![]() |
Platform Media Sosial TikTok (Foto:dok) |
Salah satunya adalah
dengan membuat konten di platform digital, seperti TikTok. Namun, Public Policy
and Government Relations TikTok Indonesia, Faris Mufid, menegaskan TikTok tidak
mengizinkan adanya promosi politik berbayar, iklan politik atau penggalangan
dana yang dilakukan oleh akun yang terklasifikasi sebagai akun pemerintah,
politisi, dan partai politik.
"Ini sikap yang
kami ambil. Kami tidak melihat iklan politik belongs to TikTok karena core kami
adalah hiburan. Kami memilih dari awal, bukan karena Indonesia mau pemilu saja,
TikTok tidak mengizinkan iklan politik," terang dia.
Kebijakan ini berlaku secara global di seluruh negara di mana TikTok beroperasi dan merupakan wujud nyata komitmen TikTok untuk menjaga integritas dan netralitas platform di masa pemilu. Faris menjelaskan, iklan politik dilarang dilakukan di platform TikTok sebagai bagian dari kebijakan yang secara global mengatur akun yang termasuk ke dalam akun pemerintah, politisi, dan partai politik (GPPPA). "Semua unsur yang termasuk dalam GPPPA itu tidak boleh melakukan fitur monetisasi, termasuk iklan politik," papar Faris.
Selain tidak boleh
beriklan, akun yang termasuk ke dalam kategori GPPPA akan secara otomatis
dinonaktifkan aksesnya ke fitur monetisasi di TikTok seperti mendapatkan hadiah
saat live, melakukan penggalangan dana, atau mengaktifkan fitur insentif bagi
kreator.
"Parpol mau
beriklan itu tidak boleh. Iklan ini kan form-nya ada dua, ada yang dilakukan
lewat agensi, memang disiapkan sedari awal, ada yang self-promote, nah yang
self-promote ini juga tidak diperbolehkan," imbuhnya.
Lantas bagaimana TikTok menyikapi parpol yang membuat dan menyampaikan konten-konten politik? Faris memastikan TikTok tidak mempermasalahkan konten politik yang dibuat parpol. "Kalau konten politik silakan, itu diperbolehkan. Semangatnya, sepanjang konten politik itu tidak melanggar Panduan Komunitas TikTok, kami tidak akan melarang. Tapi kalau itu diiklankan, ada monetisasi di situ, itu yang tidak boleh," ujarnya. (TIM/RED)
0 Komentar