KPK Periksa Rumah Anggota DPR PDI-P Terkait Bansos Covid-19

 

Ketua Komisi III Herman Hery di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (Foto:dok)

Jakarta, KORANTRANSAKSI.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap Bansos Covid-19 yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara pada 2019.

Salah satu lokasi yang digeledah adalah kediaman anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Herman Hery (HH) di Depok, Jawa Barat. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardika menyatakan bahwa, kegiatan tersebut dilakukan terkait dengan penyidikan perkara Bansos Covid-19. “(Geledah rumah HH) kegiatan penyidikan di Jabodetabek berkaitan dengan penyidikan perkara Bansos Covid-19”, tutur Tessa.

Lebih lanjut Tessa menjelaskan, penyidik menggeledah sejumlah lokasi di kawasan Jabodetabek. Namun, ia enggan menyebutkan lokasi detail kegiatan penyidik. Ketika ditemui di Gedung Merah Putih KPK Selasa sore, Tessa menyebut, kegiatan penggeledahan itu masih berlangsung. “Seandainya nanti ada hasil dari penyidik kita akan update lagi apa sih yang dilakukan atau barang-barang apa yang disita,” ujar Tessa.

Juru bicara berlatar belakang penyidik itu mengatakan, selama ini KPK tidak pernah menghentikan kasus bansos Covid-19. Proses hukum itu bergantung pada adanya bukti baru yang ditemukan dan ketersediaan sumber daya penyidik.

“Kalau seandainya dibilang ini perkara lama kemudian naik Kembali, saya pikir itu tentunya membuktikan bahwa perkara ini tidak dihentikan,” tutur Tessa. “Perkara ini tetap berjalan, cuma masalah Waktu, kesiapan penyidik dan sebagainya,” tambah Tessa.

Dalam kasus ini, KPK mengusut dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Saat ini, terdapat tiga kasus bansos yang tengah diusut KPK. Pertama, menyangkut kerugian keuangan negara dalam pengadaan Bansos Covid-19 yang menyeret Juliari.

Kemudian, distribusi bantuan sosial beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial. Lalu, pengadaan 6 juta paket Bansos Bantuan Presiden (Banpres) atau Bansos Presiden di kawasan Jabodetabek. (ZIK)