Menkumham Serahkan 35 Sertifikat KIK dan Satu IG bagi Masyarakat Jawa Barat

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H.Laoly (Foto:Humas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Bandung, KORANTRANSAKSI.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Yasonna H.Laoly menyerahkan 35 sertfikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan satu Indikasi Geografis (IG) bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat, Selasa (23/07/2024).

35 KIK tersebut meliputi upacara adat, kesenian, hingga makanan tradisional, untuk 10 Kabupaten/Kota yaitu Kab. Pangandaran, Kab. Bandung, Kab. Ciamis, Kab. Tasikmalaya, Kab. Sumedang, Kab. Sukabumi, Kabupaten Garut, Kota Banjar, Kota Cimahi, dan Kab. Bogor. Sementara itu satu IG berupa Kopi Robusta Java Sanggabuana dari Kabupaten Karawang.Yasonna mengungkapkan bahwa, KIK merupakan Kekayaan Intelektual yang dimiliki secara komunal, yang mencerminkan identitas budaya dan kearifan lokal sehingga perlu dilestarikan.

"Kekayaan Intelektual Komunal merupakan aset penting bagi masyarakat adat, yang mencerminkan identitas budaya, kearifan lokal, serta warisan nenek moyang yang perlu dilestarikan," ujar Yasonna usai penyerahan sertifikat KI di Kawasan Ekowisata Alam Santosa, Kab. Bandung.

Lebih lanjut Yasonna menjelaskan jika, para Olot (pemimpin masyarakat adat) Jawa Barat memiliki peran esensial untuk melestarikan dan mencatatkan kekayaan intelektual di Kemenkumham. Pencatatan akan memberikan perlindungan hukum sehingga hasil karya dan budaya Indonesia tidak diklaim oleh negara lain.

"Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal bukan hanya untuk tujuan pelestarian, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat atas kekayaan intelektual mereka. Jangan sampai diambil oleh negara lain," imbuh Yasonna.

(Foto:Humas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Yasonna menyebutkan, pembangunan ekosistem kekayaan intelektual memiliki elemen utilisasi yaitu kebermanfaatan. Artinya, kekayaan intelektual dapat dikomersialisasi sehingga mendatangkan manfaat ekonomis bagi masyarakat. "Selain pencatatan kekayaan intelektual, perlu elemen komersialisasi agar pemegang hak kekayaan intelektual akan mendapatkan keuntungan ekonomi," tutur Yasonna.

Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pembangunan ekosistem kekayaan intelektual. Indonesia baru saja menandatangani Traktat Internasional tentang Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional. Langkah ini akan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan sistem kekayaan intelektual.

Di samping itu, Kemenkumham telah mencanangkan tahun 2024 sebagai tahun Indikasi Geografis. Penetapan ini sebagai upaya melindungi produk-produk unggulan daerah dari penyalahgunaan atau pemalsuan, serta mempromosikan produk-produk unggulan daerah yang merupakan bagian dari identitas budaya dan alam. (TIM/RED)