120×600 [tma]
120×600 [tma]

Jaminan Fidusia Masih Memiliki Kelemahan

Diah Sulistyani Muladi.Pendaftaran fidusia secara online masih memiliki kelemahan, di antaranya masih membutuhkan pihak ketiga, karena harus dilakukan oleh notaris.

Jakarta, Trans - Kehidupan ekonomi dan perdagangan memiliki peran yang penting dalam pembangunan di Indonesia. Untuk menjalankan usahanya maka para pelaku usaha memerlukan modal atau dana dari pihak lain yang umumnya dapat diperoleh melalui lembaga keuangan atau perbankan.

Dalam praktek perbankan saat ini, salah satu persyaratan pada perjanjian kredit adalah harus ada agunan sebagai jaminan, dengan maksud agar dapat digunakan untuk melunasi kredit kepada bank apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya atau melakukan wanprestasi.

Salah satu lembaga jaminan yang bersifat kebendaan (zakelijk garantie) adalah fidusia. Lembaga jaminan Fidusia timbul pertama kali di Indonesia berdasarkan yurisprudensi, dan baru pada tanggal 30 September 1999 diatur dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 TentangJaminan Fidusia.

Menurut pasal 1 Undang-undang Jaminan Fidusia tersebut menerangkan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Maka yang perlu diperhatikan adalah tentang sifat jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan/hak milik atas kebendaan yang masih belum banyak dipahami oleh masyarakat dunia usaha.

Untuk membedakan hal tersebut maka dalam Pasal 3 Undang-undang Jaminan Fidusia tersebut mengatur dengan tegas, bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak berlaku terhadap: a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjan peraturan perundangan yang berlaku menentukan jaminan benda-benda tersebut wajib didaftar; b. Hipotek atas kapal laut yang terdaftar dengan dengan isi kotor berukuran 20 M3 atau lebih; c. Hipotek atas pesawat terbang; c. Gadai.

Dengan diundangkannya Undang-undang Jaminan Fidusia tersebut, maka ketidakpastian mengenai status posisi benda atau barang yang dijaminkan, karena masyarakat menganggap bahwa benda yang dijaminkan tersebut adalah tetap milik debitur sesuai dengan asas yang terkandung dalam Pasal 1977 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang menyatakan bahwa penguasaan (bezit) adalah alas hak yang sempurna menjadi hilang.

Jaminan kebendaan memberikan kedudukan istimewa kepada kreditor, yaitu hak didahulukan dari kreditor lain, (pasal 27) khusus mengenai jaminan fidusia yang sudah didaftar dan telah dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia, maka penerima fidusia memiliki hak untuk menjual benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Seba, Sertifikat Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 14).

Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, diatur ciri-ciri yang sempurna dari jaminan fidusia ini dan dengan pendaftarannya maka jaminan fidusia ini memperoleh sifat sebagai hak kebendaan dan tidak lagi sebagai perjanjian. Fidusia merupakan jaminan kebendaan yang bersifat pelengkap dari perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit itu sendiri.

Fidusia Online

            Sistem pendaftaran fidusia online yang diperkenalkan pada 5 Maret 2013, memang memangkas waktu pendaftaran menjadi lebih singkat dibandingkan dengan sebelumnya yang  memakan waktu berbulan-bulan. Namun, pendaftaran fidusia secara online masih memiliki kelemahan. Salah satu yang paling utama adalah bahwa pendaftaran fidusia online harus dilakukan oleh notaris, sehingga masih membutuhkan pihak ketiga.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Wiwie Kurnia dalam seminar Sosialisasi Pendaftaran Fidusia Online, beberapa waktu lalu, mengatakan bahwa industri meminta agar pendaftaran dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sehingga lebih ringkas. Sebab, pendaftaran fidusia oleh perusahaan multifinance juga dapat memangkas biaya, karena notaris hanya akan membebankan biaya pembuatan akte kepada perusahaan pembiayaan.

Selama ini, kata Wiwie, biaya pendaftaran fidusia tidak standar, bahkan menjadi mahal karena proses pendaftarannya yang membutuhkan banyak waktu dan melibatkan beberapa pihak.

Padahal, biaya pendaftaran fidusia untuk barang seperti kendaraan bermotor dengan nilai penjaminan sampai dengan Rp50 juta hanya Rp25.000, sedangkan untuk barang dengan nilai Rp50 juta-Rp100 juta sebesar Rp50.000.

Di sisi lain, peran dan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya semakin berat. Terlebih lagi saat diluncurkan sistem baru dalam pendaftaran hak jaminan kebendaan berupa fidusia online. Soalnya, ada beberapa tampilan atau format pendaftaran fidusia online yang membingungkan para notaris.

Dampaknya sangat mengkhawatirkan. Para notaris bisa diseret ke pengadilan untuk dimintakan pertangungjawabannya atas akta yang telah dibuatnya, baik sebagai saksi hingga berakhir menjadi terdakwa. Lebih lagi, notaris semakin was-was lantaran Mahkamah Konstitusi telah menganulir Pasal 66 ayat (1) UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Alhasil, para notaris semakin mudah untuk dibawa menjadi saksi.

“Notaris harus waspada. Fidusia online ini bisa jadi menguntungkan dan bisa jadi musibah pula,” tutur notaris Jakarta Barat, Diah Sulistyani Muladi, yang juga dosen Magister Hukum dan Magister Kenotariatan di sejumlah PTN/PTS, alumnus PPSA XVII Lemhannas.

Salah satu catatan penting dari Listy mengenai tampilan fidusia online adalah mengenai tidak adanya fasilitas kolom untuk memasukkan data mengenai uraian benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Uraian benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tampilan hanya dituliskan “sesuai akta notaris”. Hal ini cukup membahayakan bagi notaris dan aktanya.

Tanpa uraian benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut, sistem ini rawan fidusia ulang. Padahal, penjaminan fidusia lebih dari satu kali bertentangan dengan Pasal 17 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. “Bagaimana mengetahui objek benda apabila uraian mengenai objek tersebut tidak diuraikan. Hanya dikatakan ‘sesuai akta notaris’,” urainya lagi.

 

Posisi Notaris

Listy mengakui bahwa fidusia online merupakan terobosan Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Namun, sejatinya pola baru ini juga perlu persiapan matang dengan mengasumsikan pendaftar fidusia online bisa melakukan sendiri di kantor notaris yang dipilihnya.

Dalam hal ini, notaris harus mempersiapkan perangkat dan keamanan penggunaan sistem peralatan itu di kantornya. Listy menyarankan agar notaris tak menyerahkan pekerjaan itu kepada staf, mengingat tanggung jawabnya yang lebih menuntut kehati-hatian.

“Notaris berkarakter ”double tracks”, yakni di satu sisi sebagai pejabat umum dan di sisi lain sebagai profesional yang harus benar-benar memahami, menghayati, dan mengamalkan UU tentang jabatan notaris, kode etik, dan perundang-undangan supaya terhindar dari malapraktik,” jelas Diah Sulistyani.

Sebagai seorang profesional, kata Listy, notaris harus memenuhi berbagai persyaratan. Tidak hanya  kemampuan dan keahlian memadai tetapi juga berpendidikan yang baik dan memiliki tanggung jawab sosial tinggi, kesejawatan kuat, serta kesiapan menaati kode etik dan kewajiban moral.

Notaris juga harus menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan malapraktik profesional yang mengandung unsur duty, breach of duty dan damage and causation. Kondisi itu mencerminkan kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang berisiko merugikan orang lain. Bahkan, bisa berakibat pada penjatuhan sanksi perdata, administrasi, etik, termasuk sanksi pidana.

Sebagai pejabat umum, notaris harus tunduk pada prinsip good governance atau general principles of good administration. Paling tidak menaati 13 asas, yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalisme, proporsionalitas, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, responsif, kesepakatan, kesetaraan, dan asas visi strategis.

Notaris di bawah naungan organisasi profesi yang kredibel merupakan bagian dari masyarakat madani yang berkontribusi pada penegakan prinsip good governance. Dia akan menunjang pembangunan mengingat akta autentik yang dibuat menjadi dasar bagi para pihak dalam membuat perjanjian, dan membangun kepercayaan.

Notaris perlu memperhatikan beberapa hal terkait sistem fidusia online, di antaranya, tampilan formulir pendaftaran dimungkinkan pemohon tak hanya notaris, namun juga bisa mengakomodasi pemohon perseorangan atau perusahaan.

Untuk itu, notaris perlu menekankan unsur kehati-hatian, semisal selain membuat akta jaminan fidusia juga sekaligus mendaftarkan akta yang dibuat. Terkait isian NPWP/ NIK pada tampilan identitas biodata pemberi fidusia (untuk perorangan), notaris seyogianya meminta berkas lengkap.

Namun, Diah Sulistyani juga mengakui bahwa  fidusia online juga mempunyai beberapa kelemahan. Pertama; informasi database tentang objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan tak dapat diakses melalui sistem ini karena sebagaimana akta, semua dibuat oleh si notaris.

Selain itu belum ada keterangan nama debitur, hanya pihak pemberi fidusia dan belum tentu ia menjadi debitur. Dalam konteks ini notaris harus berhati-hati karena terkait dengan input nilai yang terutang apakah milik pemberi fidusia atau debitur.

Dia juga menyebutkan bahwa tidak tersedia uraian nilai objek jaminan fidusia khusus. Dalam ”form” hanya ada kata-kata sebagaimana tertuang dalam isi akta notaris. Hal ini tidak mengakomodasi seandainya  ada pengikatan jaminan fidusia dengan nilai objek jaminan yang lebih kecil ketimbang nilai penjaminan.

Hal itu mungkin terjadi bila menyangkut fasilitas kredit modal kerja atau fasilitas chanelling untuk end user finance yang pengikatannya secara  per batch dan tidak akan muncul dalam sertifikat jaminan fidusia. Dalam kondisi seperti itu, notaris perlu menyiapkan catatan khusus terkait sistem pengikatan jaminan fidusia.

Kelemahan lainnya, bila terkait dengan fasilitas kredit modal kerja (KMK) secara revolving, pengisian dasar perjanjian pokok baru bisa mengakomodasi setelah ada addendum perjanjian berkali-kali. Itu sebabnya, keberterimaan notaris terhadap fidusia online perlu keberhati-hatian mengingat menuntut tanggung jawab lebih besar.

Selain itu, perlu mempersiapkan ruang input dan tempat penyimpanan dokumen pendukung, semisal dokumen invoice mesin, buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dan sebagainya.

“Karena itu, notaris harus menjauhkan diri dari hal-hal yang mengandung kecurangan, akal-akalan, penyembunyian kenyataan, pelanggaran kepercayaan, penyesatan atau pengelakan peraturan, serta menjauhkan dari hal-hal yang mengarah pada white collar crime bernuansa individual atau corporate crime. | ES

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *