120×600 [tma]
120×600 [tma]

Kacau, Mutasi Pejabat Kemenkumham

Ada beberapa nama pejabat yang diajukan untuk mutasi dan promosi berubah dari yang diajukan Ditjen Imigrasi.

 

Jakarta, Trans – Penegasan-penegasan yang diumbar oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, untuk menampik kabar yang menyebutkan pergantian besar-besaran di Kementerian Hukum dan HAM terindikasi KKN, semakin meragukan. Pasalnya, setiap terjadi mutasi, seperti mutasi dan promosi 324 pejabat yang dilaksanakan pada 16 Oktober 2012 lalu, indikasi KKN tetap terjadi.

Mutasi promosi jabatan pejabat eselon III, IV dan V, berdasarkan  Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: SEK-35.03.03 Tahun 2012 itu, banyak mengundang pertanyaan. Bahkan, beberapa pejabat mengeluhkan pelaksanaan mutasi tersebut.

Dari informasi yang diterima Koran Transaksi, sebelum mutasi tersebut dilaksanakan, Ditjen Imigrasi terlebih dahulu mengajukan nama-nama pejabat untuk diproses di Badan Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM. Namun, nama-nama yang diajukan itu dikembalikan,  karena ada ketentuan baru dari dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Ketentuan itu ternyata mengisyaratkan bahwa mutasi promosi tidak dapat dilaksanakan apabila seorang pejabat belum dua tahun menjabat di satu tempat, kecuali mutasi tersebut bukan promosi. Artinya,  mutasi dapat dilaksanakan kalau tetap sejajar dengan jabatan sebelumnya. Akibatnya, pengajuan mutasi ke Kemenkumham pun dirombak.

Namun, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan, menyusul keluarnya Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tentang Pengangkatan dan Alih Tugas PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III, VI dan V. Misalnya, ada beberapa nama yang diajukan untuk mutasi berubah dari pengajuan Ditjen Imigrasi di Badan Kepegawaian Kemenkumham.

“Mutasi ke Indonesia bagian barat yang diusulkan Ditjen Imigrasi hanya berlaku bagi pejabat yang dekat dengan yang berkuasa. Banyak mengeluh, kok anak muda kemarin sudah menduduki jabatan enak dan dekat-dekat tempatnya,” ungkap sumber Koran Transaksi.

Perlu dipertanyakan, kata sumber itu mengungkapkan, Kepala Kantor Imigrasi Cilegon kenapa harus wanita? Padahal, kata dia, di wilayah Cilegon banyak masalah imigran gelap yang perlu penanganan serius, dan perlu mengorbankan waktu demi kepentingan penyelesaian masalah tersebut.

Menjadi pertanyaan pula mutasi Kizlar Assad SE  (Penata Muda Tk.I – III/b) dari jabatan lama sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Wilayah I pada Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, menjadi Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat.

Mutasi yang juga dipertanyakan menyangkut Kurniadie SH MH (Penata – III/c) dari jabatan Kepala Seksi Pengamanan Perizinan pada Direktorat Intelejen Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, menjadi Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Imigrasi  Kelas Pekan Baru.

Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW) Drs Syaiful Nazar, juga mempertanyakan perubahan nama-nama yang diajukan oleh Ditjen Imigrasi tersebut. “Kalau pengajuan mutasi seseorang harus berubah,  kenapa tidak dikembalikan ke Ditjen Imigrasi untuk dirubah?” ujarnya merasa heran.

Lebih mengherankan lagi, lanjut Syaiful, Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus Jakarta Barat, Wahyudin, ternyata tidak dimutasi meskipun dirinya tergolong sebagai pejabat yang bermasalah. “Antara Wahyudin dengan Ibu Budi—seorang kepala bidang, tidak ada kesepahaman dalam bekerja, yang diduna karena masalah setoran. Ibu Budi pun mengajukan cuti besar selama tiga bulan, dan mengadukan permasalahannya kepada Amirullah sebagai Kadiv Imigrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta, yang kemudian meninggal dunia satu hari setelah laporan itu. Anehnya, justru Ibu Budi yang kena mutasi,” ungkapnya.

Padahal, kata Syaiful, dulu Wahyudin mendapat promosi menjadi Kepala Kanim Kelas I Khusus Jakarta Barat saat dirinya dirinya didera berbagai masalah ketika menjabat Kepala Kanim Tanjung Perak, Surabaya.  Pasalnya, ketika Wahyudin menjabat Kepala Kanim Tanjung Perak, Surabaya, pernah ada kasus sampai ke meja hijau.

“Kasubsi Pengawasan Mulyana dan seorang pegawai biasa sampai divonis, akibat perbuatan melakukan pemaksaan meminta uang kepada orang asing. Akan tetapi, Wahyudin sebagai Kepala Kanim Tanjung Perak bisa lepas dari kasus tersebut,” ujar sumber yang layak dipercaya kepada Koran Transaksi, belum lama ini.

Ketika Wahyudin menjabat Kepala Kanim Tanjung Perak, upaya pembenahan dan pembersihan dari pelaku suap, pungutan liar (pungli), dan gratifikasi di Kanim Tanjung Perak juga terbilang gagal. Catatan kegagalan, selama dipimpin Wahyudin sudah menjadi berita di media masa cetak maupun media online, mulai dari tertangkapnya oknum imigrasi oleh Polda Jatim, kenerja yang kurang professional, sampai soal pungutan liar yang semakin meraja rela.

 

Penampikan Indikasi KKN

Tentang adanya indikasi KKN dalam mutasi dan promosi 324 pejabat yang dilaksanakan pada 16 Oktober 2012 lalu, memang belum ada pernyataan resmi Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana.Namun, Denny pernah menampik kabar yang menyebutkan pergantian besar-besaran di Kementerian Hukum dan HAM terindikasi KKN.

“Pergantian di Kemenkumham justru sekarang sedang dibuka secara besar-besaran,” ujar Denny sesaat setelah menghadiri ikrar ‘UKI Bersih dari Suap dan Korupsi di Jakarta, Selasa (31/1). Bahkan menurut Denny, pergantian tersebut lebih cenderung ke arah tender terbuka. “Ada posisi-posisi yang kosong dan itu kita umumkan secara terbuka di situs. Siapa pun yang memenuhi syarat bisa mendaftar,” ujarnya.

Namun, berdasarkan informasi bahwa  rotasi dan mutasi 400-an orang pejabat ketika , ada beberapa yang terindikasi KKN. “Pasti Pak Denny tidak tahu soal ini. Ini permainan bukan di tingkat Wakil Menteri, tapi di level Dirjen ke bawah. Pak Denny orang baru di Kementrian Hukum dan HAM,” ungkap salah satu sumber, yang sehari-harinya sebagai pegawai di kantor pusat Kementerian Hukum dan HAM.

Ada yang menduga indikasi KKN terjadi saat mutasi dan promosi 324 pejabat yang dilaksanakan pada 16 Oktober 2012 lalu, berhubungan dengan penyaringan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang hasilnya diumumkan, Selasa (16/10) lalu. “Mungkin penyaringan calon CPNS terlalu ketat, sehingga masalah mutasi dan promosi pejabat terabaikan,” ujar sumber tersebut.

Namun, hasil pengumuman penyaringan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hari ini, Selasa (16/10/2012), juga dinilai banyak memiliki kejanggalan. Hal ini terungkap dari penelurusan beberapa calon peserta yang gagal karena justru disingkirkan oleh calon dengan nomor yang invalid.

Salah seorang peserta seleksi yang mengaku bernama Dany menelusuri empat nomor pelamar untuk Kanwil Jatim yang dinyatakan invalid jika nomor itu ditelurusi ke  situs Menpan.go.id di link http://cpns.menpan.go.id/index.php/home/index.

“Di Kanwil jatim ada 4 nomor ujian yg kalau dicek di situs menpan,mereka semua itu invalid LJK’nya..tapi kenapa mereka bisa lolos?nomornya : 1. 007164077005551 2. 007164077005703 3. 007164077005750 4. 007164077005935 ada penjelasan?,” ujarnya melalui boks komentar di berita bertajuk Pengumuman CPNS 2012: Inilah Link Daftar Lengkap Yang Lolos CPNS Kemenkumham.

Hasilnya keempat nomor itu dinyatakan invalid. Padahal, Wamenkumham Denny Indrayana menegaskan dalam akun Twitter-nya bahwa: “Inilah kali pertama dalam sejarah republik nilai tes CPNS bisa diakses & diketahui peserta tes. Mempersempit penyimpangan. Kami kawal terus!” | Elman Sihombing

Related posts

5 Comments

  1. doel

    preeet ” DENY ” kalo ngomong ngecap. Mana murninya dlm sejarah. kalo dalam sejarah DENI sableng ” ya dasar nya “

    Reply
  2. JOKO SULAKSONO

    kekacauan mutasi yang terjadi faktor penyebabnya al :
    – kurangnya kontrol terhadap berkas-berkas tersebut
    – kurang proposionalisme dalam menentukan personil yang akan diangkat
    – adanya KKN
    – kurang selektif
    – dll

    Reply
  3. sugiarto

    Mutasi terbuka justru menyebabkan terjadinya kkn, karena dengan terbuka tidak melihat kompetensi kerja, mereka yg meminta akan dilihat kedekatan dan ” setoran”

    Reply
  4. Todong Mulia Libus

    Ah, Denny Indrayana cuma modal pencitraan, alih-alih berantas calo…wong kerabatnya sendiri sering berkeliaran jadi calo kok…

    Reply
  5. Santosa

    Itu adiknya Denny Indrayana yang jadi notaris malah jadi makelar mutasi dan CPNS…sayang gue nggk ada bukti, kl ada ……..manaa Denny? tangkap dong adiknya…

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *