Kemenkumham Matangkan Aturan Perjalanan Dinas

Jakarta, Trans – Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) akan menyetujui kebijakan baru terkait biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Menkumham Amir Syamsudin mengungkapkan, adanya kebijakan baru biaya perjalanan dinas akan berdampak positif terhadap kebocoran anggaran. Saat ini draf aturan baru tersebut sudah berada di pihaknya.

“Saya kira bagus tapi sebelum undang-undang itu berlaku, inisiatif kementerian untuk mendorong memaksimalkan penggunaan IT, sehingga cara-cara konvensional dan sebagainya bisa dikurangi,” ujar Amir di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Untuk mengurangi perjalanan dinas, Amir berharap, kementerian lembaga bisa lebih mengoptimalkan fasilitas milik sendiri, terutama ruangan. Tujuannya, untuk menekan penggunaan anggaran perjalanan dinas.

“Yang mempunyai gedung-gedung pertemuan, yang mempunyai balai-balai serba guna, gunakan itu. Ini juga mengurangi rapat-rapat di luar,” tutur Amir.

Perjalanan dinas PNS dianggap tidak efektif dan sarat pelanggaran. KemenPAN RB tengah mengaji kebijakan dalam bentuk peraturan presiden (Perpres) untuk mengatur perjalanan dinas PNS.

“Perpres tentang perjalanan dinas untuk aparatur negara, Agustus selesai. Kami mengatur perjalanan, Kementerian Keuangan mengatur anggarannya,” kata Wamen PAN RB, Eko Prasojo, di Jakarta. | Elman Sihombing

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Reply

ADVERTISEMENT

IndoNIC.net - Web Hosting Murah (cPanel), Gratis Domain
Log in