Kepala BPN RI : Reforma Agraria Untuk Keadilan & Kesejahteraan Rakyat

BPN Kota Bekasi Proses Sertifikat PT GP

Kepala BPN Kota Bekasi Robinson Simangunsong, beserta jajarannya. Tampak dalam gambar Kasubag TU Fitri, dan Kasi Pemberdayaan Purwati.

Jakarta, Trans - Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) Djoyo Winoto, Ph.D menegaskan, Reforma Agraria adalah tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakayat.

Program pembaruan agraria (Reformasi Agraria) ini, disampaikan Djoyo akan pentingnya forum sosialisasi sebagai langkah konsolidasi dan sarana dalam mengkomunikasikan program BPN ke depan, dengan tujuan menghasilkan hal-hal yang penting sebagai bahan percepatan pelaksanaan program.
Djoyo juga mengungkapkan, untuk menjamin lancarnya program tersebut disiapkan peraturan pemerintah (PP) tentang reforma agraria guna mendukung program pembaruan agraria nasional. PP itu dapat diterapkan untuk menangani kasus sengketa pertanahan, termasuk penertiban tanah terlantar.

Masa Berakhirnya Catatan Blokir

Sedangkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Pasal 126 ayat (1), dinyatakan bahwa pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat (blokir-Red) dalam buku tanah. Bahwa, suatu hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun akan dijadikan obyek gugatan di pengadilan dengan menyampaikan salinan surat gugatan yang bersangkutan.
Ayat (2), catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal permohonan pencatatan (Blokir) atau apabila pihak yang minta pencatatan telah mencabut permintaannya sebelum waktu tersebut berakhir.
Ayat (3), apabila hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan status quo atas hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan, maka perintah tersebut dicatat dalam buku tanah.
Ayat (4), catatan mengenai perintah status quo tersebut pada ayat (3) hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kecuali apabila diikuti dengan putusan sita jaminan yang salinan resmi dan berita acara eksekusinya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan.
Sedangkan Pasal 127 dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tersebut, ayat (1) menyebutkan penyitaan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dalam rangka penyidikan atau penuntutan perbuatan pidana dicatat dalam buku tanah dan daftar umum lainnya serta, kalau mungkin, pada sertipikatnya, berdasarkan salinan resmi surat penyitaan yang dikeluarkan oleh penyidik yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (2) menyebutkan, catatan mengenai penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapus setelah sita tersebut dibatalkan/diangkat atau penyidikan perbuatan pidana yang bersangkutan dihentikan sesuai ketentuan yang berlaku atau sesudah ada putusan mengenai perkara pidana yang bersangkutan.
“Seperti yang telah dilaknasakan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi, adalah momentum pelaksanaan yang dimaksud dalam pasal 126 dan 127 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah,” ujar Djoyo kepada Koran Transaksi di Jakarta, Senin (29/11) lalu.
Maksudnya, yang dilaksanakan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Bekasi sudah memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 126 dan 127 peraturan tersebut yaitu, menindaklanjuti permohonan PT Galayand Prokencana selaku Pengembang Apartemen Mutiara yang dibangun secara Vertikal.
Adapun permohonan yang dimaksud PT Galayand Prokencana (PT. GP) ádalah permohonan penggabungan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Bernomor 8249/Pekayon Jaya, dan Sertifikat HGB Nomor. 863/Marga Jaya, di atas tanah seluas 3000 m2.
Demi lancarnya proyek pembangunan Apartemen Mutiara yang berlokasi di Jalan A Yani, Kota Bekasi, tepatnya di sébelah kiri pintu keluar Tol Bekasi Barat–Pekayon, maka para pihak yang bersengketa di Pengadilan Negeri Bekasi, mereka mengakhiri perkaranya dengan  menempuh jalan damai.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Robinson Simangunsong SH, saat dikonfirmasikan Koran Transaksi mengatakan bahwa permohonan PT GP dapat ditindaklanjuti. Pasalnya, sertifikat yang diblokir karena yang semula dijadikan obyek gugatan telah dicabut kembali oleh bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Bekasi, menempuh jalan damai.
“Mereka menempuh jalan damai, maka permohonan pencatatan penggabungan sertifikat yang diajukan PT Galayand Prokencana itu kami proses,” kata Robinson.
Permohonan PT Galayand Prokencana patut ditindaklanjuti, kata Robinson, karena sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 126 dan 127 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
“Soal pihak PT Galayand Prokencana saat ini aktif kembali melaksanakan kegiatan membangun proyeknya, perijinannya urusan mereka dengan Pemerintah Kota Bekasi, bukan wewenang pihak Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Kami hanya melaksanakan sesuai dengan tupoksi yang ada, yaitu administrasi yang berkaitan dengan tanah yang dijadikan sarana bangunan Apartemen Mutiara tersebut. Artinya tidak ada kami sangkut paut masalah perijinan bangunan,” papar Robinson.
Paparan Robinson tersebut telah sejalan harapan Kepala BPN RI Djoyo Winoto, yang mengungkapkan bahwa untuk menjamin lancarnya program-program strategis BPN RI saat ini disiapkan peraturan pemerintah (PP) tentang reforma agraria, guna mendukung program pembaruan agraria nasional.
“PP itu nantinya merupakan konsep reforma agraria yang dapat diterapkan untuk menangani kasus sengketa pertanahan, termasuk penertiban tanah terlantar. Semula PP itu, ditargetkan pada April 2010 lalu sudah turbit,” ujar Djoyo.
Dalam konsep tersebut, Djoyo mengatakan, yang dikedepankan adalah asas keadilan dan menghindari monopoli atas lahan. PP Reforma Agraria ini nanti juga memperkuat PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah telantar.
Dari indentifikasi BPN, kata Djoyo, terdapat 7,3 juta hektare tanah telantar di 33 provinsi di Indonesia. Tanah telantar itu tanah yang dikuasai lembaga dan perseorangan, tetapi tidak digunakan sesuai dengan izin yang diberikan atau dibiarkan telantar secara fisik, kebanyakan tanah ini belum ditertibkan.
Sedangkan Kantor Pertanahan Kota Bekasi di bawah tampuk pimpinan Robinson Simangunsong SH, banyak mengalami kemajuan dalam pelayanan, berbagai program BPN telah dilaksanakan, seperti Layanan Rakyat Sertifikasi Tanah (Larasita), Pengakuan Hak sebanyak 1393 bidang, Prona 300 bidang, dan peningkatan hak, dari hak guna bangunan (HGB) menjadi hak milik dalam 1 hari kerja selesai (Oneday Service).
Program One day Service peningkatan hak tersebut telah dilaksanakan di dua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Bekasi Selatan, dan Kecamatan Bekasi timur. “Selaku pimpinan di kantor pertanahan ini, saya hanya melaksanakan tugas. Tinggal bagaimana penilaian pimpinan,” tutur Robinson, kepada Koran Transaksi di ruang kerjanya, belum lama ini.
Sementara itu, Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Andi Tenri Abeng, A.Tnh yang juga sebagai anggota tim pelaksana program One day service Larasita tersebut mengatakan, peningkatan sertifikat HGB menjadi setifikat HM itu, berawal dari berbagai program dan perbaikan pelayanan telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan  Kota Bekasi, seperti mengoftimalkan Larasita pengakuan hak  tercatat mencapai 1.393 pendaftar, dan sertifikat Prona akhir April 2010 tercatat mencapai 300 pendaftar.
Maksud Kasi HTPT itu, untuk meningkatkan kepercayaan dan kesejahteraan serta keadilan masyarakat pemohon dan masyarakat mendapat kepuasan serta perlindungan hukum atas hak-haknya dapat terlindungi secara hukum.
“Larasita adalah bagian dari lima program prioritas Bapak Presiden SBY dan Bapak Kepala BPN. Oleh karena itu, masyarakat dapat menilainya sendiri kinerja para pelaku agraria, khususnya pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi,” ujar Abeng, Kasi HTPT tersebut penuh semangat.
Selaku bawahan, Abeng mengatakan dirinya harus turut serta bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang ditugaskan oleh pimpinan (kakan-Red). “Artinya, seperti dalam program tersebut dilaksanakan untuk mendekatkan pelayanan baik bagi masyarakat pendaftar, dan maupun bagi masyarakat yang hanya berkonsultasi tentang pertanahan,” ujarnya.
Intinya, lanjut Abeng, pihaknya harus melayani yang dinginkan masyarakat dengan baik. “Ya, tentunya yang dikonsultasikan di antaranya seputar prosedur dan waktu penyelesaian pelayanan prosessing sertifikat,” ujar Abeng.
Berdasarkan pemantauan Koran Transaksi di Kantor Pertanahan Kota Bekasi, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang paling bertanggung jawab adalah Kasi HTPT, karena selain mempertanggung jawabkan  kinerjanya kepada pimpinan dan harus bertindak cermat dalam meneliti berkas yang naik ke hadapannya.
Sebagai contoh pelayanan jenis pertanahan tertentu dalam program 6-2008 oleh Kepala BPN RI Djoyo Winoto, Ph.D dalam prosedur pelayanan dan jangka waktu penyelesaiannya diharapkan bisa tepat waktu (7 hari kerja – 14 hari) harus selesai. Semisal, pelayanan peralihan hak atau balik nama jual beli atau pencatatan balik nama, selain dia (Kasi HTPT-Red) memeriksa dan meneliti dokumen harus dengan ekstra cermat dan jeli, dan juga sebagai tanggung jawab prosedur pelayanan dalam jangka waktu penyelesaian.
Sebab, permohonan pelayanan tersebut terkait dengan BPN selaku pemegang amanah Negara yang mengacu kepada undang-undang sebagaimana telah beberapa kali berubah dan terakhir nomor 20 tahun 2000 tentang pajak SSP (Pajak PPh final) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSB-BPHTB) kantor pertanahan terlepas dari jeratan hukum.
Maka suatu hal yang sangat wajar kalau Kasi HTPT pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi Abeng tersebut, melakukan inisiatif kebijakan agar setiap lampiran SSP dan SSB harus dilampirkan pula jaminan surat pernyataan dari wajib pajak atau PPAT yang bersangkutan.
Hal itu dimaksudkan atas kebenaran dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak dari atas obyek yang dijadikan obyek peraliahan itu,  telah dibayarkan secara lunas dan divalidasi oleh pejabat pajak yang berwenang dijamin aman.
“Saya harus nombok dari mana? Maka saya melakukan kebijakan ini untuk mencegah hal-hal yang tidak saya inginkan terjadi,” tutur Abeng.
Dikonfirmasikan tentang persengketaan terkait dengan permohonan PT Galayand Prokencana selaku Pengembang Apartemen Mutiara, Abeng mengakui permohonan dimaksud telah diproses. “Mereka sudah damai,” terang Abeng, menambahkan.
H. Rusli Yacob, Kasubsi HTPT dan ke PPAT-an pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi, juga dinilai pimpinan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksinya) dengan baik.
“Saya selaku pimpinan menilai mereka baik Kasi, Kasubsi maupun jajarannya semuanya baik. Artinya, mereka melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing,” ujar Robinson Simangunsong SH.
Sementara itu, Kasubsi HTPT dan Ke PPAT-an H. Rusli Yacob, yang dijumpai Koran Transaksi di ruang kerjanya mengatakan, setiap berkas yang masuk langsung diproses, asalkan dokumen lengkap.
Semisal, pemohon pelayanan pencatatan peralihan hak atas jual beli atau balik nama sertifikat. Adapun persyaratan antara lain surat, Permohonan, Kuasa Otentik, jika permohonannya dikuasakan, Asli sertifikat hak atas tanah, Asli akta jual beli dari PPAT, Fotocopy identitas diri pemegang hak, penerima hak atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
Bukti pelunasan atau setoran BPHTB, dan SSP/Pph Final, Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan. Selanjutnya ijin pemindahan hak, dalam hal di dalam sertifikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan apabila telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang.
“Saya adalah pelayanan masyarakat, maka tidak ada pilih bulu terhadap siapapun bagi yang mengajukan berkas tidak lengkap tidak akan  saya proses untuk dilanjutkan kepada pimpinan,” tegas Rusli, Kasubsi HTPT tersebut.
Drs. Syaiful Nazar, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Nasional Coruption Watch (NCW), saat dimintai tanggapannya mengatakan, pihak Kantor Pertanahan Kota Bekasi dalam mengambil langkah tersebut sudah memenuhi unsur sesuai peraturan perundanga-undangan yang berlaku.
“Saya selaku pimpinan lembaga kemitraan pemerintah mendukung langkah yang diambil oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Namun, saya berharap dalam setiap mengambil suatu keputusan pelaksanaan dalam pelayanan itu, dengan kebijakan yang benar. Artinya, tidak ada indikasi KKN hingga dapat merugikan bagi pihak yang lemah,” ujar Drs Syaiful Nazar, di Jakarta, Jumat (3/12) lalu.

BPHTB Menjadi Pajak Daerah

Sementara itu, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak RI Mohamad Tjiptardjo mengatakan bahwa bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB-Red), terhitung mulai/1 Januari 2011 mendatang dinyatakan menjadi pajak pemerintah daerah (Pemda).
Dirjen Pajak Tjiptardjo mengungkapkan hal itu menjawab pertanyaan Koran Transaksi terkait dampak masyarakat bagi yang akan melaksanakan setoran BPHTB di atas obyek yang dijadikan transaksi peralihan hak nanti, membuat mereka bingung.
Perubahan pelipahan BPHTB menjadi pajak Pemda, mulai terhitung per satu Januari 2011 (1 Januari 2011) adalah hasil ketetapan putusan rapat kerja di DPR RI. “Bagi masyarakat yang akan melaksanakan setyoran BPHTB nanti, tidak perlu bingung karena pihak kami telah melaksanakan sosialisasi kepada pihak Pemda di wilayah kerjanya masing-masing,” ujar Mohamad Tjiptardjo kepada Koran Transaksi di Jakarta, belum lama ini. (C. Herry. SL)
FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>