Wamenkumham Dinilai Ciptakan Gangguan Psikologi Bagi Pejabat

Para pejabat di lingkungan Kemenkumham banyak yang ketar-ketir, karena tidak merasa nyaman.  Mereka lebih khawatir dimutasi daripada melaksanakan tugasnya lebih baik lagi.

Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.Jakarta, Trans – Semenjak  Denny Indrayana menjabat Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mutasi lingkungan Kementerian Hukum dan HAM semakin sering dilaksanakan, bahkan bisa dikatakan terlalu sering.  Hal ini telah menyebabkan gangguan psikologis bagi pejabat dan pada akhirnya justru mempergaruhi pola kerja.

“Kondisi ini akan berakibat pada pola kerja PNS DKI. Ya, membuat mereka cendrung apatis terhadap kinerja yang tidak dihargai dan dinilai tidak berbobot,” ujar Syaiful Nazar, Ketua Umum DPP NCW, menanggapi  pelantikan 76 pejabat eselon II dan III di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, di Graha Pengayoman, belum lama ini.

Sebagaimana diketahui pejabat yang dilantik terdiri dari Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi, Para Direktur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pelantikan ini dihadiri Wakil Menteri Hukum dan HAM, seluruh Pejabat Eselon 1, tim asistensi MenteriHukumdan HAM. Setidaknya, ada 16 Kakanwil yang diganti.

Menurut Syaiful, mutasi yang dilakukan itu tidak bisa dikatakan sebagai langkah strategis sebagai upaya mempercepat pencapaian target, dan tidak ada jaminan pejabat yang baru dilantik segera melakukan langkah-langkah progresif yang berkualitas, guna merespon berbagai kondisi dinamis yang terjadi, khususnya di jajaran Kementerian Hukum dan HAM.

Pada pelantikan itu sendiri, Menteri Hukum dan HAM meminta khususnya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat mengelola anggaran sebaik mungkin. “Menggunakan alokasi anggaran negara seefisien dan sebaik mungkin, dengan mengefektifkan waktu yang tinggal beberapa bulan lagi, guna mendukung paket-paket kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah terutama yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat”, pesan Menkumham.

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah diakhiri dengan salaman dan dilanjutkan dengan pengarahan kepada pejabat yang baru saja diangkat dan diambil sumpah di Ruang Supomo. Pengarahan diberikan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM dan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

Usai pelantikan  Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana membantah pergantian Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara dan DKI Jakarta, terkait insiden di Lembaga Pemasyarakat di dua daerah itu. Ia pun bantah pergantian Kakanwil DKI Jakarta terkait soal kisruh peredaran narkoba di Lapas Cipinang.

Menurut Denny, pejabat yang dilantik adalah unggulan, peringkat teratas dan berhasil melalui berbagai ujian. Kendati demikian, Denny tak menjawab jelas ketika ditanya soal maksud penguatan-penguatan itu. “Melaksanakan tugasnya lebih baik lagi, lebih sukses lagi,” katanya.

Mengcewakan

                Namun, menurut Syaiful, pihaknya sudah banyak menerima laporan tentang kekecewan para pejabat kepada Wamenkumham  Denny Indrayana. “Mereka para pejabat (yang dimutasi) pada umumnya menilai Pak Denny Indrayana sangat arogan. Para pejabat yang saat ini belum dimutasi pun banyak yang ketar-ketir, karena tidak merasa nyaman. Mereka lebih khawatir dimutasi, daripada melaksanakan tugasnya lebih baik lagi,” ujarnya.

Syaiful mencontohkan, di antara pejabat yang ‘dicopot’ mutasi itu adalah Drs Chairul Bahri MM dari jabatan sebagai Kepala Kantor Kemenkumham Maluku Utara, Ternate. Sampai sekarang Chairul dinonjobkan. Padahal, dia baru menjabat tiga bulan, dan baru mengadakan konsolidasi ke dalam.

“Pak Chairul dinonjobkan karena hanya memberikan instruksi secara lisan kepada bawahan untuk menggunakan uangnya Rp. 5 juta untuk keperluan siswa-siswa itu sendiri. Ya, untuk keperluannya. Itu pun dia tidak tahu masalah keuangan. Rupanya masalah ini ada yang melaporkan ke Wamenkumham, sehingga turunlah sanksi secara administrasi pada 15 Agustus, dan pada tanggal 16 Agustus PLT dan dia langsung di nonjobkan. Padahal, ada beban berat Pak Chairul soal pengajuan remisi yang harus dikordinasikan dengan Gubernur Maluku Utara yang harus pada tangga 17 Agustus harus dilaksanakan. Hal-hal seperti bisa menciptakan bebab psikologis bagi pejabat,” bebernya.

Kepada Koran Transaksi, Chairul mengaku bahwa padahal tanggal 1 September 2013 masa tugasnya sebagai PNS habis karena usia. Namun, kata Syaiful, hal itu sebenarnya berlaku pejabat golongan eselon II B, sedangkan Chairul pejabat golongan eselon II A. “Ternyata Biro Kepegawaian Kemenkumham pun masih mengatakan soal Pak Chairul masih sedang ditelaah. Begikah penghargaan untuk pejabat yang sudah mengabdilakn dirinya di Kemenkumham selama 30 tahun,” tandasnya.

Sekedar untuk diketahui bahwa setelah Chairul dinonjobkan penggantinya adalah adalah Plt. Kepala Kantor Wilayah Molyanto, Bc.IP, SH. Selanjutnya Acara Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara yang baru yakni Bambang Haryono, Bc.IP, SH, MH menggantikan Plt. Kepala Kantor Wilayah Bapak Molyanto, Bc.IP, SH. Kegiatan telah dilaksanakan pada hari Kamis (5 September 2013) di Aula Kantor Wilayah tersebut. | Elman Sihombing/SN 

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

IndoNIC.net - Web Hosting Murah (cPanel), Gratis Domain