Dua Sisi Efek Aturan Devisa Hasil Ekspor BI

Jakarta, Trans — Kebijakan Bank Indonesia (BI) tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) akan semakin menambah likuiditas dolar karena devisa hasil ekspor mengalir ke dalam negeri.

“Untuk kebijakan ini BI patut diacungi jempol karena dengan menerapkan aturan ketat mengenai aliran Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri tentu akan menambah likuiditas dolar, jadi tidak lagi gentayangan di luar negeri,” ujar Farial Anwar, Managing Director Currency Management Group kepada INILAH.COM, Sabtu (23/6).

Selain itu, lanjutnya, hasil devisa tersebut nantinya akan banyak bermanfaat bagi kepentingan perekonomian nasional. Operasi perusahaan yang bergerak di dalam negeri pun berpotensi memberi suplai dolar lebih banyak dan positif terhadap perekonomian.

“Aturan DHE itu bisa digunakan di dalam negeri sehingga arusnya lebih terkendali untuk kepentingan nasional, kita tidak perlu mengemis-ngemis lagi ke luar (negeri),” tambahnya.

Hanya saja, katanya, sisi lain kebijakan ini masih kurang efisien karena masih celah bagi para eksportir atau pengusaha. Mereka bisa tetap mengalihkan devisanya ke luar negeri. Sebab ada undang-undang yang belum secara efektif mengatur jangka waktu seberapa lama devisa tersebut berada di dalam negeri atau holding period.

Ada banyak pengusaha dalam negeri yang tidak perduli, mereka hanya sekadar formalitas mencatatkan devisanya di bank dalam negeri. Namun seminggu kemudian atau bahkan kurang dari itu sudah dialihkan ke luar negeri lagi.

“Belum ada undang-undang yang mengatur holding period secara spesifik dan tegas, sehingga bagi eksportir yang nakal-nakal itu bisa saja mengalihkan lagi DHE-nya ke bank luar negeri, jadi ini belum efektif menurut saya,” jelas Farial.

Farial menjelaskan dalam undang-undang yang ada pun tentang lalu lintas devisa atau UU NO.23 tidak diatur larangan eksportir atau perbankkan untuk berapa lama boleh mengalihkan devisanya ke luar negeri.

Berdasarkan pantauan BI, sampai Kamis (21/6) masih terdapat eksportir yang belum menerima DHE melalui bank devisa dalam negeri. Mengingat sanksi atas pelanggaran ketentuan ini mulai berlaku 2 Juli 2012, maka pada Juli ini para eksportir tersebut berpotensi terkena sanksi administratif berupa denda sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai nominal DHE yang belum diterima melalui bank devisa dengan jumlah denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bagi eksportir yang tidak membayar denda sanksi administratif selanjutnya akan dikenakan sanksi berupa penangguhan atas pelayanan ekspor oleh Dirjen Bea Cukai. | SN/Ml

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>