Nasib Dua Pejabat OJK Di Tangan Menkeu

Jakarta, Trans — Status dua pejabat Kementerian Keuangan yang terpilih menjadi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) sampai saat ini masih belum berubah. Calon dari industri perbankkan tidak terpilih sebagai anggota DK OJK.

Kementerian Keuangan kini masih menunggu keputusan Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang tengah mendampingi Presiden dalam Pertemuan G-20 di Meksiko.

Kedua pejabat Kemenkeu yang ditunjuk menjadi pejabat OJK itu adalah Direktur Jenderal Pengelolaan utang, Rahmat Waluyanto dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nurhaida.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Kiagus Ahmad Badarudin mengungkapkan, pergantian pejabat di lingkungaan Kemenkeu khususnya eselon I merupakan hak prerogratif Menkeu sebagai pimpinan tertinggi.

“Belum. Pak menterinya saja masih di luar sana (Meksiko),” ujar Kiagus di kantornya, Jakarta, Jumat 22 Juni 2012.

Hingga saat ini, Kemenkeu mengaku belum mendapatkan surat pengunduran diri kedua pejabat terpilih tersebut. Sebab, siapa yang nantinya akan menggantikan, belum dipastikan oleh Kemenkeu.

“PLT (pelaksana tugas) itu gampang. Kalau PLT itu nanti, di sini kan banyak staf ahli, biasanya dijabat sama staf ahli dulu,” tambahnya.

Ki Agus menjelaskan, proses pergantian pejabat tersebut nantinya akan melewati tahap evaluasi yang dilakukan Menkeu. Bahan dari evaluasi itu diperoleh dari Sekjen selaku pengurus administratif kementerian. “Setelah itu diserahkan ke tim penilai akhir, baru nanti ada Keppresnya dari Presiden,” jelasnya.

 

Perbanas Kecewa

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas), Sigit Pramono, mengemukakan kekecewaannya dengan hasil seleksi anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebab, calon yang terpilih tidak mewakili kepentingan industri perbankkan.

“Agak sulit kami terima bahwa meski UU OJK sudah menjamin keterwakilan BI dan Kemenkeu secara ex officio, namun ternyata anggota DK OJK yang dipilih masih dari kalangan yang sama,” kata Sigit dalam pesan singkatnya kepada VIVAnews di Jakarta, Rabu (20/6).

Sigit menilai, seharusnya ada keterwakilan industri perbankkan di OJK, mengingat masa transisi OJK adalah masa yang paling riskan bagi industri perbankkan.

“Kami kalangan industri sedang mempertimbangkan untuk menempuh jalur-jalur hukum tertentu, agar ke depan industri melalui asosiasi mempunyai wakil secara ex officio seperti wakil dari BI dan Kementerian Keuangan,” tegasnya.

Kendati kecewa dengan hasil mekanisme pemilihan DK OJK, Sigit berharap bahwa ke depan, OJK dapat menjadi badan pengawas dan regulator di sektor keuangan.

“Kini kami dari kalangan industri perbankkan tinggal berharap agar OJK di bawah kepemimpinan Muliaman bisa menjadi pengatur dan pengawas sektor keuangan,” tutur Sigit. | Ml

Leave a Reply

ADVERTISEMENT

IndoNIC.net - Web Hosting Murah (cPanel), Gratis Domain
Log in