Pemungutan PPN Melalui BUMN Dinilai Tak Efektif

Bogor, Trans — Penunjukan BUMN sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) kurang efektif karena tidak meliputi anak perusahan BUMN yang berbentuk investment holding.

Direktur Keuangan PT RNI (Persero) Dandossi Matram mengatakan Peraturan Menteri Keuangan no. 85/2012 tidak bermanfaat bagi BUMN yang berbentuk investment holding seperti RNI.

Dia menjelaskan hampir seluruh transaksi keuangan dari omzet RNI yang mencapai Rp5 triliun terjadi di 15 anak perusahaan BUMN tersebut.

”Kami tidak mendapatkan manfaat karena walaupun RNI ditunjuk sebagai wajib pungut, anak perusahaannya tidak,” kata Dandossi, beberapa waktu lalu.

PMK no. 85/2012 mengatur hanya BUMN dengan minimal penyertaan modal pemerintah lebih besar atau sama dengan 51% yang ditunjuk sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM).

Sebagai wajib pungut, BUMN ditugaskan memungut PPN dan PPnBM dari transaksi dengan perusahaan penjual jasa/barang kena pajak.

Dandrossi meminta Ditjen Pajak memperluas cakupan wajib pungut tersebut kepada anak perusahaan BUMN agar bisa lebih efektif mengamankan penerimaan negara dari PPN dan PPnBM BUMN.

Dia menjelaskan penunjukan sebagai wajib pungut akan mengurangi beban BUMN dan Ditjen Pajak dalam proses restitusi PPN dan PPnBM karena tidak lagi harus melewati proses pemeriksaan.

“Jumlah perusahaan holding seperti RNI akan semakin banyak sejalan dengan program restrukturisasi Kementerian BUMN,” katanya.

Kementerian BUMN, jelas Dandrossi, saat ini telah membentuk perusahaan investment holding untuk BUMN pupuk (PT Pupuk Indonesia) dan BUMN semen (PT Semen Gresik Tbk) serta akan membentuk perusahaan berjenis sama untuk menaungi BUMN farmasi dan PTPN.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dedi Rudaedi mengatakan PMK no. 85/2012 memang akan lebih efektif jika diterapkan juga bagi anak perusahaan BUMN.

Namun, dia menjelaskan keputusan untuk menunjuk anak perusahaan BUMN sebagai pemungut pajak masih memerlukan kajian lebih lanjut.

“Ada berbagai aspek, bukan hanya kepentingan BUMN. Jangan sampai nanti malah bertentangan dengan peraturan lain,” kata Dedi. | Dasukiharun

Leave a Reply

ADVERTISEMENT

IndoNIC.net - Web Hosting Murah (cPanel), Gratis Domain
Log in