Akhir Debat JPU Vs Penasehat Hukum Di Tangan Hakim

Jakarta, Trans – Debat antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Penasehat Hukum Terdakwa seperti berbalas-Balasan, sehingga persidangan pun memanas. Pemandangan seperti ini terjadi ketika sidang lanjutan kasus narkotika atas nama terdakwa Karunagaran Samikannu alias Karu, warga negara Malaysia, di Pengadilan Jakarta Utara.

Ditetapkannya Karunagaran Samikannu alias Karu sebagai terdakwa, berawal saat terdakwa Abdul Kodir bin Abdul Karim dan terdakwa Qusriyanto turun dari kapal motor (KM) Lambelu, tujuan Tanjung Pinang–Jakarta. Kedua orang ini kedapatan membawa shabu-shabu seberat 26 Kg.

Nah, dari pengakuan dari kedua terdakwa itu, terdakwa Karunagaran Samikannu alias Karu bersama dengan teman-temannya (terdakwa Naden alias Raju, Muhammad Siud alias Utex, Johari alias Jo bin Jumahad, Zulhisyem alias Icam alias Sahidad bin Syidek,  dan terdakwa Bobby alias Ibob) berhasil ditangkap di Perungkuapan “Galaxi” Jalan Letjen Sutoyo No.72 Mandaeng, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur.

Singkat cerita, Jaksa Penuntut umum (JPU) Doddy Silalahi SH dan Jaksa Wahyu Yuli Suryani SH mengatakan bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti bersalah dan melanggar pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar dakwaan Dari kedua JPU ini, Suhardjo SH selaku penasehat hukum terdakwa langsung mengajukan keberatan. Dalam inti surat keberatan (eksepsi), dikatakannya bahwa surat dakwaan yang dibacakan tidak disusun secara cermat.

“Oleh karena itu, surat dakwaan itu dianggap batal demi hukum,” ujarnya seraya meminta agar kliennya dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara, serta harkat dan martabat kliennya dikembalikan seperti semula.

Namun, dalam Surat Tanggapan (replik), JPU mengatakan bahwa surat dakwaan yang ditulis dan dibacakan sudah sesuai dengan pasal 143 Ayat (2) dan Pasal 156 ayat 91) KUHAP. “Jadi, tidak ada alasan bagi penasehat hukum terdakwa untuk mengajukan keberatan,” katanya.

Dalam Rapat Putusan Sela, Kamis (7 Juni 2012), majelis hakim mengatakan bahwa surat dakwaan yang sudah dibacakan telah memenuhi unsur, seperti yang tertuang didalam pasal 143 ayat (2) dan pasal 156 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, surat keberatan (eksepsi) dari penasehat hukum terdakwa ditolak.

Hakim Ketua Puji Astuti Handayani SH MH, didampingi hakim anggota Supomo SH MH, dan Sulistiyono SH MH, sepakat bahwa sidang akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. | Aston

Leave a Reply

ADVERTISEMENT

IndoNIC.net - Web Hosting Murah (cPanel), Gratis Domain
Log in