Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur: Tingkatkan Pelayanan Prima Sebagai Makna Reforma Agraria

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam hal ini Bapak Drs. LUKMAN HAKIM, SH.Jakarta, Trans -  Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur, Drs Lukman Hakim SH memaknai Reforma Agraria sebagai momentum utama di wilayah kerjanya, dengan terus meningkatkan pelayanan prima terhadap setiap pemohon bagi masyarakat yang mengajukan permohonan sertifikasi tanah, langsung ditangani secara cepat dan sesuai prosedur jenis dan waktu penyelesaian pelayanan yang ditentukan langsung selesai.

“Pelayanan di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) harus mencerminkan pelayanan yang cepat, murah, mudah dan transparan sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan dalam pelayanan yang diberikan oleh BPN RI,” kata Drs Lukman Hakim SH kepada Koran Transaksi, ketika melakukan kontrol keliling di setiap ruangan Kasi, Kasubsi, dan staf, meski sudah diluar jam kerja, Jumat (22/03) sekitar pukul 17.15 WIB.

Di tengah kesibukannya meningkatkan pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat yang mengajukan permohonan sertifikat tanah rutin atau pemberian hak pertama kali (Pengakuan Hak-Red), Drs Lukman Hakim SH yang baru menjabat Kepala Kantor  Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur ini, mengungkapkan bahwa program utama adalah melakukan pembenahan sumber daya manusia (SDM) bawahannya atau para pelaku dan pelaksana di masing-masing tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dapat bertanggung jawab sesuai petunjuk dan arahan Kepala BPN RI. Artinya, melaksanakan tugasnya dengan baik.

Program selanjutnya, Lukman mengatakan akan meningkatkan pelayanan melalui program Larasita (Layanan Rakyat Sertifikasi Tanah), baik pendaftaran sertifikat pemberian hak pertama kali, prona, dan sertifikat peningkatan hak, dari HGB menjadi Hak Milik (HM). “Bila perlu Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur mengadakan program pelayanan atau One Day Service (pelayanan I hari kerja selesai). Tapi pelayanan One Day Cervice ini, hanya untuk  peningkatan sertifikat dari HGB menjadi Hak Milik,” katanya.

Ketika Koran Transaksi menanyakan program pelayanan Larasita di wilayah kerja pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur selama ini dinilai kendor, Lukman menjawab, “palan-pelan, bos. Saya mohon dukungannya dan saya siap dikritik. Walaupun selaku pimpinan, saya  tetap bijaksana selalu untuk memberi kesempatan waktu terhadap bawahan saya,” ujar Drs Lukman Hakim SH, yang telah sukses di Tegal, Jawa Tengah itu.

Lebih lanjut Lukman Hakim, mengatakan bahwa dirinya menghormati kinerja pejabat lama. Sebab, pejabat lama itu sudah maksimal melaksanakan tugasnya dengan baik, dan terbukti di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur menurut catatan telah menyelesaikan sebanyak 1400 lebih bidang sertifikat tanah program Larasita, dan Proyek Nasional (Prona) di berbagai wilayah kerja, di antaranya Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara 200 bidang, Kelurahan Bambu Apus, Setu, Kecamatan Cipayung, dan Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur.

“Pada intinya berbagai program dan trobosan dilaksanakan oleh BPN RI dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia, antara lain melalui program pendaftaran tanah Sestimatik, Ajudikasi, Prona, Larasita, UKM, SMS dan program-program lainnya. Semua pelayanan yang dilaksanakan diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pertanahan secara utuh,” paparnya.

Sementara itu, Drs. Lihardo Saragi SH. MSi., Kepala Seksi (Kasi) Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) yang dijumpai Koran Transaksi menerangkan, bahwa pelayanan prima yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur adalah bagian dari pelaksanaan program 6 Tahun 2008,  peraturan Kepala BPN RI tentang penyederhanaan dan percepatan standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan (P2SPOPP) pertanahan untuk jenis pelayanan pertanahan tertentu diantaranya, peralihan hak jual beli, hibah, waris pewaris, dan pengecekan sertifikat.

Yoas Karhom, salah seorang warga Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, menyambut gembira kehadiran Kepala Kantor BPN Jakarta Timur yang baru. Sebab, ia merasa lega karena proses peralihan hak balik nama (BN) jual beli atas pendaftaran dengan Nomor Berkas 8231/2013, yang dinantikan selama ini begitu ganti Kepala Kantor baru langsung selesai.

“Saya merasa lega karena sertifikat balik nama menjadi atas nama diri saya atas sebidang tanah terletak di Kelurahan Setu saat ini sudah jadi,” tutur Yoas kepada Koran Transaksi saat jumpa di halaman Kantor BPN Jakarta Timur Jumat (22/3).

Terkait pelayanan prima yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, dibuktikan dengan kesibukan pegawai walaupun sudah diluar jam kerja atau hari menjelang petang masih tetap sibuk melaksanakan tupoksinya masing-masing.

Hal seperti terlihat di ruangan pimpinan (Kepala Kantor – Red) Drs. Lukman Hakim SH, Ruangan Kepala Seksi (Kasi) Survie Pengukuran dan Pemetaan (SPP) Tensa Nurdiyani ST, Ruangan Kasubsi SPP Bambang, Ruangan Kasi HTPT Drs Lihardo Saragi SH. MSi, Ruangan Kasubsi HTPT dan Ke PPAT-an Rini, Ruangan Kasubsi PHI Andy Sutrisna, dan Ruangan Kepala Seksi Sengketa Konflik Pertanahan (SKP) Fransisko V. Pereira SH., serta Ruangan Kasubsi Penetapan, Muhamad Haidir Bya. SH, Kasubsi Tematik Sriyono. Hanya di ruangan loket tempat pelayanan pendaftaran yang terlihat sepi.

“Kesemangatan kinerja pihak Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur  melaksanakan makna Reforma Agraria dan 11 Agenda BPN dijadikan momentum utama,” Imboh Lihardo, Kasi HTPT itu.

BPN mendorong setiap upaya yang berkembang di masyarakat dalam pemaknaan Reforma Agraria. Badan Pertanahan Nasional berkomunikasi dengan setiap elemen masyarakat dalam rangka mengembangkan pengelolaan pertanahan, guna mewujudkan pertanahan untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat, dengan moto Sapta Tertib Pertanahan.

“Betapa pentingnya perspektif pengelolaan pertanahan di Tanah Air didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 yang cakupannya luas dan komprehensif atas dasar prinsip-prinsip pengelolaan pertanahan berdasar Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang setiap tahun diperingatinya,” kata Lukman, menambahkan.

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur juga telah melaksanakan berbagai kegiatan. “Seperti halnya Layanan Rakyat Sertifikasi Tanah (Larasita-Red) adalah bagian dari program Reformasi Agraria, yang bertujuan untuk menciptakan sumber-sumber kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria, menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih berkeadilan, menjamin berkelanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan, serta menciptakan harmoni kemasyarakatan,” terangnya.

Dikatakan Lukman, Reforma Agraria sebagai momentum program pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI), yang diawali sejak tahun 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan Kepala BPN-RI pada priode pimpinan Djoyo Winoto,Ph.D., dan Larasita menjadi momentum pelaksanaan utama.

“Maksud dan tujuan Larasita adalah untuk mensejahterakan bagi masyarakat pemohon karena, murah, mudah, cepat dan menghindari pengguna jasa atau percaloan yang berprilaku nakal. Sehingga akibatnya masyarakat dan pihak Kantor Pertanahan (BPN-Red) dirugikan,” sambung Lihardo, Kasi HTPT .

Ditekankan Lihardo, bagi masyarakat pemohon pelayanan sertifikasi tanah dokumen harus lengkap, dan apabila berkas atau dokumen yang diajukan lengkap sesuai dalam jangka waktu penyelesaian prosedur pelayanan sertifikat baik, di antaranya pengakuan hak, peralihan hak (balik nama) jual beli, hibah, pemisahan sertifikat, pemeriksaan (pengecekan) dimaksud selesai.

Lihardo, di luar jam kerja juga masih terlihat sibuk menjalankan tupoksinya. Bahkan sampai menjelang malam hari Jumat (22/03) pekan lalu, ia masih terlihat sibuk melaksanakan tupoksi di Ruang kerjanya. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. “Saya selaku bawahan siap perintah pimpinan. Dan siap mendukung program pimpinan kita yang baru,” katanya.

Kasi HTPT itu juga mengatakan, dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan dan kesejahteraan masyarakat, setelah pihaknya menyelesaikan Larasita pengakuan hak yang jumlahnya mencapai 1400 lebih tersebut, diperoleh dari 5 Kecamatan, yakni Kecamatan Cipayung, Pasar Rebo, Ciracas, Kramat Jati, dan Wilayah Kecamatan Makasar.

Kemudian telah menyelesaikan juga Sertifikat Prona di Kelurahan Bambu Apus, Ceger, Setu, Cipayung, Rambutan, dan Kelurahan Kali Sari. Dan berikutnya di Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebanyak 200 bidang tersebut, dan sudah selesai diserahkan kepada penerima.

Dikatakan Lihardo, Sertifikat Prona dikerjakan tanpa pamrih dan imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat. Artinya, gratis karena Prona dilaksanakan adalah sebagai momentum program pemerintah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. “Kalau ada pungutan biaya kepada masyarakat itu, bukan tanggung jawab pihak Kantor Pertanahan Jakarta Timur,” tegas Lihardo.

Sementara itu, Kasi SPP pada Kantor Pertanahan Jakarta Timur Tensa Nurdiyani ST., dalam kesempatan itu sudah diluar jam kerja, juga terlihat sangat sibuk. Saat dijumpai Koran Transaksi, dia menuturkan, “saya hanya bawahan dimana jabatan yang dipercayakan terhadap diri saya akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Setiap perintah dari pimpinan saya laksanakan, dan saya koordinasikan setiap ada permasalahan timbul.”

Selaku bawahan, dia mengatakan senantiasa berusaha meraih yang terbaik dan mulia. “Menjadi diri yang terbaik adalah kemenangan panggilan hati nurani dalam menjalankan tugas,” tutur Tensa.

Sementara itu, Kepala Sub Seksi Penetapan pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur,  Muhamad Haidir Bya SH, mengatakan bahwa apabila pemohon proses penetapan hak demi lancarnya pelayanan prima harus melampirkan bukti dokumen yang lengkap.

Hal senada diungkapkan Kasubsi HTPT dan Ke PPAT-an pada Kantor Pertanahan Jakarta Timur, Rini. Secara rinci, dia menjelaskan bahwa terkait SSP (PPh Final) dan SSB-BPHTBD harus dilampirkan dalam permohonan peralihan hak jual beli atas pencatatan balik nama.

“Dalam pasal 9 ayat (1) huruf a undang-undang nmor 21 tahun 1997 sebagaimana telah berubah beberapa kali, dan terakhir undang-undang nomor 20 tahun 2000 menjelaskan bahwa, saat terhutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan untuk jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta,” jelasnya.

Adapun mengenai biaya dari semua pendaftaran permohonan sertifikat adalah mengacu kepada peraturan pemerintah (PP) nomor 13 tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak (PNBP-Red).

Kasubsi PHI (Pendaftaran Hak dan Informasi) pada Kantor Pertanahan Jakarta Timur, Andy Sutrisna, juga menuturkan bahwa dalam rangka untuk turut meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPN, dirinya bawahan harus bertanggungjawab atas kepercayaan dari pimpinan. | C Herry SL

FacebookTwitterGoogle+Share

7 comments

  1. sudah bayar resmi biaya ukur tanah sejak 13 feb hanya tuk tanah seukuran 221 m2, bpn jakarta timur, terus ulur waktu tuk datang ke lokasi, alasannya data arsip bahwa sudah di lakukan pembayaran tidak di temukan di data bpn, pihak petugas ukur minta bukti tuk diantar ke kantor mrk, atau fax, kita sudah fax ke nmr yg di minta, tanah dan rumah ini milik ibu saya sudah berumur 67 thn hrus repot cari warnet tuk fax tanda bukti yg jarak warnet sgt jauh.tpi ternyata oleh petugas bpn hanya di jadikan pesuruh krn tanda bukti dikirim sampai 3 minggu tdk ada realisasinya,indikasi di sengaja krn petugas sudah biasa menerima pembayaran langsung dari pemohon sdangkan kita melalui kasir resmi…janji tuk datang tgl 6 april ditunggu seharian tdak datang mrk mmg manusia laknat yg hanya tega ngerjain org tua…bhkan smpai hari ini tdk ada khabar kapan si petugas ukur ini datang…alasan bhwa kekurangan petugas ukur, sebesar BpN? alasan data pembyaran tdk di temukan…memang permainan manusia2 busuk ini…dokument atas nama hj aliyah

  2. sudah bayar resmi biaya ukur tanah sejak 13 feb hanya tuk tanah seukuran 221 m2, bpn jakarta timur, terus ulur waktu tuk datang ke lokasi, alasannya data arsip bahwa sudah di lakukan pembayaran tidak di temukan di data bpn, pihak petugas ukur minta bukti tuk diantar ke kantor mrk, atau fax, kita sudah fax ke nmr yg di minta, tanah dan rumah ini milik ibu saya sudah berumur 67 thn hrus repot cari warnet tuk fax tanda bukti yg jarak warnet sgt jauh.tpi ternyata oleh petugas bpn hanya di jadikan pesuruh krn tanda bukti dikirim sampai 3 minggu tdk ada realisasinya,indikasi di sengaja krn petugas sudah biasa menerima pembayaran langsung dari pemohon sdangkan kita melalui kasir resmi…janji tuk datang tgl 6 april ditunggu seharian tdak datang mrk mmg manusia laknat yg hanya tega ngerjain org tua…bhkan smpai hari ini tdk ada khabar kapan si petugas ukur ini datang…alasan bhwa kekurangan petugas ukur, sebesar BpN? alasan data pembyaran tdk di temukan…memang permainan manusia2 busuk ini

  3. ARTIKEL DARI KEP BPN JAKARTA TIMUR INI HANYA BASA BASI kemana harus mengadu n menyampaikan keluhan terasa buntu, menghadapi manusia2 di
    badan pertanahan ini yang berganti president bahkan berganti penguasa kota pun tidak mampu
    merubah tabiat buruk dan sistem di badan ini.

    setiap warga di himbau untuk mempunyai satu kepastian legal document tuk apapun itu slogan agar di negara hukum ini semua pasti tpi kutu busuk di setiap lembaga tempat pengurusan dokument itu sendiri gak di himbau
    agar berlaku sebagai manlusia semestinya.

    ibu saya yg sudah berumur 67 tahun seorang janda mempunyai kesadaran tuk mempunyai legal doument berupa sertifikat rumah and tanah dimana untuk hal ini hanya Bpn yg berwenang.
    setelah bbrp bulan pengurusan yg di lampiri surat dari kelurahan yg biaya nya diminta sang wakil lurah juga gak sedikit untuk seorang ibu tua, tpi kita masih bisa memaklumi ini lah kutu2 busuk berseragam, nilai nominal masih bisa kita sanggupi dgn toleransi.
    ketika tiba waktu kembali ke bpn yg ke sekian puluh kalinya,tuk pendaftaran ukur ulang, ternyata persyaratan ukur ulang belum bisa di penuhi dengan alasan harus minta surat ke tata ruang kecamatan info yg kita dapat dari bbrp org di Bpn bahwa tuk minta sepucuk surat ini sudah pasti ada biaya siluman 3 juta di semua kecamatan di jakarta harga ini sudah umum tanpa tanda terima.
    benar saja ketika kita masuk ke bagian ini di kecamatan kramat jati meminta 2,5 juta itupun karena saya memulainya dgn kalimat…tolong pak jangan di minta biaya yg besar krn ibu saya janda tua dgn cuma urusan tanah 224 m2 dan tlg di hargai kemauan dia tuk mempunyai dokumen legal berupa sertifikat.
    tawar dari 2,5 jt….sepakat 2 jta di bayar cash laingsund dpan muka petugas itu…yg sempat berkomentar org lain tidak ada yg bayar serendah ini dia menunjuk setumpukan surat2 diatas mejanya yg semua berurusan dgn tata kota ini, bayangkan sebanyak itu tumpukan surat…berupa tumpukan duitnya…saya sempat berkelakar…tidak takut sama p jokowi pak….dia and bbrp petugas disana cuma senyum2….kebal muka kebo…

    setelah brp minggu menunggu keluar surat tsbut….dan kembali ke Bpn tuk persyaratan daftar ukur…..dan di minta ke kasir tuk administrasinya yg kita langsung bayar, jika ini tuk pemasukan negara kita ikhlas.
    waktu yg di minta tunggu tuk petugas ukur datang antara 1-2 minggu…tapi ketika berada disana ada keheranan krn sy melihat bbrp org lansung memberi uang cash dan terdengar…ini uang ukurnya tanpa pergi ke kasir saya menduga banyak yg membayar tanpa ke kasir untuk waktu minta waktu instant dan cepat agar petugas ukur langsung.terjun ke lokasi…
    kwitansi di terima sejak 13 februari 2013…waktu sebulan berselang tidak ada khabar dari petugas ukur atau petugas administrasi disana, ktika saya tanyakan selalu menjawab petugas ukurnya sedang sibuk ukur diluar…..lembaga sebesar itu kah hanya punya 1 petugas ukur? ini indikasi krn saya bayar biaya admin ukur melalui kas resmi….ketika masuki bulan ke 2…si petugas ukur bisa di hubungi tapi dia minta kwitansi agar bisa di antar atau di fax….di sebabkan nomor registered pembayaran ukur tidak ada, lagi2 aneh sebesar ini
    negara tidak ada arsip data base di keuangan kasir atau bagian arsip?? mrk di gaji dgn uang rakyat yg tidak sedikit perbulannya dgn fasilitas kesehatan dan pensiun? blum lgi uang pungli or tip tuk skala ukur tanah peruntukan apartment or perumahan atau pun pribadi? pasti uang rokok uang taksi dll akan mrk minta bukan rahasia umum ketika terjun ke lokasi tpi ini sudah rahasia umum…dgn alasan bukti pembayaran tidak di temukan di data and arsip mrk,, terpaksa ibu saya mencari2 warnet wartel yg sudah banyak tutup….dari cawang hingga kramat jati barulah ketemu warnet yg bisa terima pengiriman fax…krn kami anak2nya tinggal berjauhan dan adik saya yg masih sering di rumah ibu saya lupa membawa bukti pembayaran itu ke kantornya.tuk numpang ngefax…..terpaksa harus cari warnet …konfimasi pengiriman langsung kami info ke pihak Bpn….dgn harapan cepat di respond….

    1 minggu berselang baru petugas menghubungi saya…dan berjanji sabtu tgl 6 april akan meluncur ke rumah ibu saya…..si orang tua ini siap sejak pagi…dengan persiapan jamuan kue kecil minuman amplop terima kasih yg ini sudah rahasia umum pun sudah di siapkan, bahkan salah satu adik lelaki saya bersedia libur kerja tuk menemani ibu saya….bayangkan ibu tua ini harus melototkan matanya setiap org yg lewat dpan rumah dgn harapan si petugas laknat ini datang sesuai janji….hingga brp kali saya harus tlp menanyakan datangkah si petugas? sampai akhirnya jam 4 sore ibu saya hilang harapan tuk menunggu lagi….tlp petugas bpn pun off tanpa berita….saya mengirimkan sms berharap tlp aktif dgn macam2 kalimat bhwa kita menunggu tidak ada positif respond…..sebegitu tidak berotak kah petugas negara ini untuk seorang ibu tua yg harus menunggu sejak 13 feb?
    terjawab sudah kenapa saya melihat bbrp org g berurusan tuk ukur ini dengan terbukanya memberi dan membayar langsung tanpa melalui kasir…..BPN jakarta timur…..seberapa banyak perumahan yg saya dengar para developer membayar langsung tuk urusan ukur ini langsung ke petugas bisa sampai 25-35 juta
    redaksi hitung brp banyak apartment, rumah pribadi, tanah pribadi, real estate dan segitu banyaknya berserakan pembangunan yg semua proses melalui Bpn….baru berupa urusan ukur mereka sudah bisa tega dengan org setua ibu saya…..

    kalau smua department n instansi sudah di sorot…tidak tersentuhkah Bpn wahai pak jokowi and insan
    berita>>??? perputaran duit laknat disini tak terhitung jumlahnya….

    wassalam
    ati k
    lokasi ukur tanah n rumah
    jl dewi sartika, gang permata- jakarta timur
    08111 496677 nb : sampai saat ini tdk ada khabar sdeikitpun dari manusia2 BPN jkt timur ini

  4. Anda berurusan sama orang yg salah, dan hanya oknum, jangan biarkan bekas berjalan sendiri karena berkas tersebut tidak berkaki…

  5. BPN dan Dinas Tata Kota itu dimana-mana biangnya koruptor. Semoga Allah swt melaknat mereka dalam neraka jahannam dan KPK melaknat mereka dalam penjara bertahun-tahun sampai membusuk.

  6. Pak Ahok tolong dibenahi BPN Jakarta Timur sarang pungli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

IndoNIC.net - Web Hosting Murah (cPanel), Gratis Domain