Komjen (Purn) Drs Nugroho Djayusman-Mantan Kapolda Metro Jaya : Persoalan Papua Sangat Kompleks

Komjen (Purn) Drs Nugroho Djayusman-Mantan Kapolda Metro Jaya

Tanah Papua kembali bergejolak. Ini terkait penangkapan Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni. Ia ditangkap karena diduga terlibat dalam serangkaian penembakan misterius di Papua. Saat hendak ditangkap oleh aparat kepolisian di pertigaan pangkalan ojek dekat kampus Universitas Cendrawasih Waena Jayapura, pada 14 Juni 2012, Mako ditembak karena dianggap melawan. Ia kemudian tewas akibat peluru yang bersarang di tubuhnya.

Kabar tewasnya Mako Tabuni menyebar ke seantero negeri, sehingga membuat ratusan pendukung KNPB mengamuk. Rusuh akhirnya pecah di kompleks Perumas III, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura.

Mengapa tanah Papua mudah terbakar? Di mana akar permasalahannya sehingga sampai  sekarang tidak pernah selesai?

“Masalah Papua merupakan masalah yang kompleks. Kompleks dalam pengertian, baik dalam masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, yang bermuaranya ke masalah keamanan.  Masalah ekonomi kita lihat, kondisi ekonomi masyarakat di Papua boleh dikatakan belum terlihat ada kemajuan. Kemajuan hanya terlihat di dalam kota. Artinya bahwa tingkat kehidupannya, pola hidupnya juga masih sangat sederhana. Sehingga tentunya harus ada bimbingan yang membawa mereka untuk hidup  lebih baik,” kata Nugroho Djayusman.

Menurut Mantan Kapolda Metro Jaya ini, aspek pendidikan yang merata harus menjadi prioritas di Papua. Jangan hanya terfokus di kota, tapi menyebar ke seluruh lapisan masyarakat yang ada di Papua. Kemudian masalah penegakkan hukum, hal ini belum terasa sama sekali. Dalam arti bagaimana hukum itu ditegakkan seadil-adilnya. Selain itu yang sangat penting adalah permasalahan politik. Masih adanya kelompok-kelompok separatis yang mengambil momentum di tengah kondisi Papua saat ini.

Nugroho juga menyoroti distribusi dana otonomi khusus (Otsus) dari pemerintah pusat yang penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua seperti tidak terlihat.

“Dana otsus itu kalau kita dengar cukup besar. Penggunaan itu larinya ke mana? Padahal jumlah masyarakat di Papua boleh dikatakan lebih kecil dibandingkan dengan penduduk yang ada di pulau Jawa. Nah, dimana missing linknya. Apakah pendistribusian dari tingkat gubernur ataupun pada bupati ke daerah, atau ke masyarakat itu belum sampai ke mereka. Hal itu yang harus dipertanyakan dan harus dipertanggung-jawabkan. Karena apa, uang yang diberikan sebagai dana otsus itu uang rakyat sehingga harus dipertanggung-jawabkan. Kemana hilangnya uang itu, mengapa tidak sampai ke masyarakat,” tegas Nugroho.

 

Separatisme

Selain hal-hal di atas, permasalahan Papua yang tidak pernah terselesaikan sampai sekarang adalah masalah kelompok separatis. Sepak terjang dari kelompok yang menamakan diri Organisasi Papua Merdeka (OPM) ini sampai sekarang tidak pernah mati. Sehingga menimbulkan tudingan bahwa memang ada pihak ketiga yang bermain.

“Itu memang demikian kondisinya, apakah memang masalah OPM ini tidak bisa terselesaikan. Apakah tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak ketiga yang juga bermain. Pihak ketiga itu bisa dari pihak dalam maupun pihak luar negeri. Karena apa, kalau kita melihat pada sumber daya alam yang ada di Papua itu, oh sangat tinggi sekali potensinya,” beber Nugroho.

Terkait menyangkut aktifitas OPM yang tidak pernah selesai, sehingga memunculkan rumor bahwa hal itu sengaja dipelihara oleh aparat untuk kepentingan tertentu, dengan tegas dibantah oleh purnawiran polisi bintang tiga ini.

“Nggaklah. Apakah sedemikian naif dan kejamnya, saya rasa tidaklah. Kita juga tidak boleh terlalu mendiskriditkan aparat, baik itu TNI ataupun kepolisian. Begitu juga aparat keamanan apabila dalam melakukan tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku kejahatan, jangan dianggap melanggar HAM. Karena pihak polisi sendiri juga harus diberikan suatu jaminan ketenangan. Jangan sedikit-sedikit dalam melakukan upaya pengamanan, terus komentarnya itu, wah ini pelanggaran HAM. Saya rasa polisi dalam menjalankan tugasnya tetap dalam koridor,” jelasnya.

Karena itu ditekankan oleh Nugroho, agar dalam melihat dan menyelesaikan permasalahan  Papua harus secara komprehensip.

“Kita harus melihat Papua itu secara komprehensip. Selain itu yang paling penting, tegakkan hukum secara benar dan tegas tanpa pandang bulu. Jadi prinsip saya hanya satu dalam melihat persoalan Papua, tegakkan hukum saja. Kemudian yang harus dihindari juga sering terjadinya perkelahian antar warga, antar kampung, antar daerah, ini juga harus diwaspadai. Jadi tidak bisa kita menghadapi persoalan Papua dengan tensi yang tinggi. Tentunya harus dengan tensi yang rendah, hilangkan aroganisme,” pungkasnya. | Gaus Kaisuku

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Reply

ADVERTISEMENT

IndoNIC.net - Web Hosting Murah (cPanel), Gratis Domain
Log in