120×600 [tma]
120×600 [tma]

Penerimaan CPNS Di Provinsi Banten, Oknum PNS Tarik Dana 4 Miliar Lebih

Orang tua DN (Kiri) dan orang tua korban di pintu masuk Kantor BKN, Cililitan, Jakarta, (197)Jakarta, Trans – LSM Nasional Corruption Watch (NCW) menerima laporan pengaduan masyarakat yang datang ke kantor NCW. Dalam laporannya sekitar 50 orang telah menyetorkan uang kepada seseorang yang mengaku PNS bernama Ella Komalasari,  untuk kepentingan Pencalonan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Provinsi Banten Tahun 2012 lalu.

“Jumlah uang yang diduga berhasil dikumpulkan oleh oknum PNS tersebut sebesar Rp 4.910.000.000,- Angka ini diperoleh berdasarkan data yang saat ini dimiliki NCW,” ungkap Syaiful Nazar, Ketua Umum DPP NCW kepada Koran Transaksi, di Jakarta, baru-baru ini.

Saat Ella Komalasari menerima uang tersebut, lanjut Syaiful, ternyata dibuatkan juga surat perjanjian kerja sama, mirip dengan surat perjanjian yang dibuat para notaris selama ini. Di dalam surat perjanjian bermaterai 6.000 tersebut bertindak sebagai pihak pertama adalah Ella Komalasari, sedangkan calon pegawai yang menyetorkan uang sebagai pihak kedua. “Salah satu korbannya adalah Danang Purnomo Hananto, seorang yang masih berstatus mahasiswa,” ujarnya.

Dalam surat perjanjian tersebut, dalam pasal 4, ditentukan cara pembayarannya. Pada ayat 1 disebutkan bahwa pihak kedua membayar sebesar Rp 30 juta secara tunai sebagai pembayaran tahap pertama kepada pihak pertama. Sedangkan pada ayat 2 disebutkan bahwa pihak kedua akan melunasi semua sisa pembayaran kepada pihak pertama segera setelat dikeluarkannya Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, yang dikeluarkan secara sah oleh pemerintahan terkait sebelum pnerimaan CPNS yang baru.

Namun, pada ayat 3 dijelaskan bahwa pihak pertama akan mengembalikan seluruh biaya yang sudah dikeluarkan pihak kedua sebesar Rp. 20 juta apabila setelah penerimaan CPNS baru tahun 2012 tidak mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Banten pada wilayah kerja Kota Serang atau Tangerang Selatan.

Menariknya, ditentukan juga cara penyelesaian perselihan pada pasal 5. Kemudian, apabila terjadi perselisihan dikemudian hari kedua belah pihak akan menyelesaikannya dengan menempuh jalur musyawarah untuk mufakat. Dan, apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili yang sah dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Kabupaten Tangerang.

NCW sendiri telah berupaya mengklarifikasi masalah ini kepada Ella Komalasari, yang bertempat tinggal di Kampung Pabauran Desa Dullah, RT 06/02 No 30 Cikupa, Tangerang, yakni melalui surat No. : 141/SK.I/DPP-NCW/VII/2013. “Hingga saat ini tidak ada jawaban,” ujar Syaiful.

Hasil investigasi NCW, bahwa Ella Komalasari tidak tercatat sebagai PNS baik di Tanggerang Selatan, maupun di Pemerintah Provinsi Banten. Bahkan, menurut pengakuan korban, Ella Komalasari yang memberikan NIP kepada korban sebanyak 50 orang tersebut adalah NIP bodong. “Kami semula dibawa ke BKD Propinsi Banten, disuruh berpakaian layaknya PNS. Selanjutnya di bawa ke BKN Pusat di Jakarta. Anehnya kami semua yang diberikan NIP bodong tersebut percaya saja dan disuruh menunggu di mobil,” tandas korban di kantor NCW. 

Sebelumnya, kata korban, pihaknya sudah melaporkan masalah ini kepada institusi penegak hukum seperti Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung RI. “Kiranya Sdri Ella Komalasari dapat menjelaskan secara konkrit, agar tidak menimbulkan pelaporan secara sepihak. Jika hal ini tidak diindahkan, kami dari Nasional Corruption Watch (NCW) akan melakukan publis diberbagai media masa agar dibuka secara transparan kepada kalayak umum,” pungkasnya. I RR

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *