120×600 [tma]
120×600 [tma]

Bangunan PDAM Padang Pariaman Terkesan Amburadul

Banyak pipa berserakan dalam semak-semak, dan jembatan penyeberangan pipa sepanjang 200 m yang ada hanya tiang penyangga.

 

Trans, pd pariaman – Diduga akibat kurang matangnya survey dan perencanaan, pembangunan Penyedia Air Bersih (PAB) di Korong Asam Pulau, Nagari Anduring, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, terkesan amburadul.

Pembangunan prasarana air bersih yang dibangun di Korong Asam Pulau, seyogyanya akan mengairi 3 kecamatan di Padang Pariaman, yakni Kecamatan  Enam Lingkung (Parit Malintang), Lubuk Alung, dan Kecamatan Nan Sabaris.

Pelaksanaan pekerjaanya dibagi dalam dua paket, yaitu bangunan fisik dan pemasangan pipa. Pembangunan fisik dikerjakan oleh PT Citra Karya Indo Raya, dengan sumber anggaran APBD Tahun 2011 dengan nilai kontrak Rp4.892.071.000, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 500 hari kalender.

Sedangkan pemasangan pipa dikerjakan oleh PT Graha, dengan nilai kontrak Rp18.337.598.000 dengan masa kerja 150 hari kalender, mulai 1 Juni 2011 sampai 27 November 2011.

Ketika wartawan Koran Transaksi memantau pekerjaan tersebut, ternyata keadaan di lapangan masih amburadul. Bangunan fisik baru mencapai 70%, dan pemasangan pipa dari bak penampung menuju intek pun masih amburadul. Terlihat banyak pipa berserakan dalam semak-semak, dan jembatan penyeberangan pipa  sepanjang 200 m yang ada hanya tiang penyangga.

Padahal kedua perusahaan ini sudah mengajukan adfendum atau perpanjangan waktu sebanyak 3x, bahkan masa kontrak adfendum terakhir  pun sudah habis yakni tanggal 26 november 2012,

Selain itu ditemukan  beberapa plang yang bertuliskan protes atas tidak jelasnya ganti rugi lahan mereka. Di antaranya, Uman menuntut ganti rugi lahan mereka. Sidi Kamal memprotes pamasangan pipa di halaman rumahnya, tanpa ada koordinasi.

Sidi Kamal meminta dibongkar kembali pipa sepanjang 500 m di atas tanahnya, karena tidak ada ganti rugi sama sekali. Padahal,  Pak Sidi Kamal salah seorang contoh yang warga taat pajak. Anehnya, lahan yang masuk kawasan hutan lindung ada ganti ruginya,” ujar sumber Koran Transaksi.

Dia menduga, dalam proyek pemasangan pipa PDAM ada indikasi korupsi, karena pemasangan pipa induk seharusnya dengan kedalaman 140 cm, namun dalam pelaksanaan ditemukan dengan kedalaman hanya 40 cm.

Selain itu, sebagian pipa masih menonjol di permukaan tanah, dan tidak dilapisi dengan pasir sebagai penahan gangguan benturan pipa dengan batu. Padahal, secara hukum alam pipa plastik kalau berbenturan dengan batu, kena getaran/gempa lama-kelamaan pipa akan pecah hingga menimbulkan dampak kepada masyarakat.

Indikasi korupsi lainnya ditemukan pemasangan  pipa yang berukuran 300 inc dari tangki menuju bak penampungan dan tidak memakai plang.

Pemasangan pipa di Lubuk Alung tampaknya juga bermasalah. Pekerjaan pemasangan pipa dilakukan oleh sekelompok pekerja yang dipimpin Slamet. Saat ditanya apakah pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dangan bestek, dia menjawab tidak tahu.

“Kami bekerja tidak ada pedoman gambar, hanya disuruh Pak Ulung. Seluruh pekerjaan yang ada semuanya memang ditangani Ulung. Padahal, dia adalah karyawan PDAM Padang Pariaman.

Selain masalah pemasangan pipa, juga ditemukan keganjilan pada plang pekerjaan yang sama sekali tidak ada tertulis lokasi kerja di Asam Pulau. Pembangunan air bersih dilaksanakan dalam kawasan Suaka  Alam Bukit Barisan I. Padahal, berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, pemanfaatan kawasan hutan lindung harus ada surat pelepasan hak dari menteri kehutanan. | S dt, Hsn

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *