BCW : Kebijakan Dinasty Atut Mengarah ke Tindak Korupsi

Ratu Atut Chosiyah

Serang, Koran Transaksi.com - Koordinator Banten Corruption Watch (BCW), Teguh Iman Prasetya, mengatakan politik dinasti Ratu Atut Chosiyah yang merambah ke setiap kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten, dinilai sangat mengkhawatirkan dan mematikan bagi perkembangan demokrasi di Banten.      Bahkan, kebijakan yang dilahirkan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, juga dinilai merupakan salah satu pintu terjadinya tindak korupsi yang terstruktur.

Demikian dikatakan, Teguh Iman Prasetya, menyusul pernyataan Indonesian Corruption Watch (ICW) yang melansir Provinsi Banten masuk peringkat ke-15 provinsi terkorup di Indonesia. Bahkan menurutnya, posisi Banten sebagai provinsi terkorup bukan lagi pada peringkat bilangan belasan, melainkan pada posisi masuk dalam sepuluh
besar.

“Berdasarkan catatan kami, selama Banten menjadi Provinsi. Tindak korupsi sangat tinggi, dan penegakannya sangat lemah. Korupsi yang dilakukan secara berjamaah yang dilakukan Dinasty penguasa, bahkan tak ada akhir putusan, meski sebelumnya aparat sudah mendapatkan tersangka, “ujar Teguh, Minggu (12/12).

Ia menambahkan, dalam dua tahun ke depan, agenda penting yang akan dikawal pihaknya, adalah dominasi dan monopoli kekuasaan kelompok rawu, yang kemudian
mengakibatkan 10 tahun Banten Provinsi tak ada perubahan signifikan.

“Lantaran Banten dipegang oleh orang yang salah, tidak berjalannya pembangunan selama 10 tahun Banten provinsi, karena banyaknya penyelewengan
kebijakan dan tindakan koruptif,”tegas Teguh, seraya meneruskan, fakta hukum Mahkamah Konstitusi (MK) atas pembatalan SK KPU di dua wilayah, yakni
Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu pembuktian, dominasi dan penyalahgunaan wewenang atau kebijakan yang dilakukan dinasty Atut Choisiyah.

Bahkan ia mensinyalir, banyak penyelewengan anggaran baik yang bersumber dari APBD di kedua wilayah bermasalah itu, juga APBD Banten. “Loh, anehnya tak sedikit masyarakat intelektual di kedua wilayah ini menyikapi berlawanan keputusan MK, dengan alasan pemborosan anggaran. Saya kira
kita harus membuat masyarakat melek kondisi dan hukum,”katanya.

Di bagian lain, Pengamat Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, Gandung Ismanto menyatakan, putusan MK terhadap hasil perhitungan suara di dua wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan, merupakan fakta hukum dan politik yang nyata-nyata rusak di Banten, karena dibajak oleh hegemoni kekuasaan yang dilakukan dinasty penguasa.

“Mereka (dinasty,red) telah membajak proses demokrasi secara sistematis, terstruktur dan masif. Ini harus menjadi pelajaran untuk Pilgub tahun 2011,”ujar Gandung, Minggu (12/12).

Lebih jauh ia menilai, putusan MK dengan pembatalan pemenang menjadi angin segar bagi proses demokrasi dan politik lokal.

Sementara menurutnya, putusan MK yang sama di kedua wilayah akan memperkecil kans dan pergerakan dari calon dominasi kekuasaan Atut Chosiyah. Lebih jauh menurutnya, sebagaimana daerah lain, dominasi dan monopoli kekuasaan merupakan topografi para penguasa. Hal ini sangat menciderai proses demokratisasi dan sangat mengkhawatirkan bagi
perkembangan sebuah daerah.

“Dalam kasus Banten, perkembangan daerah tak hanya berjalan lamban, melainkan nyaris tak nampak. Ini kesalahan terbesar penguasa kita yang
sekarang,”katanya. Lanjut Gandung, sepuluh tahun Banten dalam dominasi kekuasaan Atut Choisiyah, sedikitnya telah membuka mata masyarakat, bahwa Banten hanya dikuasai
oleh elit yang hegemonik.

Sayangnya, ketika dihubungi, Kepala Biro Humas Provinsi Banten, Komari, enggan berkomentar banyak berkaitan dengan politik dan soal kebijakan Gubernur Atut Choisiyah yang rentan terjadinya korupsi. | Yus/FBn

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Reply

ADVERTISEMENT

IndoNIC.net - Web Hosting Murah (cPanel), Gratis Domain
Log in