BPK Periksa Tanah Bengkok

Cilegon, Trans – Belum keluarnya opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD Cilegon 2011, lantaran sejak audit reguler berakhir 18 Mei lalu, tim auditor melakukan perpanjangan waktu.

Dari informasi yang dihimpun, perpanjangan ini dilakukan karena tim auditor BPK masih perlu melakukan pendalam saat pemeriksaan jumlah aset tanah milik Pemkot, terutama eks tanah bengkok.

“Tim auditor ingin memastikan aset tanah eks bengkok dan tanah desa yang dipakai kelurahan,” kata Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Ke­uangan Daerah (DPPKD) Cilegon Septo Kalnadi.

Soal sengketa lahan Kubangsari, kata Septo, dalam kaca mata auditior  telah dianggap selesai dan tidak ada masalah. “Dari semua pemeriksaan, rencananya tim auditor akan pamit ke Pak Wali hari ini,” jelasnya.

Sementara Kepala Inspektur Pemkot Cilegon, Mulyawan Soepardi mengatakan, kemungkinan besar penyampaian opini predikat BPK akan dilakukan tidak lama setelah pemeriksaan selesai. “Mungkin 14 Juni,” ujarnya.

Berbeda dengan Septo, Mulyawan mengaku tidak mengatahui lebih detil pemeriksaan apa saja yang dilakukan pada masa perpanjangan tersebut. “Soal itu saya kurang tahu,” katanya.

Pada bagian lain, reaksi keras sejumlah anggota Dewan terkait belum munculnya opini BPK ini mendapat tanggapan dari Walikota Tb Iman Ariyadi.

Kepada wartawan, Walikota menegaskan, Pemkot tidak pernah melakukan intervensi terhadap kinerja BPK, apalagi melobinya untuk menahan dikeluarkannya opini tersebut.

“Itu sepenuhnya kewenangan BPK, Pemkot tidak bisa intervensi apa pun. Persoalan mengapa opini­nya belum juga dikeluarkan, saya yakin jika memang sudah siap diumumkan pasti BPK langsung umumkan,” katanya seusai membuka acara Work­shop Protokol di Hotel Grand Mangkuputera Cilegon.

Pihaknya mengaku memaklumi lamanya proses audit yang dilakukan BPK. “Kalau yang diperiksanya APBD, artinya secara keseluruhan. Kami tidak tahu temuannya seperti apa, mungkin BPK sedang menindak­lanjuti lebih jauh lagi.

Bisa juga lantaran ada temuan dari Dewan kemudian disikapi BPK secara serius,” katanya. “Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau tidak percaya, crosscheck (periksa) saja ke BPK,” tambahnya.

Komentar juga datang dari Sekda Cilegon Abdul Hakim Lubis. Menurutnya, belum munculnya opini tersebut merupakan hak BPK. “Itu kan, hak prerogatif BPK. Kalau memang mau tahu, tanyakan saja langsung ke BPK,” ujarnya. | Yusvin

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Reply

ADVERTISEMENT

IndoNIC.net - Web Hosting Murah (cPanel), Gratis Domain
Log in