120×600 [tma]
120×600 [tma]

Bupati Blitar & Pejabat Harus Melek Aturan

Blitar, Koran Transaksi.com - Rencana investor PT Kencana Gula Manis  yang beralamat di Jakarta yang akan membangun pabrik gula seluas  kurang lebih 25 hektar di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar,  rupanya bakal diganjal oleh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi tersebut.

Joko Prasetya, Ketua LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia yang secara kebetulan rumahnya sangat dekat dengan lahan yang akan dibebaskan oleh PT Kencana Gula Manis, mengatakan bahwa petani pemilik lahan sawah terpaksa atau dipaksa untuk menjual sawahnya kepada PT PT Kencana Gula Manis, melalui bujuk rayu, tipuan dan janji janji manis dari para oknum –oknum aparat kelurahan dan kecamatan, termasuk para antek investor. “Mereka  tidak segan–segan menjual nama Bupati Blitar Herry Noegroho,” ujarnya kepada Koran Trans.

Namun, Joko  mengigatkan agar Bupati dan pejabat terkait seperti dari Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, KTPSP, Dinas Cipta Karya dan Tata Raung, Dinas Pertanian  dan lainnya, harus melek (tahu) aturan, yakni Perda tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW), terkait rencana pembangunan pabrik gula tersebut.

“Dalam RT/RW, pasal 15 ayat 3 huruf (e), disebutkan bahwa mempertahankan fungsi kawasan pertanian yang sudah ada, sesuai dengan perutukanya . Ayat 9 huruf b mengatakan pengembangan zona Industri yang polutif berjahuan dengan kawasan pemukiman. Pasal 59 ayat 1, kawasan pertanian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 57 huruf b, meliputi sawah beririgasi, sawah tadah hujan dan pertanian lahan kering. Ayat2, kawasan sawah beririgasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan sawah dengan system irigasi teknis maupun irigasi sederhana yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Blitar. Ayat 3, tetap mempertahankan sawah beririgasiteknis dan bila terjadi alih fungsi  sawah harus diikuti dengan pencetakan sawah baru atau peningkatan irigasi sederhana /setengah teknis menjadi sawah teknis. Ayat 6 huruf a, mempertahankan fungsi kawasan pertanian yang sudah ada, sesuai dengan peruntukannya (jika memungkinkan perlu didukung dengan perda kawasan pertanian). Sedangkan  huruf b, membatasi kegiatan pembangunan disekitar kawasan pertanian potensial. Huruf I, menetapkan sawah abadi yang diarahkan ke Kecamatan Kademangan, Talun, Selopuro, Gandusari, Garum, Sanankulon, Ponggok, Wonodadi dan Udanawu,” paparnya.

Selain itu, kata Joko menjelaskan, dalam pasal 60 ayat 17 huruf b dinyatakan bahwa industri besar di wilayah Kabupaten Blitar dikembangkan di Kecamatan Binangun. Menurutnya,  masih banyak pasal-pasal dalam RT/RW termasuk juga  Undang-Undang 41 tentang perlindungan pertanian  berkelanjutan,  yang dilanggar oleh Bupati dan pejabat-pejabat yang terkait rencana dalam pembangunan pabrik gula tersebut.

Bahkan, tandas Joko,  bila pabrik gula tersebut betul–betul dilaksanakan, berarti Bupati dan pejabat terkait tidak memikirkan dampak ancaman terhadap bahaya lingkungan akibat polusi dan limbah dari pabrik gula. Sebab, lokasinya sangat berdekatan dari pemukiman warga.

Menanggapi hal itu, Kepala Bappeda Kabupaten Blitar Dahclan FR kepada Koran Trans di kantornya, mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu perkembangan terakhir rencana pembangunan pabrik gula itu. “Saya tidak datang pada rapat yang terakhir. Silakan sampeyan menemui  kepala KPTSP Pak Gularso saja,” katanya.

Gularso selaku Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap (KPTSP) mengatakan bahwa sampai saat ini ijin prinsip yang diajukan pihak PT Kencana Gula Manis kepada Bupati belum turun dan masih dalam proses. Menuru Gularso, sifat ijin prinsip masih kulonuwun dulu, karena setelah ijin prinsip turun masih banyak proses ijin yang harus dilalui oleh pihak investor, seperti ijin lokasi,HO dan lain sebagainya.

Pihak KPTSP dalam memproses ijin prinsip PT Kencana Gula Manis,  sesuai prosedur harus meminta persetuaan dari seluruh instansi yang terkait selaku tim teknis. Ditanya tentang lokasi yang akan dipakai untuk pabrik gula oleh investor,  Gularso menjawab tidak tahu lokasinya. “Sekali lagi, ijin prinsip hanya sifatnya kulonuwon dulu kepada Pemkab Blitar,” katanya.

Tampaknya Pemkab Blitar akan menyetujutui pembangunan pabrik gula itu,. Hal itu diketahui setelah wartawa Koran Trans menemui Bupati Blitar Herry Noegroho di sela-sela Upacara Hari Jadi Kota Blitar. Menanggapi pernyataan LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia yang menyatakan Pemkab Bilitar dalam hal ini Bupati dan pejabat terkait melanggar Perda RT/RW dan pelaksanaan pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT. KGM kepada warga pemilik tanah telah terjadi intimidasi dari pihak tertentu, Herry Noegroho mengatakan itu hanyalah isu dari salah satu pihak yang tidak mendukung.

“Kalau divoting antara warga yang mendukung dan wara yang tidak mendukung, tentu banyak warga yang mendukung,” ujar Herry, seraya mengutif pesan yang disampaikan oleh Presiden SBY bahwa pemerintah daerah jangan sampai menghambat investasi. “Dalam waktu dekat ini, banyak sekali investor-investor yang akan mauk ke Kabupaten Blitar seperti pabrik rokok Sampoerna,” ujarnya.

Namun, Joko sebagai Gerakan Pembaharuan Indonesia, menyatakan bahwa pernyataan Bupati Blitar itu kontradiktif denagan keberadaan yang sebenarnya di lapangan/lokasi. Sebab, kata dia, sampai saat ini banyak warga pemilik lahan yang diintimidasi dan diteror oleh antek-antek investor yang didukung oleh oknum-oknum tertentu.

“Pak Herry Noegroho hanya mendapat laporan dari bawahanya saja, tidak turun langsung ke lokasi. Tentunya laporan tersebut ABS (Asal Bapak Senang).  Sungguh menggelikan Bupati Blitar Herry Noegroho bisa lupa terhadap Perda RT/RW yang sudah disahkan dan ditanda tanganinya, namun dilangar-langgar sendiri,” pungkasnya. | Fauzi

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *