Dispenda Kota Bekasi, Mengantisipasi Kelicikan Wajib Pajak & Permainan Kotor Pegawai

Bekasi, Trans – Keberadaan Dispenda (Dinas Pendapataan Daerah) di setiap daerah di tingkat provinsi. kota maupun kabupaten, kerap menjadi sorotan sejumlah kalangan, termasuk pers. Pasalnya, dinas merupakan salah satu SKPD penghasil untuk peningkatan PAD daerah, dan tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap aturan dan perundang-undangan.

Kepala Dispenda Kota Bekasi, Hasbullah, sangat menyadari hal itu. “Maka kami beserta jajaran berupaya dengan berbagai  cara untuk mengejar target, bahkan berupaya untuk melebihi target dari segala sektor,” ujar Hasbullah kepada Koran Transaksi, di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Hasbullah mengungkapkan, tahun 2012 ini pihak Dispenda membuat terobosan sadar membayar pajak terutama dari wajib pajak yang bergerak  di bidang rumah makan, tempat hiburan dan lainnya yang belum tersentuh pajak.

“Mereka para pelaku usaha sudah menerima pembayaran dari konsumen, sudah termasuk pajak makanan dan minuman. Namun, banyak para usahawan yang belum tersentuh oleh pajak,” ujarnya.

Namun, Hasbullah menyangkal terjadi penyimpangan di dinas yang dia pimpin, ketika diminta tanggapannya mengenai pelayanan yang mengecewakan para wajib pajak terkait peraturan pengenaan pajak lebih 20% dari lokasi tertentu.

“Kita semua sudah tahu tentang peraturan jual beli tanah, pajaknya itu dilihat dari harga pasaran atau dari NJOP. Nah, kalau kita tahu misalnya harga penjualan tanah Rp80 ribu/m2 NJOP Rp100 ribu, harga pasaran bisa Rp120 s/d Rp150 ribu. Kan tidak mungkin,” ujarnya.

Dengan tenang Hasbulah melanjutkan, “Makanya, dicek dulu benar tidak harga penjualan Rp80 ribu. Kalau benar, kita minta pernyataan kedua belah pihak, baru kita loloskan. Kalau tidak, kita ambil acuan dari NJOP. Itu semua disetor ke Bank.”

Mengenai masalah itu, Hasbullah memastikan, pihaknya hanya mengamankan uang negara melalui kelicikan dari para wajib pajak yang menurunkan harga jual beli. Padahal, harga jual belinya jauh lebih tinggi dari yang tersurat.

“Kalau pun ada ditemukan bawahan kami yang nakal dan ikut memanipulasi harga jual, laporkan kesaya akan segera saya tindak,” tegasnya.

Di sisi lain, Hasbullah mengatakan bisa memaklumi kekecewaan beberapa para wajib pajak. “Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Walau kami sudah berupaya untuk melayani dengan baik, namun masih ada saja yang kurang puas dari cara kami melayani,” ucapnya.

Akan tetapi, lanjut Hasbullah, perlu diketahui bahwa para wajib pajak yang mengurus validasi perorang dengan satu nomor, bukan satu berkas yang mereka urus. “Ada yang tiga, lima, 10 sampai 15 berkas. Coba saja hitung, kalau rata-rata lima berkas kali tujuh puluh nomor, berarti satu hari 350 ribu berkas. Satu berkas saja untuk validasi waktu cukup lama karena harus diteliti,” papar Hasbullah.

Menanggapi tentang kebijakan Dispenda itu, Syamsul Bachri S.Sos SH—penasehat PWI Bekasi, berpendapat bahwa seharusnya pihak Dispenda mengusulkan agar dibuat perda, untuk menghindari salah tafsir dari para wajib pajak. “Ya, agar niat baik itu bisa diterima semua pihak, dan kebijakannya ke depan bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Jika ada perda, kata penasehat PWI yang akrab disapa Bang Syam, bisa diminimalisir permainan spekulasi dari wajib pajak maupun pegawai di lapangan. Kalau tidak, selamanya akan ada permainan permainan kotor dari para wajib pajak itu sendiri.

“Misalnya di akte dibuat di bawah NJOP, padahal kenyataannya dijual lebih tinggi dari yang tercantum di akte jual beli. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan membuat oknum petugas pajak ikut berperan dalam permainan ini,” pungkasnya. | Bonggar

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

IndoNIC.net - Web Hosting Murah (cPanel), Gratis Domain