GPI & Massa Bledug Kelud Berjuang Demi Keutuhan ‘Bumi Bung Karno’

Pengembalian Gunung Kelud ke pangkuan Bumi Bung Karno sudah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar.

 

Blitar, Trans — Kemelut status kepemilikan Gunung Kelud belum berakhir, bahkan persoalannya semakin panjang dan kian meruncing, sebagai dampak keluarnya Surat Keputusan Gubernur Jatim No.188/133/KPTS/013/2012, tanggal 28 Februari 2012, yang menyatakan Gunung Kelud masuk dalam wilayah Kabupaten Kediri.

Keputusan Gubernur Jatim Soekarwo tampaknya telah membuat masyarakat Blitar dari seluruh lapisan marah. Gunung Kelud yang ditunggui Lembu Suro itu dianggap tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan masyarakat Blitar.

Kemarahan dan ketidakpuasan masyarakat Blitar ditunjukkan dengan meluruk Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya. Beberapa waktu lalu, ratusan warga Bledug Kelud Blitar dengan menumpang 3 bus juga telah ngeluruk/mendatangi kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Ratusan warga Bledug Kelud Blitar yang dikomandani Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) itu, bertekad akan merebut kembali Gunung Kelud ke pangkuan Bumi Bung Karno,  sampai dengan titik darah penghabisan.

Ketua GPI Joko Prasetyo mengatakan kepada Koran Transaksi, sesuai rencana massa Bledug Kelud Blitar akan meluruk Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Rabu 20 Juni 2012. Persiapan sudah matang dan ada surat Ketua GPI No:0579/GPI-BL/VI/2012 yang ditujukan kepada Kapolda Jawa Timur tentang Pemberitahuan unjuk rasa (Unras) di kantor Gubernur Jatim itu.

Namun, unjuk rasa itu ditunda oleh GPI dengan mempertimbangkan dua surat dari Sekertariat Daerah Provinsi Jatim, yang disampaikan kepada GPI, Senin 19 Juni 2012. “Gubernur Soekarwo harus serius menyelesaikan batas daerah antara Kab Blitar dengan Kab Kediri terkait dengan status Gunung Kelud. Penyelesaiannya secara damai dan melakukan kajian ulang seara bersama dengan difasilitasi oleh Kemendagri. Gubernur Jatim harus mencabut  SK 188 itu,” ujar Joko Prasetyo, Ketua GPI.

Jika Gubernur Jatim Soekarwo tidak serius, maka massa Bledug Kelud Blitar akan kembali melakukan ujuk rasa di kantor gubernur dengan mengerahkan massa dalam jumlah yang lebih besar.

Meskipun unjuk rasa di kantor gubernur dibatalkan, tetapi pada Rabu 20 Juni 2012, ratusan massa GPI tetap melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kab Blitar dan kantor Bupati Blitar.

“Aksi moral kami selama ini semata-mata karena didasari dengan rasa yang tulus demi masyarakat Kab Blitar yang merasa harga dirinya diinjak-injak, dengan lepasnya Gunung Kelud dari wilayah Kab Blitar.

Pengembalian Gunung Kelud ke pangkuan Bumi Bung Karno sudah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar,” ujar  Joko Prasetyo.

Ketika disinggung tentang dana yang digunakan oleh GPI untuk aksi unjuk rasa yang melibatkan ratusan warga Bledug Kelud, ketua GPI dengan tegas menjawab, “Selama ini murni diperoleh dari hasil sumbangan dari masyarakat Blitar yang peduli dengan Gunung Kelud,” ujarnya.

Joko Prasetyo mengaku, pihaknya melakukan aksi tanpa dibayar sepeser pun dan tidak ada satu sen pun uang bantuan dari APBD Kabupaten Blitar. Aksi yang dilakukan GPI merupakan rasa keprihatinan dengan lepasnya Gunung Kelud dan beberapa wilayah Kab Blitar.

“Gunung Kelud merupakan simbol dan kebanggaan masyarakat Blitar, sehingga GPI bersama masa Bledug Kelud terus berjuang mengembalikan Gunung Kelud ke Kab Blitar, tanpa pamrih apapun,” tegasnya.

Jadi, lanjut Joko, GPI tidak seperti para pejabat Kab Blitar yang terlibat dalam masalah Gunung Kelud sejak sebelum keluarnya SK 188 Gubernur Jatim hingga keluarnya SK 188. “Mereka menggunakan fasilitas negara dan keuangan Negara, tetapi hasilnya nol besar. Mana tanggung jawab mereka terhadap masyarakat Kabupaten Blitar,” tandasnya.  | Fauzy

Leave a Reply

ADVERTISEMENT

IndoNIC.net - Web Hosting Murah (cPanel), Gratis Domain
Log in