120×600 [tma]
120×600 [tma]

Kabupaten Bogor Kelola PBB-P2 Pedesaan & Perkotaan

Bogor, Trans – PBB-P2 yang semula pajak pusat diserahkan menjadi pajak daerah kabupaten/kota. Daerah diberi kesempatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 untuk mempersiapkan diri dalam memungut PBB P2.

“Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” ujar Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bogor Hj Syarifah Sofiah kepada Koran Transaksi di Cibinong beberapa waktu lalu.

Hj. Syarifah menjelaskan, Kabupaten Bogor sendiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang PBB P2, terhitung sejak 1 Januari 2012, sudah mengelola PBB P2. “Peraturan yang menjadi dasar hukumnya disamping Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang PBB P2 juga Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2011,” ujarnya.

Lebih jelas Hj Syarifah mengatakan Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun pertama mengelola PBB P2 ini haras melayani 1.644.755 Wajib Pajak yang tersebar di 40 Kecamatan yang terdiri atas 430 Desa/Kelurahan. Sementara itu, target PBB P2 Tahun 2012 Kabupaten Bogor Rp117.284.223.000,00

Di samping penerimaan dari PBB P2, Pemerintah Kabupaten Bogor masih menerima Dana Perimbangan dari Sektor PBB Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan (P3) berupa bagi hasil pajak sebesar Rp43.125.077. Dengan demikian, total rencana penerimaan Kabupaten Bogor dari PBB P2 maupun PBB P3 adalah sebesar Rp160.509 – 300.000,-.

Pembayaran OBB P2 selain dapat dilakukan di Bank Jabar Banten (BJB), Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mendukung kelancaran pelayanan PBB P2 juga telah melakukan kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dengan demikian, pembayaran PBB pada BRI dapat dilakukan secara online di 30 BRI unit yang tersebar di selurah wilayah Kabupaten Bogor.

Dan pada tanggal 5 Juli 2012, juga telah dilakukan penandatanganan kerjasama dengan BRI, sehingga BRI Bukan hanya dapat menerima pembayaran PBB P2 secara online, akan tetapi juga dapat / melalui ATM dan juga nantinya akan menerima pembayaran Pajak Daerah lainnya secara online katanya.

Untuk merangsang dan memberi motivasi kepada aparat desa/kelurahan sebagai ujung tombak dalam pemungutan PBB, pemerintah daerah setiap tahun selalu memberikan penghargaan kepada desa/kelurahan yang sudah melunasi PBB-nya sebelum jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2012.

Penghargaan yang sama juga diberikan kepada wajib PBB (khususnya WP besar) yang telah melunasi kewajiban PBB-nya tepat waktu.

Pada tahun 2012 ini, penghargaan diberikan kepada desa/kelurahan yang berprestasi dalam pelunasan PBB P2 Buku 1 masa pajak tahun berjalan berupa piagam penghargaan pada tahun 2012 ini.

Penghargaan diberikan kepada desa/kelurahan yang berprestasi dalam pelunasan PBB P2 Buku I masa pajak tahun berjalan berupa piagam penghargaan dan bantuan keuangan penunjang kegiatan operasional pemungutan PBB P2. Tapi, dengan ketentuan: Lunas PBB P2 periode HUT RI ke-67 tanggal 17 Agustus 2012 : Diberikan bantuan keuangan sebesar Rp2.000,- 000,00 + 5% dari realisasi buku 1 tahun pajak 2012 kepada desa/kelurahan yang bersangkutan. Pelunasan paling lambat tanggal 10 Agustus 2012.

Lalu, Lunas PBB P2 periode setelah tanggal 17 Agustus s/d akhir tahun 2012 : Diberikan bantuan keuangan sebesar Rp1.500.000,00 + 3% dari realisasi buku 1 tahun pajak 2012 kepada desa/kelurahan yang bersangkutan. Pelunasan paling lambat tanggal 17Desember2012.

Ketentuan lainnya adalah Desa/Kelurahan yang telah lunas PBB P2 lima tahun berturut-turut 2007 – 2011 : Diberikan bantuan keuangan sebesar 5% dari jumlah realisasi buku I tahun pajak 2007 – 2011 kepada desa/kelurahan yang telah lunas PBB secara berturut-turut pada periode tahun pajak 2007 – 2011. | Dasuki Harun

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *