Konflik Lahan Kehutanan Di Riau KPK Belum Menyentuh Pengusaha

Belakangan, banyak di antara perusahaan-perusahaan itu ada yang berekspansi ke bidang perkebunan kelapa sawit.

 

Riau, Trans - Asosiasi Pengusaha Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) menyatakan volume produksi industri bubur kertas dapat mencapai 20,4 juta ton dan kertas sebesar 19,8 juta ton pada 2020. Hingga akhir 2011, total produksi bubur kertas serta kertas nasional diperkirakan mencapai masing-masing 7 juta ton dan 11 juta ton.

Saat ini, Indonesia menduduki posisi kesembilan terbesar dunia sebagai produsen untuk dua komoditas tersebut. Kementerian Perdagangan bahkan memasukkan bubur kertas dan kertas ke dalam program 10+10 sebagai barang prioritas ekspor sejak 2010.

Belakangan, banyak di antara perusahaan-perusahaan itu ada yang berekspansi ke bidang perkebunan kelapa sawit. “Ekspansi seperti ini sudah biasa di Riau,” ungkap  Rahmat Eka, Ketua DPW Nasional Corruption Watch (NCW) Riau.

Namun, persoalannya tetap sama: ekspansi bisnis di sektor kehutanan identik dengan konflik lahan. Setidaknya, ada lima rantai masalah yang memunculkan dugaan korupsi pada sektor kehutanan di Riau. Ini terdiri dari pembuatan peraturan, penerbitan lisensi, pasokan kayu, penegakan hukum, dan sertifikasi,” ungkap Rahmat Eka, Ketua DPW Nasional Corruption Watch (NCW) Riau.

“Soal regulasi, misalnya, ternyata penyuapan bisa dilakukan untuk mengubah zona tertentu dalam aturan mengenai kehutanan. Hal ini seolah menjadi penyebab pembalakan akhirnya diizinkan,” ujar Rahmat Eka.

Aktor-aktornya cukup banyak. Mereka adalah parlemen di tingkat pusat dan daerah; Kementerian Kehutanan; operator pembalakan; Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional maupun Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, hingga Dinas Kehutanan di tingkat lokal.

Ketidaklengkapan peraturan serta kekurangan sinergi, juga membuka pintu korupsi. Hasilnya, zona-zona tertentu dapat diubah untuk ditebangi.

Dugaan korupsi pun terjadi dalam pemberian lisensi penebangan serta eksploitasi sumber-sumber hutan. Setelah suap diberikan, pihak otoritas memberikan izinnya dengan melanggar hukum. Salah satunya, mengabaikan area yang telah didesain bukan sebagai wilayah konsesi. Operator pun diduga melakukan manipulasi data.

Dari Analisis mengenai Dampak Lingkungan, Rencana Kerja Lingkungan Hidup hingga  Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. Hal tersebut dilakukan untuk membuat operasi perusahaan tampak ramah lingkungan. Tetapi, sebenarnya tidaklah demikian.

Bukanlah hal baru tentang adanya maraknya dugaan pidana di sektor kehutanan di Riau. Pada 2007, Kepolisian Daerah Provinsi Riau awalnya menetapkan 200 tersangka dalam kasus pembalakan liar. Namun penegak hukum itu malah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada Desember 2008. Alasannya, tak cukup bukti. Gelombang demonstrasi pun bermunculan. Pencabutan surat tersebut dinilai kian janggal.

Pada 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan status tersangka sejumlah pejabat dalam dugaan suap pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Riau. Ada tiga mantan kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, satu mantan Bupati Pelalawan, serta satu mantan bupati Siak. Mereka adalah Asral Rahman, Burhanuddin Husein, Syuhada Tasman serta Tengku Azmun Jafar dan Arwin AS. Sebagian mereka telah dihukum di pengadilan.

Masalahnya, komisi itu justru tak menyentuh sama sekali aktor dari perusahaan. Baik pemasok hingga perusahaan induk. Ironis, memang! Di Kabupaten Siak, misalnya, ada perusahan yang menindas rakyat lebih dari 15 tahun, setelah tulang belulang nenek moyang mereka dibuldozer lalu dibuang ke sungai. “Masalah ini sedang dalam pantauan kami,” pungkas Rahmat Eka. | TIM NCW RIAU

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>