Lahan Di Rupat Banyak Tumpang Tindih

Kepala Desa dan oknum dari Dinas Kehutanan diduga memberikan izin kepada pengusaha mengatas namakan kelompok tani.

 

Alat berat milik PT SRL

Bengkalis, Trans – Sengketa lahan antara masyarakat dengan pemodal atau pengusaha seringkali terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Bengkalis. Yang paling parah terjadi di Pulau Rupat, karena kepala desa diduga ikut bermain menerbitkan rekomendasi pembukaan perkebunan kelapa sawit kepada pengusaha.

Pemkab Bengkalis melalui Asisten I Setdakab, Burhanudin, yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (24/11) mengakui bahwa banyak persoalan lahan yang terjadi di Pulau Rupat tumpang tindih, bahkan tidak memiliki izin pelepasan kawasan.

Selain kasus Pt Sumatera Riang Lestari, ia menyebut sejumlah contoh kasus di bidang kehutanan dan perkebunan terjadi di Desa Hutan Panjang, Sungai Cingam, Titi Akar, Tanjung Kapal, Pergam, Darul Aman dan lain-lain.

“Saya pernah menerima tembusan laporan tindak pidana soal pengelolaan lahan di Desa Hutan Panjang. Kasusnya aneh, karena Pemkab Bengkalis tidak pernah sama sekali menerbitkan izin pengelolaan kawasan kepada pengusaha. Tapi berdasarkan laporan yang saya terima, pengusaha tersebut menguasai lahan atas rekomendasi kepala desa bersangkutan,” ungkap Burhanudin.

Disampaikannya, terkait masalah lahan, Pemkab Bengkalis sudah berkali-kali memperingati kepala desa untuk tidak menerbitkan surat tanah di kawasan hutan. Karena, ujar Burhanudin, hal tersebut akan beresiko kepada mereka sendiri, dapat menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari.

“Sampai hari ini, saya sendiri apalagi bupati tidak pernah menerima surat permohonan pelepasan kawasan untuk membuka perkebunan di Pulau Rupat. Kok tiba-tiba kepala desa memberi izin kepada pengusaha mengatas namakan kelompok tani,” tanya Burhanudin dengan nada heran.

Ketika disinggung soal adanya oknum pejabat dinas kehutanan yang diduga ikut bermain, ia menyebut tidak tertutup kemungkinan. Namun, ujarnya, sejumlah oknum kepala desa sudah melampaui wewenang mereka menerbitkan SKT kepada pemodal, dan pemkab berjanji akan menelusuri hal tersebut.

Informasi yang diperoleh, sejumlah oknum kepala desa di Pulau Rupat bersama oknum pejabat di Dinas Kehutanan Bengkalis terlibat dalam kasus pelepasan kawasan hutan untuk dijadikan areal perkebunan.

 

Warga Rupat Mengamuk

 

Konflik sengketa lahan antara warga Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau, dengan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Sumatra Riang Lestari (SRL) semakin memanas. Ratusan warga mengamuk dengan menyerbu dan membakar bedeng atau pemukiman pekerja PT SRL dan tiga eskavator milik perusahaan HTI tersebut.

“Dari laporan polisi ada tiga alat berat yang dibakar warga bukan lima seperti yang dikabarkan. Selain itu sejumlah bedeng (rumah pekerja) dibakar dan ada beberapa perahu motor di kanal perusahaan,” kata Camat Rupat Yusrizal kepada Media Indonesia, Jumat (18/11).

Menurut Yusrizal, amuk ratusan warga yang berasal dari sejumlah desa di Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau terjadi pada Kamis (18/11).

Warga dari beberapa kelompok tani itu tiba-tiba berkumpul, lalu berteriak emosi dan kemudian bergerak menyerbu ke areal PT SRL. Saat itu, sejumlah pekerja dan alat berat perusahaan sedang beroperasi membuka lahan hutan alam di Pulau Rupat untuk dijadikan kebun HTI akasia. “Kondisi saat itu tak terkendali. Tapi kini (Jumat pagi) setelah polisi turun ke lokasi, situasi sudah kembali normal,” jelasnya.

Akibat aksi amuk warga tersebut, lanjut Yusrizal, sejumlah pekerja perusahaan kabur menyelamatkan diri meninggalkan areal kebun HTI.

Warga terus berkumpul menuntut penyelesaian sengketa lahan yang sudah berlarut-larut di sejumlah desa seperti Pergam dan Turkul.

Menurut Yusrizal, warga merasa dizalimi sebab perusahaan dituduh sudah mencaplok tanah warga, padahal menurut mereka areal operasi PT SRL merupakan tanah milik masyarakat. “Saya sudah mengimbau warga untuk menahan diri dan tidak mudah terprovokasi karena persoalan ini sarat dengan banyak kepentingan. Mari serahkan penyelesaian melalui hukum,” ungkap Yusrizal.

Konflik sengketa lahan di Pulau Rupat dipicu oleh terbitnya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Nomor: 208/Menhut-II/2007 dengan luas 38.210 Hektar (ha) bagi PT SRL. Izin yang secara sepihak dari Menteri Kehutanan itu lantas memicu kemarahan warga yang akhirnya mengakibatkan konflik berkepanjangan selama lebih kurang tiga tahun terakhir.

Aksi massa itu diperkirakan merugikan PT SRL sekitar Rp 20 miliar. Kerusuhan itu sendiri terjadi mulai pukul 11.00 WIB hingga 14.00 WIB, Kamis (17/11). Massa berasal dari Rupat itu diperkirakan berjumlah 300 orang lebih.

Pantauan di lapangan, Polres Bengkalis telah menurunkan tim guna mengamankan dan menyelidiki tempat kejadian perkara, pasca pembakaran alat berat dan camp milik PT Sumatera Riang Lestari (SRL) di Pulau Rupat, Kamis (17/11). Selain dari Polres, pasukan Brimob olda Riau juga dikerahkan mengamankan lokasi. Merugi Sampai Rp 20 M.

Pemkab Bengkalis didesak segera selesaikan konflik lahan antara warga Kec Rupat dengan PT Sumatera Riang Lestari. “Aksi itu merupakan bentuk kekecewaan masyarakat,” ujar Ketua Fraksi Gabungan DPRD Lancang Kuning, Misliadi, Jumat (18/11).

Anggota DPRD asal Rupat ini memaparkan, persoalan tersebut merupakan konsekuensi rekomendasi yang diberikan pemerintah terhadap izin pembukaan kawasan hutan kepada perusahaan. Padahal, sejak awal pihaknya sudah mengingatkan agar pemerintah jangan sembarangan memberikan izin kepada perusahaan.

“Sekarang kita minta kearifan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini secara win-win solutions. Kita di DPRD juga akan mengusulkan agar dibentuk pansus guna menelusuri dari awal proses pemberian izin kepada PT SRL,” ungkap Misliadi.

Maraknya konflik kepemilikan lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan di Provinsi Riau, sudah semestinya disikapi dengan peninjauan ulang izin hutan tanaman industri (HTI) yang telah dikeluarkan. Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit kepada sejumlah wartawan, Jumat (18/11), mengakui setuju dilakukan kaji ulang.

“Saya setuju jika HTI ini dibahas secara konfrehensif. Jadi, jika ada usulan DPRD untuk membentuk Pansus HTI, itu bukanlah untuk mendiskreditkan atau antipati kepada perusahaan. Perusahaan ini harus kita dukung dan kita jaga karena investasinya bisa menciptalan nilai tambah, menampung tenaga kerja dan juga membayar pajak,” tuturnya.

Terkait konflik antara 4 warga desa di Rupat, Kabupaten Bengkalis dengan PT Sumatera Riang Lestari (SRL) yang menguasai areal seluas 38 ribu hektare lebih hutan Rupat, menurut Mambang Mit,  harus segera diselesaikan dengan baik.

“Ini harus segera diselasikan. Perusahaan harus menyelesaikan segalanya mulai dari perundangan yang berlaku dan hal yang mendasar yaitu mampu menjaga kepentingan masyarakat,” ucap Mambang.  | Rita

Leave a Reply

ADVERTISEMENT

IndoNIC.net - Web Hosting Murah (cPanel), Gratis Domain
Log in