Pabrik Gula “Bencana” Bagi Masyarakat Bence

Rencana pembangunan pabrik gula di kelurahan Bence, Blitar, dinilai melanggar aturan dan perundangan-undangan, serta bisa menimbulkan dampak laknat bagi masyarakat setempat.

Sosialisasi AMDAL Pabrik Gula di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar.

Blitar, Trans - Rencana pendirian pabrik gula modern oleh PT Kencana Gula Manis Jakarta sebagai investor di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, bakal terus mendapatkan  hambatan dari masyarakat yang berdekatan dengan lokasi pabrik gula tersebut.

Indikasi tersebut diperlihatkan masyarakat Kelurahan Bence pada saat diadakan Sosialisasi Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan terkait Rencana Pembangunan Pabrik Gula  Oleh PT Kencana Gula Manis, yang diadakan oleh CV Geopasia Wahana Jaya selaku konsultan pembangunan pabrik gula tersebut, Kamis (19/1).

Sosialisasi itu, selain dihadiri oleh masyarakat Bence, tampak juga seluruh jajaran Muspika Kecamatan Garum, serta instansi-instansi yang berkepentingan dengan pendirian pabrik gula, seperti pejabat dari Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Satpol PP.

Di dalam pertemuan tersebut, banyak di antara warga masyarakat mengajukan permintaan dan usulan kepada pihak investor, yaitu PT Kencana Gula Manis Jakarta. Permintaan warga Kelurahan Bence antara lain adalah tentang tenaga kerja.

Seperti yang disampaikan oleh Heru Pudjianto selaku Ketua Forum Masyarakat Tanggung Bence, pekerja harus mengutamakan putra daerah Bence. “Untuk tempat parkir, yang mengelola harus pemuda Bence. Jalan-jalan di depan rumah yang dilewati oleh truk-truk harus diberi  dana kopensasi tiap bulan oleh pihak pabrik gula,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, warga juga memberitahukan bahwa warga Kelurahan Bence banyak mempunyai pohon kelapa. Kalau ada pabrik gula, kelapa warga bisa diserang hama wangwong. Jadi, pihak pabrik harus mengganti pohon kelapa dengan uang.

Masalah pengairan untuk persawahan dan air sumur milik warga, diminta warga agar jangan sampai kering dan tercemar oleh limbah pabrik gula.

Salah satu pernyataan menarik disampaikan Joko Prasetyo, warga RT.01 RW.02. “Saya merasa heran dengan adanya sosialisasi amdal ini. Apakah bapak-bapak ini tidak tahu bahwa secara hokum, rencana pendirian pabrik gula di wilayah Kelurahan Bence ini sudah menyalahi aturan dan perundang-undangan yang berlaku? Nanti saya beri tahu, karena saya masih punya dokumenya,” ujar Joko.

Dia selanjutnya menjelaskan bahwa ketika awal direncanakan tentang pendirian pabrik gula dia selaku warga Kelurahan Bence—kebetulan tempat tinggalnya mepet sekali dengan rencana lokasi lahan yang akan dibebaskan, dirinya pernah kirim surat kepada Presiden SBY. “Surat saya oleh Presiden sudah ditanggapi dan ada didokumen yang nanti akan saya berikan kepada bapak-bapak,” ujar Joko.

Joko secara tegas menjelaskan bahwa rencana pembangunan pabrik gula tersebut sudah menyalahi aturan. “Saya sudah mengirim surat ke Mendagri dan Dirjen Tata Ruang Pusat, bahwa di sini telah terjadi pelanggaran Perda,” ujarnya.

Dia menngingatkan bahwa ada surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI Nomor: 854/HK.410/A/04/tanggal 5 April 2011, yang isinya bahwa pengalihan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Lahan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

“Dalam aturan itu dinyatakan bahwa alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana,” ujarnya.

Joko menjelaskan permasalahan pengalihan lahan pertanian ‘abadi’ itu. “Mereka tahu bahwa pendirian pabrik gula yang berlokasi di Kelurahan Bence tersebut sangat bertentangan dengan Perda No.5 Tahun 2009 Kab. Blitar Tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Undang Undang 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,” ujarnya.

Diuraikan Joko, bahwa berdasarkan RT/RW Kabupaten Blitar, untuk industri besar yang diarahkan ke Kecamatan Binangun dan Kecamatan Garum, ditetapkan lahan pertanian yang dilindungi. “Karena saya pernah mendatangi Ketua Bappeda dan mengatakan bahwa untuk tahun 2014 akses jalur lintas selatan akan dibuka, sehingga industry- industri besar akan diarahkan ke Binangun dan ibukota Kabupaten Blitar akan berpindah di Kecamatan Kanigoro.”

Dengan demikian, kata Joko, kalau Pemkab Blitar dan investor tetap ngotot untuk membangun pabrik gula, “maka saya akan mengirim surat khusus kepada Kapolri tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pejabat dinas terkait. Sebab, untuk mengajukan Ijin Lokasi harus ada rekomendasi dari dinas terkait seperti Dinas Pertanian, Disperindag, Cipta Karya, dan Kantor LH. Dulu, dinas-dinas tersebut tidak merekomendasi. tapi kenapa sekarang muncul beberapa dinas merekomendasi rencana pendirian pabrik gula?”

Joko memastikan hal itu sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang ada. Belum lagi dampak negatifnya, terutama mengenai air. “Kebutuhan air untuk pabrik gula PG, menurut Dachlan ketika masih menjabat ketua Bappeda, sangat besar. Setiap hari pada musim giling dibutuhkan lebih kurang 400 truk keluar masuk. Belum lagi dampak merebaknya masalah prostitusi, preman dan miras. Perlu diingat masyarakat Bence ini adalah masyarakat agamis yang mayoritas beragama Islam,” tandasnya.

Karena itu, menurut Joko, kehadiran pabrik gula itu merupakan bencana bagi masyarakat di Kelurahan Bence. “Ini laknat bagi masyarakat,” tegas Joko, sambil menyerahkan dokumen-dokumen kepada Konsultan Amdal. | Fauzi

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

IndoNIC.net - Web Hosting Murah (cPanel), Gratis Domain