Pelaksanaan Proyek DPPID 2011 Di Kabupaten Blitar, Asal Jadi

Pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan/kontraktor yang mendapatkan paket, diduga menyimpang dari bestek.

 

MULYONO PPTK DPPID

Trans, Blitar - Memang yang namanya rekanan/kontraktor dimana-dimana pasti mencari untung yang sebanyaknya, dan sering tanpa memikirkan resiko bangunan yang dikerjakan nantinya bisa bertahan lama. Untung masih ada kontraktor yang mencari untung sesuai dengan batas kewajaran alias mengerjakan sesuai RAB, di kabupaten Blitar-Jawa Timur.

Persolannya, masyarakat sering dirugikan ketikka birokrasi/pejabat yang terlibat dalam proyek-proyek tersebut, seperti PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan pejabat yang terlibat dalam pengawasan, tidak melakukan fungsinya secara maksimal alias terjadi persengkokolan antara penyedia jasa yang nakal dan pengguna jasa, untuk menguntung diri sendiri.

Seperti halnya dalam proyek yang di danai dari Pemerintah Pusat  Dana Percepatan Pembangunan Infrasruktur Daerah (DPPID) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2011, senilai 2,2 Millyard. Menurut data yang diperoleh Koran Transaksi dari PPTK Proyek DPPID Mulyono dana sebesar 2,2 M tersebut, dipergunakan untuk rehab pembangunan ruang kelas baru, dan pembangunan gedung perpustakaan sebanyak 23 lembaga/sekolah SD dan SMP negeri dan swasta.

Masing-masing lembaga/sekolah mendapatkan alokasi dana di bawah Rp 100 juta. Sedangkan rekanan/CV yang mengerjakan proyek DPPID tersebut, sesuai dengan Peppres 54 Tahun 2010, dilaksanakan dengan cara Penunjakan Langsung (PL) oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa, yaitu Kepala Dinas Pendidikan melalui  Pejabat Pembuat komitmen (PPK).

Namun, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh wartawan Koran Transaksi di lapangan banyak sekali pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan/kontraktor yang mendapatkan paket Penunjukan Langsung proyek DPPID, yang diduga menyimpang dari bestek/RAB (Rencana Anggaran Biaya). Banyak bahan-bahan yang digunakan tidak lazim, dan dikerjakan asal-asalan, tidak memikirkan dampaknya terhadap siswa-siswi yang akan menempati bangunan.

Pekerjaan rehab di SD Kandangan 1 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.91.500.000,- yang dikerjakan oleh CV Bintang Terang. Dalam pelaksanaanya, diduga pihak CV banyak melakukan penyimpangan bestek. Seperti pekerjaan pembesian untuk kolom, pihak rekanan menggunakan besi ukuran 6 milimeter, untuk pekerjaan atap menggunakan gavalum ukuran 0,70 micromili, dan untuk pekerjaan campuran pasangan batu bata dan dinding mengunakan doloside—untuk mengurangi semen. Padahal, yang lazim dipakai sesuai RAB, campuran hanya menggunakan pasir dan semen (PC).

Untuk SD Kunir 02, mendapat alokasi dana Rp.91.500.000, jenis pekerjaan Rehab, dikerjakan oleh CV. Karunia Teknik. Untuk pekerjaan pembesian untuk kolom, digunakan besi ukuran 6 milimeter, kusen memakai kayu tahun, atapnya menggunakan kayu meranti batu. Selain itu, pihak rekanan ini menggunakan doloside dalam jumlah yang banyak, sebagai bahan campuran, untuk mengurangi semen.

Di SMP PGRI 1 Sutojayan, yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.91.400 juta, untuk kegiatan rehab, dikerjakan CV Andira. Di sini, rekanan menggunakan doloside, mulai dari campuran pasangan batu bata, pasangan plesteran dinding. Bahkan, campuran pasangan untuk keramik juga menggunakan doloside.

Sedangakn untuk pekerjaan plafonnya, diduga menggunakan kayu sengon, keramik menggunakan spectrum. Diduga masih banyak lagi bahan-bahan yang tidak sesuai  RAB. Menariknya, temuan wartawan Koran Transaksi pada saat ke SDN Popoh 1, sekarang pembangunan gedung perpustakaan tersebut terhenti (mandek), karena para pekerjanya pulang.

Untuk SDN Popoh 1, yang mendapat alokasi dana sebesar Rp.98, 250 juta untuk pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan dikerjakan oleh CV Adi Jaya Kirana. Untuk pekerjaan pembesian, pihak CV mengunakan besi ukuran 5 milimeter,. Sedangkan untuk galian pondasi hanya digali 40-50 centimeter, dan untuk campuran pasangan batu bata menggunakan doloside.

PPTK DPPID  Mulyono ketika dikonfirmasi oleh Koran Transaksi terkait temuan tentang adanya beberapa kontraktor yang mengerjakan proyek DPPID banyak menggunakan bahan-bahan yang diduga  tidak lazim atau diduga melanggar  RAB, di kantornya,  mengatakan bahwa dalam proyek DPPID ini ada konsultan perencana dan ada konsultan pengawas.

Namun, sampai saat ini, pihaknya selaku PPTK belum  menerima laporan dari konsultan pengawas tentang adanya dugaan penyimpangan RAB dan juga RAB (Rencana Anggaran Biaya ). Dia selaku PPTK mengaku belum menerimanya, karena waktu itu penandatangan kontrak di bagian pembangunan.

“Perlu diketahui mekanisme untuk pencairan keuangan hingga 100%, harus ada tanda tangan dari konsutan pengawas baru, setelah itu ke saya selaku PPTK dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen),” ungkap Mulyono sambil menunjukan dokumen beberapa CV yang mengajukan pembayaran uang muka 30 %, yang belum ditanda tangani oleh konsultan pengawas dan terpaksa dikembalikan oleh Mulyono.

Tentang adanya  beberapa CV yang menggunakan  bahan-bahan yang tidak lazim, Mulyono sempat terheran-heran, dan berjanji akan segera memanggil dan menanyakan kepada konsultan pengawas. Sebab, konsultan pengawas dibayar untuk mengawasi proyek DPPID.

“Konsultan pengawas harus membuat surat laporan, baru saya selaku PPTK akan membuat surat teguran kepada pelaksana,” ujar Mulyono, dengan tegas. Sayang, sampai berita ini diturunkan pihak pelaksana dan Konsultan Pengawas belum bisa dikonfirmasi. | Fauzi

FacebookTwitterGoogle+Share

One comment

  1. Rehabilitasi ruang kelas rusak berat mengacu pada Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA, Pembakuan Bangunan dan Perabot Sekolah Dasar yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2004, dan Pedoman Teknis Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa, dilengkapi dengan, Metode dan Cara PerbaikanKonstruksi yang dikeluarkan oleh Ditjen Cipta Karya tahun 2006.

    Bangunan sekolah adalah salah satu fasilitas umum yang harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan memiliki usia pemakaian mínimum 20 tahun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>