Perempuan, Mengapa Ikut Korupsi?

Jakarta, Trans – Kaum perempuan terinspirasi dari tokoh-tokoh pejuang perempuan dalam membebaskan bangsa ini dari kungkungan penjajah bangsa lain, sebut saja RA Kartini. Karena berjasa mengabdikan dirinya dalam perjuangan bangsa, maka setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini.

Seiring berjalannya waktu dan kehidupan yang makin modern, posisi kaum perempuan di negeri ini makin kuat. Perempuan bebas berkiprah dalam berbagai aktivitas dan profesi. Namun, belakangan ini, sejarah perjuangan dan prestasi yang sudah begitu banyak diraih kaum perempuan di negeri ini, seolah tercoreng dengan kelakukan segelintir kaum perempuan yang karena ambisinya jadi menghalalkan segala cara.

Data Police Watch menyebutkan, Tahun 2008, dari 22 koruptor yang ditangkap, dua di antaranya perempuan. Tahun 2011, jumlahnya meningkat. Ada tujuh perempuan yang ditangkap karena kasus korupsi. Para perempuan ini, menurut Police Watch memainkan peranan kunci dalam praktik mafia  hukum dan menjadi operator untuk mengamankan koruptor dari jeratan hukum.

Di luar angka yang diungkap lembaga swadaya masyarakat itu, mungkin jumlah kaum perempuan yang terlibat korupsi lebih banyak lagi. Karena yang namanya korupsi tidak harus melibatkan sejumlah dana fantastis seperti kasus-kasus besar yang menjadi pemberitaan media massa.

Tanpa bermaksud memukul rata terhadap semua perempuan, muncul pertanyaan: inikah gambaran kaum perempuan modern zaman sekarang? Di saat sebagian kaum perempuan masih berjuang keras untuk memperjuangkan hak-haknya, di sisi lain kaum perempuan sudah banyak yang menikmati kesetaraan gender dan menduduki jabatan strategis, tapi mengapa ada perempuan yang mudah tergoda untuk melakukan praktik-praktik korupsi?

Perempuan dengan berbagai atribut yang disandangnya, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendamping suami, sebagai pendidik anak-anak di rumah, atau sebagai apapun profesinya, seharusnya justru bisa berperan sebagai ujung tombak perang melawan korupsi yang sudah mengurat akar di negara ini.

Melihat kasus di Indonesia, makin banyak kaum perempuan yang tersandung kasus korupsi. Di tengah godaan dan gaya hidup hedonis seperti sekarang ini, kaum perempuan, terutama yang berada di lingkungan yang rawan terjadinya suap dan korupsi, harus mampu melindungi dirinya sendiri.

Sejatinya, kontribusi perempuan  dalam pemberantasan korupsi tidak hanya ketika perempuan  menduduki suatu jabatan publik. Seperti dikatakan Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja, perempuan juga memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi dalam kapasitasnya sebagai seorang istri dan ibu.

“Yang terpenting justru dalam keluarga, karena dari keluarga lah terbangun nilai-nilai moral yang membentuk dan menjaga integritas individu,” papar  Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja pada lokakarya bertajuk “Mengapa Tokoh Perempuan Terpaksa Terlibat dalam Kasus Korupsi” yang digelar dalam rangka memperingati hari Kartini oleh Ikatan Alumni UI (ILUNI) di kantor KOWANI Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (23/4).

Selain dalam keluarga, perempuan  juga dapat meningkatkan perannya dalam pemberantasan korupsi melalui beberapa kegiatan, di antaranya dengan membangun organisasi wanita yang antisuap dan antikorupsi, melibatkan perempuan  dalam melakukan sanksi sosial “naming and shaming” bagi pelaku korupsi di lingkungan atau masyarakat, serta aktif untuk memantau dan ikut melaporkan adanya indikasi korupsi menggunakan saluran yang tepat.

Menurut Adnan, untuk dapat berperan maksimal dalam pemberantasan korupsi, perlu diupayakan kesamaan hak bagi perempuan  untuk mendapatkan informasi akan dampak dan bahaya korupsi serta memberikan kesempatan kepada perempuan untuk maju. “Peran  perempuan  yang makin setara tentunya akan memberikan fungsi kontrol yang baik dalam keluarga maupun lingkungannya,” tandas Adnan.

Sementara Dewi Motik Pramono yang menjabat Ketua Umum Kowani (Kongres Wanita Indonesia) sekaligus Presiden ACWO (ASEAN Confederation of Women’s Organization), mengatakan bahwa keadaan Indonesia saat ini belum seperti yang diharapkan, karena masih banyak permasalahan yang timbul akibat kelemahan penegakan moralitas dan integritas. “Kita sudah lelah dengan sikap-sikap yang bersifat saling menyalahkan dan saling menghujat,” tandasnya.

Lebih tegas Dewi Motik Pramono mengatakan bahwa Kowani yang membawahi 86 organisasi perempuan di seluruh Indonesia, dengan total anggota 30 juta perempuan, siap mendukung perjuangan untuk mewujudkan Indonesia Berintegritas.

“Kami menghimbau kepada kaum perempuan untuk secara bersama-sama mendukung Gerakan Indonesia Anti Korupsi, untuk mewujudkan Indonesia yang berkarakter, bermartabat, bersahabat, kuat dan sejahtera pada tahun 2020,” ujarnya.

Dalam kaitan itu, sebetulnya Ketua Umum Kowani itu telah menandatangani Piagam Zona Integritas Kowani pada 8 Desember 2011 lalu di KPK, sebagai komitmen untuk berjuang mewujudkan Indonesia Berintegritas 2020.

Dewi Motik Pramono mengatakan bahwa pihaknya mendukung peran KPK dalam memberantas korupsi. Bahkan, sempat mendiskusikan bagaimana pencegahan dan solusinya saat  bertemu dengan Ketua KPK Abraham Samad dan para pimpinan KPK lainnya.  “Kita harus memulainya (pemberantasan korupsi) dari diri kita sendiri,” katanya. | Suryati

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>