Perombakan Jabatan Di Lingkungan BPN RI Diharapkan Dapat Tingkatkan Pelayanan

Sertijab Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Sederhana

Kepala BPN Kota Depok Mursadha Tuki, SH.MH (kiri) menggantikan Kepala Kantor yang lama Drs. H. Syafirman SH.M.Hum (kanan) saat serah terima jabatan di Aula pada Kantor Pertanahan Kota Depok.

Untuk meningkatkan pelayanan dan memuaskan masyarakat, pimpinan dan bawahan di kantor pertanahan harus kompak dan harmonis.

 

Depok, Trans – Kepala BPN RI Djoyo Winoto Ph.D telah melantik sejumlah pejabat dari eselon III naik menjadi pejabat eselon II itu, di antaranya Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Drs. H. Syafirman SH.M.Hum, yang mendapat jabatan promosi dilantik jadi pejabat eselon II untuk melaksanakan tugas baru sebagai Direktur Pemetaan Teknik pada Kantor Pusat BPN RI.

Acara pisah sambut dan pelepasan pejabat struktural di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Depok pun telah yang dilaksanakan di ruang aula Kantor Pertanahan Kota Depok,  Kamis (5/5). Dua pimpinan pada Kantor Pertanahan Kota Depok  yang mendapat jabatan promosi, yakni Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Drs H Syafriman SH M.Hum mendapat tugas baru sebagai Direktur Pemetaan Teknik di BPN RI; dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha HM Amin Arsyad SH menjadi Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mendapat tugas baru sebagai Kepala Bagian Tata Usaha di Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat di Bandung.

Dengan demikian, penyambutan dan serah terima jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok dari Drs H Syafriman SH M.Hum kepada H Mursadha Tuki SH MH—yang sebelumnya sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, berlangsung dengan penuh suka cita.

Acara dimulai sejak pukul 8.30 WIB, diawali pembacaan doa oleh Ust Ahmad Rusdi, sampai dengan selesai pukul 11.30 WIB. Tidk ada kesan hura-hura, karena acara serah terima jabatan tersebut dilaksanakan dengan sederhana.

Tampak hadir pejabat eselon V, di antaranya Kasubsi HTPT dan Ke PPAT-an Rahmat A.Ptnh, Kasubsi SPP Hazairin Marrie MM, Kasubsi Tematik Lilik Hermawan A.Ptnh, Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah Abdilah, Kasubsi Pendaftaran Hak Dra. Isnawaty. Sedangkan pejabat eselon IV, di antaranya Kasi SPP Mujahidin Ma’ruf ST, Kasi HTPT H. Tatang Mulyana, dan seluruh pegawai yang lainnya jajaran pada Kantor Pertanahan Kota Depok.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok yang baru H Mursyadha Tuki SH MH dalam sambutannya, mengajak bawahannya untuk bisa bekerjasama dengan baik dalam menata pertanahan di Kota Depok demi suksesnya pelaksanaan program-program strategis—di antaranya 11 Agenda BPN,  sesuai tupoksinya masing-masing.

“Mari kita sama-sama menjaga keharmonisan untuk meningkatkan pelayanan dengan baik, agar masyarakat puas terhadap BPN. Sebab, kita sebagai pengemban tugas program pemerintah dan program-program strategis BPN,” ujar H Mursyadha Tuki SH MH.

H Mursyadha SH MH, didampingi Kasi HTPT Tatang Mulyana, dan Kasubsi HTPT Rahmat A. Ptnh, saat akan dikonfirmasikan Koran Transaksi di halaman pada Kantor Pertanahan Kota Depok, tampakya  belum bersedia memberi banyak komentar terkait jabatannya sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok. “Saya harus segera berangkat ke Semarang dulu,” ujarnya singkat.

 

Kesan dan Pesan

Kasi HTPT H. Tatang Mulyana, ketika menyampaikan pesan dan kesan kepada atasannya, Drs H. Syafirman SH M.Hum, yang mendapat tugas baru sebagai Direktur Pemetaan Teknik BPN Pusat, berharap agar jangan lupa untuk menengok bawahan yang melaksanakan tugas di lapangan.

“Petunjuk dan saran sangat dibutuhkan. Bapak H Syafirman selama menjabat sebagai pimpinan di Kantor Pertanahan Kota Depok sangat baik dan bijak setiap bawahan menghadapi kinerja yang rumit. Saya sungguh terkesan, saya kerap diberi masukan-masukan positif,” kata Kasi HTPT tersebut.

H Tatang Mulyana, juga mengatakan bahwa dirinya sebagai bawahan akan selalu mentaati perintah pimpinan di Kantor Pertanahan Kota Depok, yang kini dikepelai H Mursyadha SH MH. “Saya selaku bawahan akan mematuhi setiap perintah yang diberikan pimpinan kepada saya sesuai tupoksi yang diamanatkan. Walau pun pada perombakan jabatan saat ini saya belum diberi kepercayaan untuk naik jabatan. Saya akan tetap akan semangat bekerja. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang giliran saya,” ujarnya.

Perlu diketahui sertijab di Kantor Pertanahan Kota Depok itu, seiring dengan bergulirnya perombakan jabatan di lingkungan Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), April 2011 lalu. Isu perombakan jabatan struktural itu sudah berlangsung sejak Maret hingga November 2010 lalu.

Isu itu memang menimbulkan pertanyaan dan membuat gelisah bagi pejabat eselon V, IV, III dan II yang bertugas di Kantor BPN wilayah provinsi, dan kantor pertanahan kota maupun kabupaten.

Pastinya, kebijakan perombakan jabatan yang skhirnya dilakukan Kepala BPN RI Djoyo Winoto PhD adalah untuk penyegaran dan evaluasi bagi  setiap bawahannya. Pejabat  yang menerima sebagai jabatan baru diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai tupoksi yang diemban.

Perombakan jabatan struktural di lingkungan tubuh BPN RI dilaksanakan secara bertahap. Untuk sementara ini diawali dari pejabat eselon III dan II yang ditugaskan di lingkungan Kantor Pusat BPN RI, Kantor BPN Wilayah Provinsi dan pada Kantor Pertanahan Kota maupun Kabupaten.

Selanjutnya, tidak menutup kemungkinan, dalam waktu dekat akan digulirkan untuk pejabat eselon yang lainnya,  seperti pejabat eselon IV dan V. Hal ini penting dilakukan untuk mengisi jabatan pada Kantor Pertanahan Kota dan Kabupaten yang saat ini masih kosong.

Terkait pelantikan yang dilaksanakan Kepala BPN RI Djoyo Winoto, dikatakan Kepala Pusat Hukum dan Humas pada Kantor Pusat BPN RI Sri Maharani Dwi Putri RM. SH, sudah merupakan kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan publik.

“Hal itu sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi terutama dalam mewujudkan pemerintah dan kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta dipercaya rakyat (Good Government and Good Governance),” jelasnya.

Dikatakan Sri Maharani bahwa, BPN RI sebagai mengemban visi menjadikan lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta keadilan dan keberlanjutan system kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan dalam menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Katanya menambahkan.

“Seperti yang dikatakan Kepala BPN RI Bapak Djoyo, mengingatkan untuk memastikan bahwa Sebelas (11) Agenda BPN selalu menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas dan menterjemahkan dalam konteks tugas dan fungsi (tupoksi),” imbuh Kepala Hukum dan Humas BPN Pusat tersebut, kepada Koran Transaksi di Jalan Sisimangaraja No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Menanggapi perombakan tersebut, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Nasional Coruption Wach (NCW), C Herry SL, yang juga sebagai dewan pendiri NCW dan Ketua DPW NCW DKI Jakarta, yang menginginkan pemerintahan bersih, baik dan berwibawa, menyatakan mendukung perombakan pejabat struktural di lingkungan BPN RI itu.

“Demi lancarnya program-program kerja strategis BPN yang lebih baik tidak ada alasan Kepala BPN RI Djoyo Winoto Ph.D menunda-nunda waktu untuk merombak dan dan melantik bawahannya, baik untuk jabatan promosi maupun mutasi. Lebih cepat lebih baik,” katanya.

Menurut Cak Herry—panggilan akrab C Heri SL, perombakan jabatan struktural di lingkungan BPN RI merupakan kewajiban sebagai aparatur pemerintah untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan, pengayoman dan maupun perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

“Oleh sebab itu, sudah saatnya bagi para penyelenggara Negara untuk lebih bertanggung jawab kepada masyarakat, dan lebih berdedikasi terhadap tugas-tugas serta kewajiban yang telah diamanatkan,” ujar Cak Herry.

Dikatakan Cak Herry, pada saat ini prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas-tugas kepemerintahan tidak dapat dihindari lagi. Dengan ditetapkannya UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP), telah membuka seluas-luasnya akses kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi yang ingin mereka ketahui dari pemerintahannya.

“Sudah selayaknya H Mursyadha Tuki, dimutasikan pada kantor pertanahan klasifikasi “A”, yakni sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, yang  semula bertugas sebagai pimpinan pada kantor pertanahan klasifikasi “B” di Kantor Pertanhan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah,” ujar Cak Herry.

Cak Herry berharap kepada H Mursyadha Tuki dapat meningkatkan program-program BPN, di Kantor Pertanahan Kota Depok, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat atas tanah yang dimiliki rakyat. | Her

 

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Reply

ADVERTISEMENT

IndoNIC.net - Web Hosting Murah (cPanel), Gratis Domain
Log in