Rumah Bantuan Dari NGO SCC Untuk PNS Diperjual Belikan

Ada oknum–oknum pejabat dari instansi Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang terlibat.

 

Banda Aceh, Trans – Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh pasca gempa dan Tsunami yang menimpa Aceh pada akhir Desember 2004, melibatkan hampir seluruh masyarakat dan lembaga nasional/internasional. Harus diakui bahwa berbagai peluang dalam bentuk kemajuan pembangunan pada berbagai sektor yang telah dicapai dan dibangun.

Kini telah ada Museum Tsunami dengan berbagai koleksi peninggalan Tsunami, sebagai media berbagi pengalaman bencana dan pengetahuan kebencanaan, serta menjadi pusat edukasi, rekreasi dan evakuasi. Museum ini sangat efektif bagi masyarakat dalam menggugah respon kritis pada isu-isu kebencanaan dan membangun kesadaran, serta motivasi masyarakat menuju budaya kesiap-siagaan bencana.

Keberadaan Museum Tsunami Aceh sebagai museum kebanggaan masyarakat Aceh dan dunia atas kebangkitan masyarakat Aceh, selain menjadi simbol kekuatan dan kesabaran masyarakat Aceh dalam menghadapi bencana Tsunami.

 

Bantuan Diperjualbelikan

Sayangnya, ada saja pihak yang mengambil keuntungan pribadi dan kelompok dari akibat Tsunami tersebut. Sebagaimana temuan DPW DPW Nasional Coruption Watch yang telah melakukan investigasi selama enam bulan belakangan ini, bahwa bantuan rumah dari Saudi Carity Campaign ( SCC ) yang diperuntukkan untuk Pegawai Negeri Korban Tsunami Aceh 2004, hingga saat ini belum direalisasikan, di Desa Labuy Lam Reudeup, Aceh Besar.

Kuat dugaan bahwa terjadi penggelapan data dalam bantuan rumah untuk PNS yang menjadi korban musibah bencana Tsunami 26 Desember 2004 lalu. Dengan adanya bantuan itu, oknum tertentu justru diindikasikan melakukan kutipan uang sebesar tiga puluh juta sampai dengan enam puluh juta.

Oknum-oknum itu mengutip kepada masyarakat dan menjanjikan rumah bantuan tersebut dengan harga bervariasi antara Rp 5 juta sampai dengan Rp 30 juta perkepala keluarga.

Tindakan tersebut jelas “penggendapan bantuan”. Kurun waktu lima tahun dan sebuah stagnan polimik di kalangan penerima manfaat rumah bantuan dari SSC 2008 itu, dan tidak jelas hingga tahun 2012 ini. “Adanya oknum – oknum nakal yang tak bertanggung jawab baik dari Instansi pemerintah Kabupaten Aceh Besar maupun dari Pemerintah Provinsi,” kata sumber yang tidak mau ditulis namanya.

Sementara data validasi yang diajukan telah direalisasi sebanyak 40 unit perumahan di desa Siron. Namun, nama–nama penerima manfaaat rumah bantuan Tsunami untuk PNS masih simpang siur, dan tidak ada kejelasan sama sekali dari pihak Pemerintahan Aceh.

Namun pihak Tim Investigasi NCW telah menemukan data sejumlah 40 nama yang ditanda tangani oleh Gubernur Irwandi saat masih menjabati Gubernur Aceh. Kebenarannya dari nama–nama tersebut akan tinjau lagi.

NCW juga menerima laporan dari masyarakat pengungsi Huntara Barak Bakoy, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Mereka terus mengeluh, pasalnya sudah lima tahun ini mereka tinggal di barak sementara itu.

Data dari hasil investigasi NCW, mereka yang masih berada di barak itu ada sekitar 60 kepala keluarga. Namun, pihak Pemerintah Aceh hingga saat ini belum bisa memberikan penjelasan tentang masalah ini. Termasuk untuk menjawab soal penempatan 60 kepala keluarga itu.

Sementara data yang diperuntukan rumah untuk mereka yang sudah tercatat validasinya, namun rumah yang akan mereka tempati sudah ditempati orang lain tanpa prosedur.

Seharusnya Pemerintah Aceh mengambil sikap tegas. Jika hal ini berlarut-larut, sudah sangat jelas, ada oknum – oknum di pemerintahan yang bermain api. Tindakan tersebut jelas sangat bertentangan dengan Undang–Undang Dasar 1945.

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara (UUD 1945 Pasal 28 C ayat 2 ). “Tiap – tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” ( Pasal 27 ayat ( 2 ) UUD 1945 ).

Di samping itu juga Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas baik pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. (Pasal 33 ayat (5).

Biro Keistimewaan Pembangunan Provinsi Aceh memang sempat berjanji akan segera melakukan verifikasi ulang temuan tersebut. Instansi ini juga mengakui bahwa ada oknum–oknum yang bermain dalam jual beli rumah bantuan tersebut.

Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak Biro Keistimewaan Provinsi Aceh saat dihubungi kembali justru bersikap buang badan. Dari hasil penelusuran Tim Investigasi NCW, ternyata oknum– oknum tersebut juga ada yang dari instansi Pemerintah Provinsi Aceh dan juga dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. | Donny Van

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Reply

ADVERTISEMENT

IndoNIC.net - Web Hosting Murah (cPanel), Gratis Domain
Log in