Soal Penegakan Hukum Sengketa Sarang Burung Walet Presiden Diminta Turun Tangan

(dari kiri) Dimas Wahyudi, Kuasa hukum sarang burung Walet Tanjung Redeb Kaltim AJP Olinger SH MBA, H Abdurrahman Ismail, Ruben Numbert

Berau, Koran Trasaksi.com - PT. Walet Lindung Lestari terbentur dengan surat keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam. Keputusan yang diberikan kepada PT Walet Lindung Lestari bernomor : 171/KPTS/DJ-V/1999 Tanggal 11 November 1999 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Pelestarian Alam No. 159/KPTSDJ-VI/1999, tanggal 12 Oktober 1998 tentang pemberian izin pengusahaan burung Walet di hakikat alamnya, pada goa-goa di Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur,  kepada CV Alam Indah.

Analisa hukum tentang permohonan peninjauan kembali melalui Pengadilan Tanjung Redeb antara pemohon Ny Emi (istri almarhum Hendrik Wijaya) dengan termohon PT Walet Lindung Lestari dkk, terhadap obyek perkara permohonan peninjauan kembali, dengan No. Perkara 669PK/PDT/2009, mengenai lahan goa walet yang menjadi obyek sengketa, sebagai akibat perbuatan melawan hukum secara perdata.

Karena itu, perlu pertimbangan hukum dari Badan Pusat Reklasseering RI yang diwakili oleh AJP Olinger SH MBA dan Imam Nur Rofiek SH, serta Chandra Gunawan SH selaku para badan peserta hukum untuk negara dan masyarakat di beberapa wilayah.

Pada dasarnya yang harus dipertimbangkan sesuai tingkat permasalahan, mengingat dalam negara hukum seperti di Indonesia ini perlu adanya “Badan Pusat Reklasseering RI” selaku badan peserta hukum untuk negara dan masyarakat.

Mengingat penegakan hukum di Indonesia, maka perlu ditinjau ulang kembali sengketa antara PT Walet Lindung Lestari yang menjamin tidak adanya cacat hukum yang tersembunyi atau setidak-tidaknya belum sebanding dengan bukti-bukti yang dimiliki pemohon. Dimana, hak atas kepemilikan goa tersebut mempunyai bukti kepemilikan yang sesuai pasal 1491 KUH Perdata ataukah hanya sekedar pengelolaan semata?

Hak-hak rakyat seperti Ny Emi (istri almarhum Hendrik Wijaya) selaku pengelola goa yang dapat dibuktikan, dengan bukti keputusan Bupati Redep atas hak kelola. Dalam hal ini,  apabila Mahkamah Agung belum tersentuh dengan pendapat hukum Pengadilan Tanjung Redep atau melampaui kecermatan subyektif pada pokok obyektif, pada kenyataannya belum terwujud rasa keadilan hukum yang terletak di Indonesia pada umumnya.

Oleh karena itu, ada upaya-upaya lain yang dilakukan, di antaranya akan meminta dukungan rekan-rekan pers untuk mengangkat polemik perkara ke permukaan, sehingga dapat dicermati dan dipahami oleh para petinggi-petinggi dalam jabatan tugas hukum negara yang terkait.

H Abdurrahman Ismail selaku pemilik goa mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat telah mengelolanya sejak tahun 1997. Kepemilikannya ada di tangan masyarakat dan hal ini sudah diketahui oleh Menteri Kehutanan saat itu, bahwa itu hak rakyat pada tahun 2001. Saat itu memang dicabut oleh menteri, namun setelah dicabut pemerintah daerah menyerahkan kembali kepada masyarakat untuk dikelola, karena sesuai otonomi daerah.

“Perkara di tingkat Mahkamah Agung masih ada satu hal yang bertentangan dan sudah sampaikan lewat surat kepada Komisi Yudisial untuk memanggil saksi-saksi yang terdahulu yang menangani beliau-beliau ini, sehingga mereka merasa disakiti dan dimintai keterangan sejauh mana keputusan itu. Berjalankah sesuai nurani hakim atau ada pelanggaran yang sementara oleh hakim atau majelis hakim sekalipun yang dimaksud,” kata Holinger.

Holinger meminta agar Mahkamah Agung berpegang pada pendiriannya, namun haruslah dilihat hal-hal mana yang berkaitan dengan amanat undang-undang. “Apabila dalam soal yang sama terdapat hal-hal yang bertentangan satu dengan yang lainnya, dan merujuk serta mengingat bahwa hakim itu adalah manusia biasa (bukan malaikat), dapat saja meletakkan keputusan mengandung unsur kealfaan dan kekhilafan dengan tidak keperdayaan dalam pencari keadilan ini,” ujarnya.

Holinger mengatakan bahwa pihaknya bermaksud untuk mendorong pada tingkat-tingkat kompetensi yang relatif berkaitan dengan substansi kewenangan Mahkamah Agung. “Dalam hal ini semua surat-surat sudah kami sampaikan baik kepada MA maupun instansi terkait untuk mewujudkan rasa keadilan yang dimaksud, terutama pada beliau yang tidak menerima amar keputusan yang dijatuhkan oleh MA dan menolak peninjauan kembali,” tandasnya.

Menurut Holinger, alasan-alasan penolakan tidak cermat dan tidak memiliki kehati-hatian bersandar pada rasa hati nurani, untuk memutus suatu perkara pada tingkat MA. “Sebagai bahan laporan secara rahasia dan khusus diteruskan kepada yang terhormat Bapak Presiden RI, Bapak Kejaksaan Agung RI, Bapak Kapolri, Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Ketua Komisi Hak Asasi Manusia, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb,” ujarnya.

Presiden RI diharapkan agar dalam mengambil kebijakan memperhatikan segala hal ikhwal yang berhubungan dengan masyarakat penemu goa-goa sarang burung walet yang telah mendapatkan penglihatan hak.

Seterusnya atas pertimbangan hokum, Presiden diminta membatalkan: Surat keputusan Dirjen PHPA/PKA Kementerian Kehutanan, yang telah merugikan masyarakat penemu goa-goa sarang burung walet dan telah mendapat pengelolan dari Bupati Berau, serta sesuai dengan ketentuan hokum; membekukan secara tegas agar PT Walet Lindung Lestari tidak menimbulkan konflik horizontal; dan menguatkan surat keputusan Bupati Berau terhadap izin pengelola goa-goa sarang burung walet kepada H Abdurrahman Ismail, Ny. Emi (istri almarhum Hendrik Wijaya), dan Masyah.

“Sebagai terwujudnya rasa keadilan masyarakat kami yakin dan percaya Bapak Presiden RI yang kami banggakan akan arif dan bijaksana dalam mengabulkan permohonan kami selaku badan peserta hukum dengan melampirkan segala syarat-syarat pembuktian permohonan ini, dengan harapan presiden melanjutkan penegakkan hukum di bumi garuda ini. | Abu Darin

 

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Reply

ADVERTISEMENT

IndoNIC.net - Web Hosting Murah (cPanel), Gratis Domain
Log in