Terkait Keputusan Kepemilikan Puncak Gunung Kelud, Bupati Blitar Akan Gugat Gubernur Jatim

Ayo bung rebut kembali!  Selama ini Gunung Kelud menjadi logo/identitas Pemkab Blitar.

 

Kabag Pemerintahan Kab Blitar Suhendro Winarso

Blitar, Trans – Selain pesona keindahan alam dan keunikan Gunung Kelud menjadi suatu daya tarik tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar dan Pemkab Kediri, konon menurut cerita gunung ini ditunggui oleh makhuk gaib bernama Lembu Suro ini. Tak heran,  jika aset daerah itu harus dipertahankan.

Sebagaimana diketahui, sejak Bupati Blitar dijabat oleh Imam Muhadi pada tahun 2003 lalu, permasalahan kepemilikan Gunung Kelud sudah muncul. Kedua daerah, Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri, sejak saat itu mempersengketakan status kepemilikannya.

Klimaksnya, turun Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo Nomor: 188/133/KPTS/013/2012, tanggal 28 Februari 2012, yang menerangkan bahwa Gunung Kelud adalah milik Kabupaten Kediri.

Suarat keputusan itu tentu bakal mendapatkan perlawanan keras dari Kabupaten Blitar, dalam hal ini Bupati Blitar Herry Noegroho. Pasalnya, keputusan gubernur tersebut  dinilai oleh Bupati Blitar sangat tidak rasional dan sangat merugikan Pemkab Blitar.

Dasar Keputusan Gebernur Jatim itu dinilai tidak adil dan terkesan ada penyimpangan sejarah dan budaya. Bahkan, seperti dikatakan Kabag Humas Pemkab Blitar Jony Setiawan,   Museum Leiden di Belanda dicurangi karena peta-peta Lama yang tersimpan di Museum Leiden tidak dibuat bahan pertimbangan oleh gubernur.

“Malahan seperti yang kita ketahui bersama dampak dari Letusan Gunung Kelud yang paling parah terkena dampaknya akibat Letusan Gunung Kelud adalah wilayah Kabupaten Blitar,” ujar Jony Setiawan, didampingi oleh Kabag Hukum Mulyono dan Kabag Tata Pemerintahan Suhendro Winarso, di hadapan para Wartawan di Pendopo Kab Blitar, baru-baru ini.

Pihak Pemkab Blitar bersama Tim dalam waktu dekat ini, ungkap Kabag Humas,  segera menyiapkan data-data pendukung untuk menggugat Keputusan  Gubernur Jatim ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Ayo bung rebut kembali,” ujarnya bersemangat.

Lebih rinci, Kabag Tapem Suhendro Winarso menjelaskan bahwa dalam Keputusan Gubernur yang menetapkan Puncak Gunung Kelud adalah milik Kabupaten Kediri, hanya berdasarkan satu alat bukti,  yaitu Peta Digital Peta Rupa Bumi (RBI), yang dibuat Tahun 2003 dari Badan Kordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).

“Sedangkan Pemkab Blitar menyampaikan beberapa alat bukti, yaitu Peta RBI yang dikeluarkan oleh Bakosurtanal tahun 2001, Peta Topografi (TOPDAM) Angkatan Darat, Peta dari Badan Pertanahan (BPN), Peta Bencana dan Peta Perhutani,” ujarnya.

Bahkan, kata Suhendro, selain peta yang ada di dalam negeri, pihak Pemkab Blitar juga menyampaikan bukti-bukti beberapa peta yang didapat dari perpustakaan di Belanda, antara lain Peta Kaart Van De Residentie Kediri tahun 1891, Peta Topograpische Kaart Der Residentie Kediri tahun 1879, Peta Overzichtkaart Van Java en Madoera tahun 1929, Peta Bladwijzer Van Java, Madoera en Bali NR.4 tahun 1945, termasuk hasil kajian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengkajian Masyarakat (LPPM) dari ITB.

“Semua bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemkab Blitar menyatakan bahwa Gunung yang ditunggui oleh Lembu Suro itu masuk wilayah Admistrasi Kabupaten Blitar. Bukti tersebut telah disampaikan kepada Gubernur Jatim, Rupanya, bukti-bukti yang dimiliki Pemkab Blitar tersebut tidak dipakai oleh Gubernur Jatim Soekarwo, untuk bahan petimbangan,” ungkapnya.

Suhendro menambahkan, kalau mengacu pada Keputusan Gubernur yang dianggapnya tidak adil atau sepihak, dan data yang dimiliki oleh Kabupaten Kediri, wilayah Kabupaten Blitar tidak hanya Gunung Kelud saja yangperlu dipermasalahkan, bahkan sebagian daerah yang ada tiga kecamatan juga ikut dicaplok seperti Kec. Gandusari, Kec.Nglegok dan Kec. Garum.

“Bahkan, sebagian Wilayah Kabupaten juga ikut dicaplok. Sebelum menentukan status kepemilkan Gunung Kelud milik siapa, seharusnya gubernur mengajak tiga wilayah Kabupaten yang berbatasan langsung seperti Kab. Blitar, Kab Malang dan Kab Kediri. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh Gubernur Jatim,” ungkapnya.

Keputusan Gubernur Jatim dinilai sangat merugikan Pemkab Blitar, imbuh Suhendro, juga karena tidak sesuai dengan Permendagri No 1 tahun 2006. “Seharusnya ada tahapan berita acara kesepakatan. Di luar itu tinjauan sejarah dan budaya juga menjadi bahan pertimbangan oleh Gubernur,” ungkap Suhendro.

Sementara itu Kabag Hukum Pemkab Blitar Mulyono mengatakan bahwa yang dipermasalahkan bukan wisatanya, tetapi status kepemilikan. Sebab, selama ini Gunung Kelud menjadi logo/identitas Pemkab Blitar.

“Terhitung sejak turunnya SK terkait status kepemilikan Gunung Kelud dari Gubernur Jatim, pihak Pemkab Blitar menpunyai waktu paling lama tiga bulan untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN. Kita akan segera mengumpulkan data-data yang nantinya akan dibawa ke persidangan. Kalau mungkin ada celah pidananya, kita akan gugat pidananya. Kebenaran tentang kepemilikan akan dibuktikan di pengadilan,” ungkap Mulyono. | Fauzi

1 Response for “Terkait Keputusan Kepemilikan Puncak Gunung Kelud, Bupati Blitar Akan Gugat Gubernur Jatim”

  1. erlys says:

    seharusnya for hak kepemilikan menyerahkan gunung kelud ini ke daerah setempat itu dilihat dari segi Kultural Sosial Budaya, Top Dam, dan Hasil bukti proses secara alamiah, terperinci, lugas dan tegas. Tetapi hal ini dikesampingkan begitu saja, tanpa melihat sejarah-sejarahnya. Hal yang telah menjadi pertimbangan keputusan kewenangan hak dalam mengatur wilayah adalah Kemendagri bukan Pemprov. Tindakan inilah yang menjadi dasar Pemkab Blitar menggugat SK dengan penyerahan Gunung Kelud ke wilayah Kabupaten Kediri, oleh Pak de Karwo. Pemprov seharusnya sebagai mediator tidak memutuskan tetapi hanyalah menyetujui dari proses penyelesaian sengketa Gunung Kelud ini.

Leave a Reply

ADVERTISEMENT

IndoNIC.net - Web Hosting Murah (cPanel), Gratis Domain
Log in