Untuk Menyikapi Kebijakan Bupati Serang, DPRD Tolak Pembentukan Pansus

Serang, Trans - DPRD Kabupaten Serang menolak usulan pembentukan panitia khusus yang digagas Koalisi Hijau Masyarakat Sipil Banten untuk menyikapi berbagai kebijakan Bupati Serang, Ahmad Taufik Nuriman, yang dinilai tidak ramah terhadap lingkungan.

“Kalau pembentukan pansus, darimana rekomendasinya?” ujar Ketua DPRD Kabupaten Serang, Fahmi Hakim usai rapat pimpinan DPRD, Rabu (1/2).

Fahmi mengatakan, bahwa DPRD akan menyikapi tuntutan koalisi hijau dan masyarakat dengan meminta Komisi I dan Komisi IV DPRD mengecek ke lapangan.

“Komisi I untuk pengawasan izinnya, sedangkan komisi IV untuk pekerjaan di lapangannya,” kata Fahmi.

Bila memang kedua komisi tersebut merekomendasikan pembentukan pansus, maka pihaknya, kata Fahmi akan membentuk pansus. “Ya tergantung. Kalau tidak perlu, ya tidak akan dibentuk. Kami menyikapi secara profesional,” kata Fahmi.

Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Serang, Muhsinin, menyesalkan aksi sweeping yang dilakukan koalisi hijau. Kata Muhsinin, aksi tersebut tidak menghargai kedudukan anggota DPRD yang dihormati.

“Kan sebelumnya sudah diterima dengan baik oleh dewan,” kata Muhsinin yang tidak ikut menandatangani rekomendasi pansus lingkungan yang digagas koalisi hijau. “Saya sengaja kemarin keluar dari ruangan. Takut ribut jadinya,”katanya.

Muhsinin mengatakan, unjuk rasa dan menyampaikan pendapat di sebuah negara demokratis merupakan hal wajar. Tetapi kata Muhsinin, semua itu mesti disampaikan dengan baik.

“Terus ada kuburan bupati, saya sangat tidak setuju itu. Seolah bupati itu sudah mati. Itu kan tidak boleh dalam agama,” katanya.

Muhsinin yakin, Bupati Serang, Ahmad Taufik Nuriman, memiliki pertimbangan yang bijak mengapa kemudian penambangan pasir diperkenankan.

“Ya kalau mamng ada kerusakan, kita tuntut rame-rame. Selama ini kan tidak terdengar ada kerusakan. Lagi pula, dari mana pendapatan Kabupaten Serang kalau bukan dari pertambangan,” katanya.

Diketahui sebelumnya, pada Senin (30/1/2012) lalu, warga yang tergabung dalam Koalisi Hijau Masyarakat Sipil Banten, berunjuk rasa di depan pendopo Bupati Serang, menuntut sejumlah izin penambangan pasir di Kabupaten Serang dicabut. Massa sempat menghadiahi Bupati Serang satu truk pasir yang diletakan di depan pagar pintu masuk pendopo.

Koordinator pengunjuk rasa, Daddy Hartadi mengatakan, bahwa hadiah satu truk pasir tersebut merupakan sindiran atas kebijakan Bupati Serang yang mengizinkan eksploitasi alam tak terkendali, terutama penambangan pasir yang berakibat rusaknya ekosistem di masyarakat.

Koalisi Hijau Masyarakat Sipil Banten merupakan gabungan dari 16 organisasi penolak penambangan pasir dan organisasi lingkungan hidup, di antaranya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Sarekat Hijau Indonesia (SHI), Gerakan Kebangkitan Masyarakat Bantaran Sungai Ciujung, Front Masyarakat Anyer Bersatu, Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup Palima-Cinangka, Forum Pecinta Alam Banten, Himpunan Mahasiswa Palima-Cinangka, Gerakan Rakyat Miskin Tangerang, dan sebagainya. | Yusvin

1 Response for “Untuk Menyikapi Kebijakan Bupati Serang, DPRD Tolak Pembentukan Pansus”

  1. bungacempaka says:

    Mental2 pejabat korup ϑαņ goblok…!! Smg Allah memberikan laknat bagi pejabat2 Чğ gublok…sok terhormat pdhl bejat..!!

Leave a Reply

ADVERTISEMENT

IndoNIC.net - Web Hosting Murah (cPanel), Gratis Domain
Log in