BPN Lembaga Strategis

Jakarta, Trans – Suksesi atau pergantian kepemimpinan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) diharapkan mampu membawa perubahan serta mampu menata institusi BPN secara keseluruhan.

“Kepala BPN baru harus mampu membersihkan institusinya karena rawan terjadi permainan soal tanah,” kata anggota Komisi II DPR RI, Abdul Malik Haramain.

Menurut dia, BPN merupakan lembaga strategis namun sering terjadi permasalahan dan tak mampu diselesaikan dengan baik dan tuntas.

“BPN memiliki banyak masalah yang krusial seperti kinerja, upaya sertifikasi tanah tidak menunjukkan hasil yang baik dan tak mampu dituntaskan,” kata dia.

Oleh karena itu, kata politisi PKB itu berharap, kepala BPN harus bisa menuntaskan segala permasalahan yang ada.

Itulah sebabnya Komisi II DPR RI dan pimpinan DPR pun mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar mengganti Kepala BPN, Joyo Winoto karena kinerja dari Joyo Winoto tak sesuai harapan.

“Kita mengirim surat kepada Presiden agar mengganti Kepala BPN. Salah satu faktornya adalah kinerja Joyo, dia selama menjabat Kepala BPN, hanya beberapa kali hadir dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI,” kata Malik.

Komisi II DPR RI pun menyambut baik kabar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengganti Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Joyo Winoto. Sebab, Komisi II DPR merasa tidak nyaman bermitra dengan Joyo.

“Paling tidak, kami Komisi II DPR lega bahwa usulan itu akhirnya dikabulkan juga oleh Presiden. Karena ketidaksinkronan dengan komisi sudah terjadi sejak periode lalu,” ujar anggota Komisi II, Nurul Arifin, Selasa (12/6/2012).

Bahkan, Joyo Winoto telah melecehkan Komisi II karena mangkir dari undangan rapat-rapat komisi selama dua tahun berturut-turut. Selain itu, dia dinilai gagal melakukan reformasi agraria dan tak menepati janji untuk membuat draf Undang-Undang Pertanahan dan membuat DPR harus menginisiasi RUU tersebut.

Joyo Winoto juga tak menyelesaikan kasus-kasus pertanahan yang direkomendasi Komisi II. Bagi Komisi II, Joyo Winoto hanya bisa berjanji pada awal kerjanya, tapi tidak mampu merealisasikannya. Hal ini membuat Komisi II merasa diabaikan.

“Banyak sengketa tanah yang sudah incraht (berkekuatan hukum tetap) tidak ditindaklanjuti oleh Joyo Winoto. Pengadaan lahan untuk warga miskin hanya slogan saja, Program Sertifikasi Tanah Larasati yang jadi idola oleh Joyo Winoto, kenyataannya tidak ada dampak sama sekali, khususnya di daerah-daerah,” tutur politisi Partai Golkar itu.

“Harapan saya, semoga pengganti Pak Joyo nanti akan lebih baik dalam melaksanakan tugas, merealisasikan program-program yang ada di BPN dan menjalin kemitraan dengan Komisi II DPR dengan prinsip equality (kesetaraan) dan menjunjung transparansi dan akuntabilitas,” tukas Nurul. | Tim NCW

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Reply

ADVERTISEMENT

IndoNIC.net - Web Hosting Murah (cPanel), Gratis Domain
Log in