Two In One Atasi Gejolak Raskin

Rangkasbitung, Trans – Penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin) jatah Kabupaten Lebak bulan Juni hingga Desember 2012 bakal dirapel.

Alokasi raskin untuk dua bulan, didistribusikan sekaligus dalam satu bulan.

Formulasi two in one disepakati untuk mengatasi gejolak masyarakat setelah jatah raskin dan jumlah rumah tangga sasaran (RTS) dikurangi.

Hasil musyawarah antara Pemerintah Kabupaten Lebak, Sub Divre Pandeglang-Lebak, BPS, dan para camat serta kepala desa ini dicapai di Ruang Rapat Terbatas Setda Kabupaten Lebak.

Diketahui, terhitung mulai Juni sampai Desember, raskin untuk Kabupaten Lebak hanya 1.958.775 kilogram per bulan, berkurang 13,63 persen.

Sebelumnya, Sub Divre Bulog Pandeglang-Lebak menyalurkan raskin sesuai pagu yang ditetapkan sebanyak 2.268.060 kilogram per bulan.

Keputusan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) RI itu, menyusul penurunan jumlah RTS, pasca pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 2011. Kabupaten Lebak, dari 151.204 menjadi 130.585 RTS.

“Lantaran pengurangan distribusi raskin mulai Juni hingga Desember oleh pemerintah melalui Bulog, disepakati pendistribusian raskin menggunakan sistem two in one,” ujar Asda II Kabupaten Lebak Robert Chandra seusai musyawarah.

Turut hadir, Asda IV Kabupaten Lebak Tajudin Yasmine, Kepala Sub Divre Pandeglang-Lebak Guntur Muayad Bustomi, dan Kepala BPS Kabupaten Lebak Ripto Hukari.

Two in one mulai dilaksanakan Juni ini. Jatah raskin bulan Juni dan Juli didistribusikan sekaligus kepada warga penerima raskin.

“Untuk tenggat waktu pembayarannya, lima hari untuk bulan pertama dan 10 hari untuk raskin bulan kedua,” jelas Robert.

Nantinya, terang Dani Hendarman, Kasubag Sarana dan Pembinaan Perekonomian Rakyat pada Bagian Administrasi Perekonomian dan SDM Setda Lebak, 20.619 RTS yang dicoret dari daftar penerima raskin tetap mendapatkan bagian.

Kades dapat menyiasatinya dengan mengurangi jatah raskin tiap RTS. “Jatah raskin biasanya per RTS delapan liter bisa menjadi lima liter per RTS,” katanya.

Two in one diterima kades. Menurut Kades Sukadaya, Kecamatan Cikulur, Edi, formula itu diyakini dapat meredam gejolak. Warga miskin tidak menerima jatah raskin, tetap akan mendapatkan bagian.

“Jika pendistribusian raskin dilakukan two in one, kami para kepala desa akan menerima. Kami akan boikot raskin jika disalurkan per bulan,” tegasnya.

Rapat musyawarah juga mengungkapkan bahwa pendataan PPLS 2011 oleh BPS dilakukan tanpa melibatkan pemerintahan desa.

“Selama dua periode saya menjabat kepala desa, belum pernah ada koordinasi dari BPS dalam pendataan warga,” ungkap Maman Sudirman, kepala Desa Ciumangenteung, Kecamatan Rangkasbitung, yang juga ketua Apdesi (Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Lebak.

Seharusnya, lanjut dia, BPS menggandeng pemerintahan desa dan menyertakan masyarakat. Pemerintah desa diklaim lebih mengetahui kondisi warganya. “Karena data orang miskin di Lebak dengan versi BPS selalu berbeda,” tandas Maman.

Soal pendataan PPLS, Kepala BPS Kabupaten Lebak Ripto Hukari mengaku tidak mengetahui jika pemerintahan desa tidak dilibatkan.

“Bila ke depan ada pendataan semacam ini lagi, petugas sensus wajib berkoordinasi dengan desa maupun kecamatan. Akan tetapi khusus untuk pagu raskin ini, bukan kami yang mengajukan walau pun datanya berasal dari sensus yang kami lakukan,” ujarnya.

Sementara, Kepala Sub Divre Bulog Pandeglang-Lebak Guntur Muayad Bustomi menyatakan, stok raskin saat ini ada 47 ribu ton. “Cukup sampai Desember,” jelasnya. | Yusvin

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>