APBD-P Kota Malang Defisit Rp240 M, Bakal Ditutup Dana Dari Pusat

Kepala BPKAD, Sapto Prapto Santoso.

Malang, Trans - Defisit anggaran pada R-APBD Perubahan, Pemerintah Kota Malang rencananya bakal ditutup dana investasi penyertaan dari pemerintah pusat. Kepastian itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sapto Prapto Santoso. Berdasarkan hitung-hitungan antara Pemkot dan DPRD Kota Malang, ada defisit anggaran sebesar Rp 240 miliar karena adanya perbedaan antara anggaran belanja dan anggaran pendapatan.

Data APBD Perubahan menyebut, pengajuan belanja di APBD-P sebesar Rp 1,974 triliun, sementara anggaran pendapatan hanya Rp 1,734 triliun, sehingga ada defisit. “Anggaran penyertaan dari pusat didapat setelah Pemkot menanamkan modalnya untuk PDAM Kota Malang,” kata Sapto, belum lama ini.

Ia menjelaskan pula, saat ini ada surplus pembiayaan daerah sebesar Rp 316 miliar dari pusat yang siap dicairkan untuk menutup defisit Rp 240 miliar di APBD-P 2016. “Penyertaan modal yang harus ditanam di PDAM Kota Malang, mencapai Rp 76 miliar, bertambah Rp 9 miliar dari APBD awal,” tukasnya.

Meski ada kenaikan anggaran belanja, namun Sapto menegaskan jika komposisi belanja langsung dan tidak langsung akan berimbang. Apalagi, setelah pengalihan aset dan personel SMA/SMK dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi, penyerahan Terminal Arjosari ke pemerintah pusat, membuat BPKAD mampu menyeimbangkan belanja gaji pegawai dan dana belanja langsung. “Komposisinya 51 persen untuk belanja tak langsung dan 49 persen untuk belanja langsung,” tandasnya.

Anggaran pendapatan Rp 1,7 triliun dari BPBD-P 2016, sambung Sapto akan merosot lagi di rancangan APBD 2017. Bahkan berdasarkan prediksi dan proyeksi, anggaran akan turun sebesar Rp 1,5 triliun dari tahun ini. “Itu di luar dana alokasi khusus, dana alokasi umum dari pusat. Lalu, dana hibah SMA/SMK, yang dulunya belanja langsung, menjadi belanja tak langsung, dan diwadahi BPKAD,” pungkasnya. (Gus)