Devisit Anggaran, Pegawai Terancam Tak Terima Tunjangan

Kepala Bidang Anggaran dan Akutansi, Risdar Yuli.

Manggar, Trans - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung Timur (Beltim) berencana memotong anggaran rutin dari gaji atau tunjangan pegawai. Defisit pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan sebesar kurang lebih Rp 8 miliar membuat pemerintah terpaksa mengambil kebijakan tersebut.

Hal ini disampaikan, Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Beltim, Ahmadni melalui Kepala Bidang Anggaran dan Akutansi, Risdar Yuli kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan setidaknya ada tiga alternatif yang akan diambil terkait defisit APBD. Yang pertama, penundaan pembayaran gaji pegawai, yang kedua, pemotongan tunjangan pegawai, dan yang ketiga pengurangan pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD).

“Kalau kita tunda pembayaran gaji pegawai selama satu bulan, kita masih bisa membayar untuk tahun selanjutnya, artinya gajinya dirapel. Kalau alternatif ke dua yakni penghilangan TPP (Tunjangan Pendapatan Pegawai-red), itu akan membuat pegawai hanya akan menerima gaji semata, tanpa embel-embel lainnya,” ungkap Yuli.

Yuli menjelaskan selama satu bulan gaji pegawai yang dibayarkan pemerintah sebesar Rp 19 milyar, Rp 14 milyar merupakan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan Rp 5 milyar merupakan gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT).

“Kalau nanti defisitnya hanya Rp 8 milyar, kemungkinan kita akan tutup dengan PTT saja. Jadi untuk bulan Desember 2016 tidak kita bayarkan. Tetapi sekali lagi ini untuk semua tunjangan daerah, termasuk tunjangan fungsional, uang makan, bahkan untuk dokter. Cuman untuk tunjangan guru masih aman,” jelas Yuli.

Namun ia menekankan kebijakan baru ini akan diambil seusai rapat antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Beltim, Selasa (27/9) mendatang. Jika DPRD ‘berbaik hati’ untuk mengurangi defisit, maka penundaan gaji atau pemotongan tunjangan dapat dihindari.

“Semuanya tergantung finalisasi berapa defisit yang dapat ditutup, makanya kita tunggu hasil rapat antara TAPD dengan Banggar DPRD. Kalau mereka dapat bantu mengurangi defisit, kita dapat sedikit bernapas. Tapi bukan dak mungkin juga jumlah defisit dapat bertambah,” sebut Yuli.

Menurutnya selama ini TAPD Beltim sudah berupaya maksimal untuk menekan defisit yang ada. Bahkan DPPKAD dan Bupati Beltim sudah mengeluarkan instruksi melakukan penghematan anggaran di setiap SKPD. Hanya saja beberapa SKPD ada yang sudah terlanjur melaksanakan kegiatan, sehingga penghematan tidak bisa dilakukan.

“Semua SKPD bilang kegiatannya penting, mendesak dan sudah dilaksanakan. Dak banyak yang rela belanjanya dipotong, jadi kita di TAPD tidak bisa apa-apa lagi, tergantung DPRD lah,” sambungnya.

Saat ini jumlah uang kas Pemkab Beltim di Bank Sumsel-Babel hanya mencapai Rp 91 milyar. Jumlah ini akan digunakan untuk belanja pembangunan dan rutin lainnya hingga akhir tahun ini. Diprediksi jumlahnya tak akan banyak bertambah, mengingat hanya segelintir pemasukan yang akan diterima Pemkab Beltim.

Sementara itu, Ketua DPRD Beltim Tom Haryono Harun saat dihubungi Minggu (25/9), mengatakan dirinya belum bisa banyak berkomentar mengingat pembahasan APBD Perubahan sedang dibahas saat ini. Ia meminta agar menunggu hasil sinkronisasi dan finalisasi anggaran saat Rapat Paripurna Rabu (28/9).

“Besok pas paripurna aja yah. Sekarang soalnya sedang kita bahas dengan SKPD. Bapak juga masih diluar saat ini,” tutup Tom. (Rita)