Interaksi Demo 4 November Berpotensi Naikan Dollar AS, Agama Islam Cinta Damai

Ribuan pengunjuk rasa memadati kawasan Bundaran Air Mancur Bank Indonesia sebelum menuju ke depan Istana Merdeka di Jakarta.

Salim Said mengingatkan, bahwa masyarakat Indonesia sudah mempunyai pemahaman tersendiri mengenai Almaidah ayat 51 sejak dulu. Menurutnya, hal tersebut sudah tidak perlu diungkit lagi dalam sistem kebangsaan Indonesia yang telah paripurna menerima Pancasila.

Jakarta, Trans – Aksi massa yang berdemontrasi 4 November lalu dianggap akan memberi pelajaran politik bagi politisi di Indonesia. Pengamat politik Salim Said berujar bahwa politisi Indonesia harus belajar dari sejarah bangsa Indonesia dengan baik. "Menjadi politisi Indonesia tidak bisa tidak melihat histori. Lihat saja di Amerika butuh berapa tahun bagi mereka untuk menerima pemimpin Katolik. Para politisi harus tahu sejarah. Jangan cuma lihat undang-undang. Ada kejadian yang tidak bisa dibicarakan meskipun secara hukum boleh," ujar Salim di sebuah diskusi di Restoran Boplo, Jalan Gereja Theresia, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11/2016).

Kemampuan berpolitik Basuki T Purnama (Ahok) yang dinilai kurang mumpuni. Ia menyayangkan sikapnya yang sering menyatakan komentar yang menyinggung dan kontroversial, jelas Salim Said.

"Ahok harus tahu ini. Kelemahannya dia mulutnya itu. Kalau saya bayangkan dia punya semacam gadget canggih untuk melihat siapa musuh saya hari ini. Dia melanggar ranjau. Salah satu ranjau itu adalah masalah Al Maidah ayat 51," jelasnya.

Salim mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia sudah mempunyai pemahaman tersendiri mengenai Almaidah ayat 51 sejak dulu. Menurutnya, hal tersebut sudah tidak perlu diungkit lagi dalam sistem kebangsaan Indonesia yang telah paripurna menerima Pancasila.

"Saya mengatakan demokrasi bisa berjalan kalau umat Islam mengambil tempatnya dalam konfigurasi Pancasila. Ada perbedaan tapi ada kenyataan. Masyarakat sudah tahu sejak dulu Al Maidah tapi tidak mempersoalkan. Permasalahannya Pak Ahok tidak mengetahui itu, kita sembunyikan tapi diungkit," pungkasnya.

Sebagaimana Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Bactiar Nasir mengatakan aksi 4 November 2016 sebagai kemenangan umat. Karena para demonstran dapat bersabar dan tidak balik menyerang saat polisi melepas gas air mata. “Kita sudah menang karena kita sudah melakukannya dengan cara manusiawi yang adil dan beradab walaupun Presiden Jokowi dengan sengaja meninggalkan rakyat dan tidak menghormati proses demokrasi yang dilakukan oleh peserta unjuk rasa aksi damai Bela Islam dan Bela Alquran,” katanya dalam pesan siaran singkat, Ahad (6/11).

Kericuhan antara massa dan aparat keamanan pecah di depan Istana Merdeka. Petugas kepolisian pun terpaksa melepaskan gas air mata untuk mengendalikan situasi. Pada saat bersamaan, tiga mobil kepolisian terbakar di kawasan Monas.Kericuhan juga dilaporkan terjadi di sejumlah titik, antara lain, Penjaringan. Hingga kini, belum diketahui penyebab pasti kericuhan di depan Istana Merdeka.

Untuk itu, Presiden Jokowi memastikan Indonesia dalam kondisi aman pasca demo 4 November yang berujung ricuh. Presiden Jokowi akan mengundang tokoh politik dan agama untuk menyejukan suasana. "Kita terus mengundang tokoh-tokoh politik, agama yang kita undang untuk memberikan masukan dalam rangka memberikan rasa sejuk, mendinginkan suasana dan hal-hal seperti itu akan kita lakukan dalam minggu ini," ujar Jokowi saat berinteraksi dengan warga negara Indonesia di Sydney melalui video conference di Istana Bogor, Minggu (6/11/2016).

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa situasi sudah aman terkendali, termasuk stabilitas politik. Sehinggga masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan. Menurut Jokowi kondisi perekonomian juga berjalan seperti biasanya. Jokowi kembali menegaskan bahwa negara memberikan ruang bagi masyarakat untuk berdemonstrasi, namun dengan cara yang tertib dan damai. "Sehingga ke depan penyampaian aspirasi dilakukan dengan tertib dan damai. Tapi kalau sudah masuk pelanggaran hukum, saya pastikan aparat keamanan, kepolisian akan melakukan penegakan hukum dengan tegas," pungkasnya.

Ketua Umum PBNU

Said Aqil Siradj mengapresiasi para peserta demonstrasi 4 November yang sempat mempertahankan aksi damai. Meskipun ia juga menyayangkan terjadinya kerusuhan ba'da isya saat demo seharusnya sudah usai.

Said menilai pemerintah lamban dalam melakukan komunikasi politik dengan rakyat. Dia mendesak agar pemerintah membuka komunikasi yang lebih intensif dengan tokoh lintas agama. "Kami mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan dialog yang lebih intensif dengan seluruh lintas tokoh pemuka agama sehingga terbangun suasana yang kondusif," kata Said dalam keterangan resminya, Minggu (06/11/2016).

Dia juga meminta agar seluruh rakyat Indonesia bersatu dan tidak mudah terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Masyarakat diminta untuk turut menjaga situasi agar tetap kondusif.  Said menduga kerusuhan yang terjadi pada 4 November malam itu dilakukan oleh kelompok yang ingin merusak kemurnian dan niat suci para peserta aksi. Sebab menurutnya, aksi tersebut direncanakan akan dilakukan secara demokratis. "Aksi Damai 4 November tentu hendak meluruskan etika berpolitik para pemimpin," Sebab hal itu justru menjadi perpecahan di kalangan masyarakat dan menimbulkan hal yang mengarah pada upaya penistaan atas agama. "PBNU menyerukan kepada Kepolisian untuk segera mengusut tuntas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama ini sesuai dengan hukum dan perundangan," tuturnya.

Pertemuan Wapres JK dengan Peserta Demo

Perwakilan peserta demo 4 November akhirnya mau bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla setelah menolak ditemui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto. Pertemuan berlangsung di kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana Negara di jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada pukul 17.40 WIB petang Jumat kemarin.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Arsul Sani ikut dalam pertemuan tersebut. Dari pihak pemerintah selain Wapres JK ada Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo, Menkopolhukam Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Wakapolri Komjen Syafruddin, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Sementara dari pihak demo 4 November diwakili antara lain Ustaz Bahtiar Nasir dan dua wakilnya. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy dan Arsul Sani yang juga Sekjen PPP diminta mendampingi.

"Saya sendiri bersama Habib Abubakar diberitahu Kapolri bahwa kami berdua diminta oleh tokoh-tokoh unjuk rasa untuk mendampingi mereka. Permintaannya kata Kapolri disampaikan ketika mereka bertemu Kapolri dan Wakapolri 2 malam sebelumnya," kata Arsul saat berbincang Sabtu (5/11/2016).  Menurut Arsul, pertemuan berlangsung sangat cair. Tak ada perdebatan antara perwakilan pendemo dengan pemerintah. "Suasana pertemuan dengan Wapres begitu akrab. Tidak ngotot-ngototan seperti bayangan banyak orang," kata Arsul.

Usai pertemuan, Wapres JK menegaskan bahwa kasus Ahok harus diselesaikan dalam waktu dua pekan secara tegas. "Kesimpulannya adalah soal saudara Ahok, kita akan tegakkan hukum, laksanakan dengan hukum yang tegas dan diselesaikan dalam dua minggu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2016).

Dikatakan JK, pelaksanaan hukum yang cepat itu harus berjalan sesuai aturan. "Sehingga semua berjalan sesuai aturan hukum yang tegas," katanya.

HMI, PII dan GPII Bantah

Tiga organisasi kepemudaan, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam, Pelajar Islam Indonesia, dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia, mengadakan konferensi pers terkait dengan demonstrasi 4 November. Tiga organisasi ini menolak disebut sebagai provokator kericuhan. "Tidak benar kami disebut sebagai provokator kericuhan kemarin," kata Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Mulyadi P. Tamsir saat ditemui di kantor PB HMI, Jakarta Selatan, Sabtu, 5 November 2016.

Mulyadi menuturkan, saat aksi berlangsung, mereka berada di barisan depan demonstran dan tidak bisa mundur. Dia menegaskan bahwa provokator itu bukan dari HMI. "Saya sudah cross check ke semua cabang, tidak ada yang menjadi penyebab kerusuhan."

Dia menjelaskan, pelaku yang diduga sebagai provokator justru bukan kader HMI. Alasannya, orang yang ditangkap karena dituduh provokator adalah seorang beragama Katolik. "Kalau kader HMI pasti Islam," ucapnya.

Kemudian Mulyadi menunjukkan foto saat kerusuhan kemarin terjadi, di mana terlihat seseorang menjadi pelaku kericuhan sambil membawa bendera HMI. Namun Mulyadi menolaknya. "Bendera kami warnanya hijau tua, yang di foto ini hijau muda."

Selain itu, Mulyadi membantah adanya bentrokan antara massa HMI dan Front Pembela Islam. Mereka juga meminta kepolisian segera mempercepat proses hukum penistaan agama, yang diduga dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Lalu, ketiga organisasi ini juga mengimbau seluruh masyarakat Indonesia dan kader-kader mereka tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Tokoh politik

Pengamat politik Siti Zuhro mengatakan presiden Joko Widodo dan juga tokoh politik harus memberikan teladan untuk memberikan pernyataan yang menyejukkan. "Tapi dalam suasana seperti ini pak Jokowo sesuai dengan himbauan sebelumnya bagaimana menghadirkan kedamaian, memelihara kebhinekaan kita, merawat NKRI kita, memang nuansa kesejukan yang seharusnya disebutkan dan dimunculkan, jangan ada nuansa- nuansa yang memunculkan terjemahan lain, karena ini akan diikuti dengan pernyataan yang apa benar ditunggangi, seperti itu," jelas Siti.

Dia mengatakan aksi yang terjadi pada Jumat lalu merupakan aspirasi umat Islam yang harus disikapi pemerintah dan aparat kepolisian dengan melakukan penyelidikan yang transparan terhadap kasus "dugaan penistaan agama" yang dilakukan Ahok. "Aksi itu menunjukkan ada kesan seolah-olah ada pejabat yang dilindungi, oleh karena itu proses hukum harus transparan, dan secepatnya," jelas Siti.

Kepolisian menjanjikan akan mengumumkan hasil penyidikan kasus ini dalam dua pekan, termasuk menyelesaikan pemeriksaan para saksi dan Ahok yang dijadwalkan pada Senin (06/11), dan juga melakukan gelar perkara. Polisi sampai saat ini sudah memeriksa lebih dari 22 saksi, yang terdiri dari saksi ahli agama, bahasa dan juga saksi dari pihak pelapor serta masyarakat Kepulauan Seribu yang hadir ketika Ahok berpidato.

Disisi lain Anggota DPR RI, Ahmad Zainuddin mengatakan aparat keamanan harus benar-benar menjamin situasi di Ibukota kondusif dan aman. Keseriusan Polri menuntaskan kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi kuncinya.

"Situasi kondusif dan aman di Ibukota tergantung polisi. Akan benar-benar kondusif, syaratnya polisi harus serius menuntaskan kasus Ahok bahkan hingga dipenjara," ujar Zainuddin dalam rilisnya kepada Republika.co.id, Sabtu (5/11).

Zainuddin menuturkan, aksi bela Alquran di Jakarta dan berbagai kota yang diikuti hingga ratusan ribu anggota masyarakat yang diwarnai kericuhan dan penggerudukan ke DPR tidak akan terjadi jika sejak awal polisi bersikap adil dan Presiden Jokowi bersikap tegas dengan tidak melindungi Ahok.

"Kita lihat janji polisi dalam dua minggu ini. Segera penuhi tuntutan masyarakat. Jangan mencari provokator lain, akar permasalahannya ada pada sikap mereka," cetus politikus PKS ini. Menurut anggota Komisi IX DPR RI ini, DPR harus mengawal sampai akhir proses penuntasan kasus Ahok. DPR harus benar-benar menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol pemerintah agar terjadi keseimbangan di masyarakat.

Lebih lanjut menurut Zainuddin, para elite politik dan pemerintahan juga harus mensikapi krisis politik yang sedang berjalan. Karena menurutnya, kasus Ahok memiliki dampak politik yang tinggi.

"Saya kira elite politik dan negara ini perlu bertemu duduk bersama. Kasus Ahok ini punya implikasi luas dan kompleks terhadap keseimbangan situasi. Tidak cukup hanya urusan pemerintah," imbuhnya.

Polisi Gelar Kasus Ahok Secara Terbuka

Polri akan melakukan gelar perkara secara terbuka terhadap terlapor dugaan kasus penistaan agama Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Sebagai bentuk transparansi, Polri ingin mengundang berbagai pihak termasuk kejaksaan, Kompolnas dan media saat gelar perkara.

"Kita kan hadirkan juga saudara terlapor saudara Basuki Tjahaja Purnama, kalau yang bersangkutan ingin hadir dipersilakan tetapi, kalau tidak ingin hadir bisa diwakili penasihat hukum," kata kapolri Jenderal Tito Karnavian di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11/2016).

Polri, kata Tito, juga akan mendengarkan masukan dari beberapa pihak terkait untuk membantu penyelidikan kasus Ahok ini. Pihak-pihak yang akan diminta masukan di antaranya Kejaksaan, Kompolnas dan Komisi III DPR RI. "Nanti selain penyidikan kita juga akan mengundang pihak eksternal yaitu dari kejaksaan dan tim dari Kompolnas sebagai pengawas kepolisian. Bahkan bisa juga kita akan mengundang, kami akan konsultasi dengan ketua komisi III (DPR RI, -red) yaitu tim dari komisi III beberapa orang yang ditugaskan untuk mengawasi proses kasus ini," ungkapnya.

"Ini dengan gelar perkara ini dilakukan secara terbuka dan melibatkan pihak-pihak terkait kemudian kita buka juga kepada publik yaitu melalui media secara live," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa kasus Ahok harus diselesaikan dalam waktu dua pekan secara tegas. "Kesimpulannya adalah soal saudara Ahok, kita akan tegakkan hukum, laksanakan dengan hukum yang tegas dan diselesaikan dalam dua minggu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2016). Dikatakan JK, pelaksanaan hukum yang cepat itu harus berjalan sesuai aturan. "Sehingga semua berjalan sesuai aturan hukum yang tegas," katanya.

Kepolisian mengatakan akan selidiki "informasi intelejen" yang menyebut aktor-aktor politik berada di belakang kerusuhan yang terjadi pascaaksi damai yang menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.

Dugaan keterlibatan aktor politik itu, disampaikan Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers Jumat tengah malam, dengan menyebutkan kerusuhan yang terjadi setelah unjuk rasa damai dimanfaatkan oleh aktor politik. "Itu menjadi bagian yang kami cermati dan selidiki, " jelas Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar.

Polisi telah menangkap dan memeriksa 10 orang yang diduga merupakan provokator aksi kekerasan yang berlangsung usai demonstrasi damai pada Jumat (04/11).

Aksi damai diikuti antara lain oleh tokoh Front Pembela Islam Rizieq Shihab, politikus Fachri Hamzah dan Fadli Zon. Kepolian mengatakan dalam demonstrasi itu memang massa terbagi dua, ada massa yang ingin terlibat aksi damai, tetapi juga ada yang berniat untuk rusuh.

Namun, yang sepuluh orang sempat diamankan dalam ricuh di penghujung aksi 4 November 2016. Mereka akhirnya dipulangkan karena belum ada bukti yang mencukupi.

"Hasil gelar perkaranya, 10 orang tersebut dipulangkan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono di Jakarta, Minggu (6/11/2016). Sebanyak tujuh orang dilepaskan karena tidak ditemukan adanya tindak pidana. Sedangkan tiga sisanya terindikasi melakukan tindak pidana namun barang buktinya masih dianggap kurang.

"Sepuluh orang itu diamakan dari TKP di Jl Medan Merdeka Barat dan Jl Medan Merdeka Utara," ujar Awi. Ricuh di depan Istana Kepresidenan itu terjadi pada Jumat 4 November 2016 malam. Padahal sebelumnya aksi demo 4 November yang dilangsungkan sejak pagi berlangsung simpatik dan tertib.

Bagaimana Nasib Rupiah Besok?

Aksi demo besar-besaran yang terjadi pada Jumat (4/11/2016) membuat rupiah labil. Dolar AS sempat melesat di kisaran Rp 13.110 menjelang aksi demo 4 November 2016 lalu.

Mata uang naik tajam ke level tertingginya di Rp 13.137. Saat ini, posisi dolar AS bertengger di level Rp 13.114.

Analis Global Market Bank Mega, James Evan Tumbuan menjelaskan, ada potensi kembali menguatnya dolar AS terhadap rupiah, esok hari. Selain sentimen global yang jadi faktor dominan, prediksi penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga bisa semakin memukul rupiah.

"Pergerakan tergantung kondisi di Amerika Serikat, tapi kurang kondusif karena di sana election (pemilihan Presiden), kecenderungannya uang larinya bukan ke emerging market, tapi ke mata uang negara-negara maju seperti Euro dan Yen. Itu yang saya kira bisa membuat rupiah melemah," jelasnya kepada detikFinance, Minggu (6/11/2016).

"Bursa global juga sedang kurang baik. IHSG diprediksi akan melemah karena market global, salah satunya juga karena demo. Kalau IHSG turun otomatis orang yang beli rupiah akan sedikit," tambah James. Dia berujar, kalau pun ada pelemahan rupiah, diperkirakan tidak akan turun terlalu dalam."Tidak akan banyak proyeksi (turun), paling tidak di kisaran level Rp 13.100 atau sekitar Rp 13.120. Saya tidak melihat ada pelemahan rupiah sampai Rp 13.200 ke atas," ujar James. (TIM/SN/RN/MM/FIQ)