Mengapa Harus Ada Jebakan?

Petugas Kepolisian merazia pengendara sepeda motor yang nekat melintasi jalur busway dikawasan Mampang.

Jakarta, Trans - Kemacetan adalah makanan sehari-hari masyarakat di ibukota Jakarta. Miris, kala kemacetan parah itu terjadi di sekitar kantor polisi, terutama di Polda Metro Jaya. Selain pasrah, aparat polisi lalu lintas (polantas) seakan tidak mampu memberi formula untuk merekayasa dan mengurai kemacetan itu.

Tragisnya, di saat bersamaan, di lokasi yang lain oknum-oknum polantas Polda Metro Jaya asyik melakukan jebakan-jebakan untuk pungutan liar (pungli) kepada masyarakat yang frustrasi dengan kemacetan yang parah. Kini sejak pemerintah mencanangkan sapu bersih Pungli lewat Perpres No.87/2016, mudah-mudahan kisah itu tinggal kenangan.

Temuan Indonesia Police Watch (IPW) di lapangan beberapa tahun lalu saja, ada 40 titik lokasi jebakan oknum polantas di provinsi yang ibukota Negara ini. "Saat itu ada 40 titik lokasi penjebakan yang dilakukan oknum polisi lalu lintas di Jakarta. Aksi menjebak pengendara untuk melakukan pungutan liar itu terus-menerus dibiarkan. Sejak awal 2011 sampai sekarang aksi penjebakan terus berlangsung," kata Neta dalam siaran pers yang pernah dirilis lembaga tersebut.

Neta menjelaskan, ke 40 titik yang kerap dijadikan lahan pungutan liar itu terjadi hampir di seluruh jalur busway. Selain itu, hampir di seluruh flyover dan underpass, seperti di Pasar Minggu, Pramuka, Tanah Tinggi, Pesing, dan lain-lain.

Kenapa dikatakan menjebak, lanjut Neta, karena polisi bukannya mengurai kemacetan di titik kemacetan, mereka justru berdiri tersembunyi di ujung jalan. Akhirnya, pengendara yang frustrasi dengan kemacetan, nekat menerobos masuk jalur busway dan kemudian terjebak alias tertangkap polisi.

Seharusnya, jika polisi memang ingin mengurai kemacetan dan memberikan imbauan kepada masyarakat, mereka berdiri di depan di titik kemacetan. "Aksi polisi ini sudah banyak dikeluhkan publik, tapi para petinggi Polda Metro Jaya tetap saja tidak peduli dan membiarkannya," keluhnya ketika itu.

IPW menyesal aksi oknum-oknum polantas. Sebab, polisi saat ini sudah mendapat remunerasi, tapi aksi pungli masih terus terjadi dan dibiarkan makin menggila. Karena itu, IPW mengimbau para petinggi Polda Metro Jaya peduli dengan keluhan public dan segera menertibkan ulah oknum-oknumnya. Kini pasca saber pungli, petinggi-petinggi Polri dengan tegas telah lakukan banyak tindakan dan penertiban petugas-petugasnya di bawah.

Neta menegaskan, keberadaan polantas adalah sesuatu yang strategis di Polri, sebab ia adalah etalasenya Polri. "Jika etalasenya dibiarkan begitu buruk, citra Polri akan semakin terpuruk," tandasnya.

Untuk itu, Polri memang terus-menerus merawat, menjaga, dan menata etalasenya ini dari ulah oknum-oknum yang kerap melakukan pungli. Selain itu, lalu lintas jangan dijadikan ATM atau mesin uang oleh oknum-oknum pejabat kepolisian. Sebab, inilah yang membuat oknum polantas di lapangan berbuat hal yang melanggar hukum, melakukan pungli, dan tidak serius menangani kemacetan lalulintas di Jakarta. Begitulah kisah kemarin-kemarin yang kini mulai diberantas dengan kemauan keras pemerintah Jokowi. (007)***