 |
| Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas. |
JAKARTA, KORANTRANSAKSI.com - Di
tengah banyak negara di dunia termasuk negara-negara maju saat ini sedang
gelisah karena mulai terkoyaknya toleransi, terbelahnya solidaritas sosial,
terganggunya ketertiban sosial dan adanya kegoyahan dalam mengelola keberagaman
dan perbedaan. Dunia juga kini dihantui oleh aksi terorisme, aksi ekstrimisme,
dan radikalisme. Bangsa Indonesia dinilai beruntung memiliki Pancasila sebagai
pedoman dan referensi dalam menghadapi persoalan bangsa.
“Pancasila juga
harus menjadi ideologi yang bekerja, yang terlembagakan dalam sistem dan
kebijakan baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial dan budaya,” ucap
Presiden Joko Widodo ketika memimpin rapat terbatas tentang Pemantapan
Pancasila di Kantor Presiden, Senin 19 Desember 2016.
Lebih lanjut
Presiden mengatakan, sebagai dasar negara, sudah sepatutnya Pancasila tidak
hanya cukup untuk diketahui dan hanya dijadikan simbol pemersatu bangsa.
Presiden menekankan agar Pancasila harus diemplementasikan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
"Pancasila
sebagai falsafah hidup bangsa tidak cukup hanya dibaca, diketahui, dihafalkan.
Harus betul-betul diwujudkan dalam pola pikir, sikap mental, gaya hidup dan
perilaku nyata sehari-hari," ujarnya.
Presiden meyakini,
pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dapat menjadi panduan dalam menghadapi
berbagai permasalahan bangsa. "Saya yakin hanya dengan itu, kita akan
memiliki pondasi yang kokoh dalam menghadapi setiap permasalahan bangsa yang
ada serta bisa dengan percaya diri menyongsong masa depan. Oleh sebab itu kita
ingin membuat sebuah lembaga, sebuah unit pemantapan Pancasila," kata
Presiden.
Dalam ratas yang
dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, juga akan dilakukan pembahasan
tentang bela negara.
Turut hadir dalam ratas
kali ini antara lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM
Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri
Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Sekretaris Kabinet Pramono
Anung, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Tenaga Kerja
Hanif Dhakiri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise, Menteri Pemuda
dan Olahraga Imam Nahrawi dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. (SN)
.jpeg)
0 Komentar