 |
Presiden Jokowi
menyerahkan sertifikat tanah kepada warga, di Lapangan Sepakbola Desa Silawan,
Kabupaten Belu, NTT, Rabu (28/12/2016) siang.
|
BELU, NTT,
KORANTRANSKASI.com - Dalam
rangkaian kunjungannya ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (28/12/2016) siang,
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 1144 sertifikat tanah program
strategis tahun 2016 kepada masyarakat setempat. Presiden berpesan agar
sertifikat tersebut dapat dimanfaatkan untuk menambah modal usaha rakyat.
“Diagunkan dan
investasi ke bank silakan. Tapi dikalkulasi yang betul. Jangan dipakai buat
beli motor atau TV. Harus dipakai untuk kegiatan yang produktif,” kata Presiden
kepada penerima sertifikat, di Lapangan Sepakbola Desa Silawan, Kabupaten Belu,
NTT, Rabu (28/12/2016) siang.
Ke-1144 sertifikat
tanah yang dibagikan itu terdiri atas: Kabupaten Belu 655 sertifikat, Kabupaten
Malaka 397 sertifikat, Kabupaten Timor Tengah Utara 201 sertifikat, Kabupaten
Timor Tengah Selatan 100 sertifikat, Kabupaten Kupang 42 sertifikat, dan Kota
Kupang 110 sertifikat.
Dalam sambutannya,
Presiden Jokowi meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (BPN) dapat menyelesaikan 1 juta sertifikat di tahun 2016. Untuk
tahun-tahun berikutnya, Presiden memerintahkan untuk meningkatkan jumlah
sertifikat yang dapat dibagikan.
“Tahun depan saya
minta 5 kali lipat jadi 5 juta. Tahun depannya lagi 7 juta. Depannya lagi 9
juta. Karena dari 110 juta yang harusnya pegang bidang, hanya 46 juta yang
pegang bidang. Ini masih kurang dari 50 persen,” ucap Presiden.
Presiden juga
menginstruksikan untuk lebih memperhatikan pengurusan BPHTB (Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan) di daerah-daerah melalui pemberian pemotongan harga
atau bahkan penggratisan biaya.
“Bisa diberikan
diskon, gratiskan, karena saya sudah perintahkan di pusat untuk dipercepat dan
saya minta enggak ada lagi pungli-punglian,” imbuhnya.
47 Persen Tanah Sudah Tersertifikasi
Sebelumnya Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepalan Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dalam
laporannya mengatakan, jumlah perkiraan bidang tanah di Provinsi Nusa Tenggara
Timur yang telah disertifikasi mencapai 47 persen.
“Perkiraan bidang
tanah di NTT 1,85 juta bidang. Saat ini baru 47 persen yang bersertifikat dan
yang belum 53 persen,” ungkap Sofyan dalam laporannya.
Kendala terbesar
proses sertifikasi di NTT, menurut Sofyan, adalah pada BPHTB. Untuk
itu pihaknya akan menerapkan berbagai skema untuk pemecahan masalah tersebut.
“Pilihan pertama BPHTB digratiskan atau dinaikkan ceiling-nya atau diberikan
diskon,” ucap Sofyan.
Tampak hadir
mendampingi Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo dalam kesempatan
itu antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara
Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepalan Badan Pertanahan Nasional
Sofyan Djalil, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, dan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Frans Lebu Raya. (SN/Rel)
.jpeg)
0 Komentar