 |
| Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono melakukan peninjauan langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I, IV dan VI di Jalan Juanda, Jakarta Pusat (23/12/2016). |
JAKARTA, KORANTRANSAKSI.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati didampingi oleh
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan
Marwanto Harjowiryono melakukan peninjauan langsung ke lapangan dalam rangka
memastikan penyelenggaraan tutup tahun anggaran 2016 berjalan optimal.
Peninjauan tersebut dilakukan dengan mengunjungi Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I, IV dan VI di Jalan Juanda, Jakarta
Pusat (23/12/2016).
Dalam pengelolaan
keuangan negara, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (DJPB) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara
dan investasi pemerintah. Khusus dalam konteks penutupan tahun anggaran, DJPB
melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) berperan memastikan bahwa
setiap tagihan pengeluaran negara pada tahun anggaran berjalan dapat
terselesaikan, terbayarkan tepat waktu dan tersedia dananya.
KPPN juga memegang
peranan penting dalam hal memastikan bahwa setiap rupiah penerimaan negara,
baik yang berasal dari perpajakan maupun non-perpajakan, telah masuk dan
tercatat dalam rekening kas negara. Untuk mendukung hal tersebut, Menkeu
berharap agar Dirjen Perbendaharaan dapat melakukan perbaikan dalam dua bidang
ke depannya.
“Yang pertama dari
sisi formulirnya, nanti dilakukan computerize atau online, sehingga dapat
mengurangi kertas”, ujar Menkeu.
Hal yang kedua
adalah upaya untuk mempercepat proses pembayaran. Menkeu berharap agar pencairan
anggaran kedepannya bisa menjadi jauh lebih efisien, cepat, akurat, serta bisa
memberikan kepercayaan dan kepastian.
Menkeu juga
mengatakan bahwa untuk tahun 2016 ini, persiapan pentahapan anggaran telah
dilakukan sejak dini. Di samping itu, Menkeu juga mengharapkan agar Kementerian
Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan DJPB dapat mencermati
secara bersama terkait permasalahan over-budgeting, yaitu pengalokasian
anggaran yang nilainya terlalu besar.
“Kalau kita
memperbaiki dari sisi perencanaan, akurasi dari anggaran dan proses persiapan
pelaksanaan anggaran, termasuk inisiatif untuk melakukan pentahapan dalam
pencairan, maka dampak dari APBN itu akan lebih merata sepanjang tahun dan
kualitasnya akan semakin baik”, jelas Menkeu.
Selanjutnya,
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa terdapat tantangan yang cukup
berat pada akhir tahun ini. Kementerian Keuangan harus mampu memastikan
ketersediaan kas negara untuk melakukan pembayaran tagihan negara. Selain itu,
terdapat risiko penumpukan tagihan dari satuan kerja (Kementerian/Lembaga)
melalui pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN, yang berimbas pada
meningkatnya jumlah pengajuan SPM pada akhir tahun.
Untuk mengatasi hal
tersebut, Kementerian Keuangan melalui DJPB telah menggunakan Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Modul Penerimaan Negara Generasi
ke-II (MPN-G2) yang memungkinkan administrasi belanja dan penerimaan negara
berjalan secara terintegrasi dan online. Hal ini akan membuat kondisi seperti
antrian panjang dari satuan kerja yang mengajukan tagihan pembayaran melalui
front office KPPN relatif dapat dikurangi dan terkelola dengan baik. (SN)
0 Komentar