Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomie Herawanto. |
MALANG, KORANTRANSAKSI.com - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Kabupaten Malang terus menyisir berbagai kendala yang ada di wilayahnya. Termasuk
berbagai permasalahan infrastruktur yang bukan wilayah dan wewenang daerah. Salah
satu masalah itu adalah tidak laik dan berbahayanya jalan raya yang menjadi
pintu masuk dan keluar dari dan ke Kabupaten Malang. Yaitu jalan protokol
Panglima Sudirman (Pangsud) Kepanjen sampai Jalan Raya Kebonagung, Pakisaji,
yang merupakan jalan provinsi dan nasional.
"Sudah banyak warga komplain tentang hal
tersebut. Masalah ini juga jadi bagian kajian kami tahun ini," kata Tomie
Herawanto, kepala Bappeda Kabupaten Malang, Kamis (26/1/2017). Terbengkalainya
jalan tersebut selama bertahun-tahun, menurutnya dikarenakan kewenangan dan
status jalan tersebut sebagai milik provinsi dan nasional. Hal inilah yang
menyebabkan perawatan ataupun perbaikan jalan yang kini kondisinya semakin
parah seperti berjalan di tempat.
"Karena kami sudah menggaris ini milik provinsi,
itu milik nasional, akhirnya dibiarkan begitu saja. Kalaupun ada tindakan,
sebatas koordinasi dan laporan," ujar Tomie. "Kita coba untuk abaikan
dulu masalah kewenangan dan wilayah. Kita kaji secara komprehensif secara
teknis, anggaran sampai pada permasalahan, dampak dan alternatif
solusinya," sambungnya.
Setelah proses kajian tersebut, maka daerah bisa
berkoordinasi dengan provinsi maupun pusat dalam mencari solusi dari
permasalahan yang ada. "Tetapi kami sudah memiliki data dan strategi. Jadi
istilahnya kami datang sambil membawa alternatif solusi," ucap Tomie. Tomie
juga menegaskan jangan karena adanya pemisahan kewenangan, akhirnya merugikan
masyarakat.
Beberapa program kerja Bappeda Kabupaten Malang yang
terus dikaji dan digodok di tahun 2017, selain akses jalan dari dan ke
kabupaten, juga mengenai percepatan Kepanjen sebagai ibu kota dan jalan lingkar
kota.
"Beberapa program kerja
tersebut dalam upaya merealisasikan tiga strategi pembangunan di Kabupaten
Malang, yaitu pengentasan kemiskinan, pariwisata dan lingkungan hidup,"
ungkap mantan kadis pertanian dan perkebunan ini. (Gus/Nes)
0 Komentar