JAKARTA, KORANTRANSAKSI.com - Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menggelar Rembuk Nasional
Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2017 pada tanggal 25 s.d 27 Januari 2017, di
Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Pegawai Kemendikbud, Sawangan, Depok,
Jawa Barat. Pada tahun ini, RNPK mengangkat tema “Bersama Membangun Pendidikan
dan Kebudayaan yang Merata, Berkeadilan, dan Berkualitas”. Tema tersebut sesuai
dengan arahan Presiden Joko Widodo pada rapat kabinet awal Januari lalu, yang
menekankan bahwa pemerataan akan menjadi bidikan pemerintah sejak awal tahun
2017.
Kepala Biro Perencanaan
dan Kerja Sama Luar Negeri (Biro PKLN) Kemendikbud, Suharti mengatakan, salah
satu pokok pembahasan yang akan didiskusikan dalam RNPK 2017 adalah tentang
pemerataan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia.
“Jadi bagaimana
memastikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan bisa dilakukan dengan merata.
Kita ingin semua anak Indonesia di mana saja dengan latar belakang bisa
mengakses pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas,” ujar Suharti dalam
program dialog dengan Radio Sindo Trijaya, Senin, (23/1/2017).
Ia juga
menuturkan, pembangunan pendidikan dan kebudayaan tidak bisa dilaksanakan oleh
Kemendikbud saja, melainkan juga harus melibatkan masyarakat dan pemangku
kepentingan lain. Untuk itulah pada setiap RNPK, Kemendikbud mengundang
pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan dari berbagai unsur.
Pemangku kepentingan tersebut berasal dari unsur pemerintah pusat, pemerintah
provinsi/kabupaten/kota, pemerhati pendidikan, lembaga swadaya masyarakat
(LSM), organisasi profesi, hingga komunitas pendidikan.
“Kita berkumpul
untuk bersama-sama memikirkan bagaimana pendidikan dan kebudayaan akan dibangun
selanjutnya. Kita ingin semua terlibat dalam membangun pendidikan dan
kebudayaan agar jadi lebih baik lagi, jadi tidak hanya orang pusat yang
berbicara,” kata Suharti.
Diskusi para
peserta RNPK 2017 nanti akan dibagi menjadi sembilan komisi. Setiap komisi
terdiri dari perwakilan pemerintah pusat
dan daerah, serta lembaga masyarakat dan elemen lain yang secara detil akan
membahas topik yang berbeda di tiap komisi. Beberapa topik yang dibahas dalam
komisi tertentu antara lain ujian nasional (UN), pendidikan vokasi, pendidikan
karakter, dan pembagian wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah
dalam urusan pendidikan.
Suharti mengatakan,
selain diskusi komisi, peserta RNPK 2017 juga akan mengikuti sidang pleno yang
menghadirkan narasumber nasional. “Ada Menko Puan Maharani (Kemenko PMK) yang
akan mengisi sesi pengembangan karakter dan revolusi mental. Lalu Sofyan
Wanandi (pengusaha), yang akan membahas tentang membangun pendidikan yang
sinergi dengan industri. Ada juga narasumber dari pemerintah daerah yaitu
Bupati Mamuju, karena di sana pelaksanaan Program Indonesia Pintar berjalan
dengan sangat baik,” ujarnya. (Q4/Rel)
.jpeg)
0 Komentar