Pemprov Kalteng Siapkan 500.000 ha Untuk Perpindahan Ibu Kota RI

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran.

Pemerintah setempat sedang menyiapkan kawasan yang disebut dengan ’segitiga emas’. Kawasan ini meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas.

KALTENG, KORANTRANSAKSI.com - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mengemukakan bahwa telah menyiapkan lahan seluas 500.000 hektare (ha) untuk memfasilitasi wacana pemindahan Ibu Kota Pusat Pemerintahan Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalteng.

"Kita sedang mengidentifikas lokasi, mengkaji status lahan dan letak kawasan, serta menyingkronkan dengan tiga wilayah tersebut, dan pada dasarnya kepala daerah di tiga wilayah itu telah bersedia untuk menyiapkannya," ucapnya di Palangka Raya, belum lama ini.

Lahan 500.000 ha itu, menurut dia, tersebar di tiga wilayah meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas.

Ia mengemukakan, langkah lain yang disiapkan Kalteng terkait wacana perpindahan Ibu Kota Pemerintahan RI ke Palangka Raya adalah mengembangkan potensi wilayah berkomoditas unggulan baru di wilayah sekitar.

Orang nomor satu di provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila" itu mengatakan disiapkannya lahan tersebut sebagai upaya menindaklanjuti penegasan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana wacana memindahkan Ibu Kota Pemerintahan RI ke Palangka Raya.

Sejarah negeri ini juga mencatat bahwa Presiden RI periode 1945--1966 Soekarno (Bung Karno) pada 1950-an mewacanakan pemindahan kegiatan Pemerintahan RI ke Palangka Raya. Bung Karno kala itu memperhitungkan jumlah penduduk Jakarta akan tumbuh tak terkendali, sehingga perlu alternatif pemindahan kegiatan pemerintahan pusat.

"Penegasan itu disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) yang diselenggarakan di Palangka Raya, Selasa (20/12). Jadi, kita mulai mempersiapkannya dari sekarang," kata Sugianto.

Selain mempersiapkan lokasi, Pemprov Kalteng juga berupaya mengoptimalkan pemeliharaan jalan. Langkah yang akan dilakukan adalah membuka akses jalan ke berbagai daerah, dan peningkatan tonase jalan dari 8 ton menjadi 12 ton.

Mantan Anggota DPR RI periode 2009-2014 itu menyebutkan bahwa sebelum terealisasinya peningkatan tonase jalan tersebut, maka terlebih dahulu dilakukan pembatasan muatan terhadap kemampuan jalan untuk mengurangi kerusakan.

"Kita juga tetap akan menganggarkan kegiatan pemeliharaan rutin jalan pada APBD tahun 2017. Harapannya DPRD Kalteng dan semua pihak mendukung rencana yang telah disusun Pemprov demi Kalteng BERKAH," demikian Sugianto Sabran, merujuk semboyan Pemprov Kalteng yang Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis (Berkah).

Palangkaraya Tak Layak?

Di lain kesempatan, Gubernur Kalteng mengakui bahwa Palangka Raya sudah tidak lagi fleksibel dijadikan ibu kota pemerintahan. Pernyataan ini dia sampaikan dengan melihat perkembangan Palangka Raya dari tahun ke tahun. Dimana pertumbuhan dan perkembangan pembangunan selalu bertambah.

”Saya sudah sampaikan pada Pak Presiden, kalau Palangka Raya tidak lagi fleksibel. Salah satu faktornya dikarenakan kebutuhan pembangunan dan manusia yang selalu meningkat,” katanya kemarin.

Meski begitu, dia menegaskan bahwa provinsi Kalteng siap menjadi pusat pemerintahan RI. Sebab untuk menjadikan Kalteng sebagai pusat pemerintahan, tak hanya difokuskan pada Kota Palangka Raya sebagai ibu kota provinsi. Intinya, lanjut Sugianto, Kalteng tetap siap jika nanti menjadi pusat pemerintahan.

Pemerintah setempat sendiri, ujarnya, sedang menyiapkan kawasan yang disebut dengan ’segitiga emas’. Kawasan ini meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas. Dikawasan tiga daerah ini akan disiapkan sekitar 300-500 ribu hektare lahan. Jadi nantinya tidak sepenuhnya dipusatkan di Palangka Raya. (Q4/Red)