Proyek Diduga Fiktif, Pejabat Bina Marga Saling Sikut

Pemeliharaan jalan Banjarejo-Sengguruh Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang yang diduga proyek fiktif.

MALANG, KORANTRANSAKSI.com - Belum satu bulan pasca mutasi besar-besaran para pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang oleh Bupati Malang, Dr. H Rendra Kresna di penghujung tahun lalu, kini sudah terkabar adanya dugaan proyek fiktif. Gerbong mutasi pejabat yang digelar di Pendopo Malang itu, tidak ketinggalan pejabat lingkup Dinas Bina Marga Kabupaten Malang juga dapat kado mutasi termasuk Koleganya sendiri dan beberapa jajaran anak buahnya.

Ironis, kepindahan kepala Dinas Bina Marga dan beberapa Kepala Bidangnya (Kabid) jadi sorotan publik, dengan adanya dugaan proyek fiktif, yakni pemeliharaan jalan Banjarejo-Sengguruh Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Proyek dimaksud dengan kode lelang 4228247, tanggal pembuatan 28 Oktober 2016, tahun anggaran APBD 2016 serta nilai pagu paket Rp.1.500.000.000 itu, diketahui tidak ada pelaksanaan hingga Selasa (10/1/2017).

Data yang diperoleh dari sumber LPSE Kabupaten Malang, proyek tersebut dimenangkan CV. Bangkit yang beralamatkan di Jl. Indragiri IV Kav. 48 Purwantoro Blimbing-Malang Kota dengan harga penawaran Rp.1.483.309.000. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pemeliharaan Jalan Dinas Bina Marga bernama Sandi saat ditemui Selasa (10/1/2017) tidak berada di ruang kerjanya.

"Oh… pak Sandi gak ada mas,” kata salah satu pejabat yang biasanya juga bisa membantu untuk memberikan informasi ketika Sandi sedang keluar. “Kalau pemeliharaan jalan Banjarejo-Sengguruh sepertinya gak ada mas", kata Sabarudin.

Ketika dijelaskan bahwa proyek tersebut ada di LPSE, Sabarudin spontan mengaku dan mengatakan, “Oh iya benar ada mas, tapi sepertinya proyek itu gagal. Tidak sampai pada tahap penanda tanganan kontrak, hanya sampai pada penetapan pemenang saja, karena tidak ada persetujuan masalah anggaran dari pusat.”

Saat ditanya Berita Acara (BA) gagal Lelang, Sabar sapaan akrabnya mengaku tidak tahu. "Masalah berita acara itu saya tidak tahu dan sepertinya tidak ada, setahu saya untuk berita acara bukan wewenang PPK melainkan bidang Perencanaan Bina Teknik yakni ibu Habibah. Sampean langsung tanya aja ke bu Habibah,” pintanya.

Sementara, Habibah saat dikonfirmasi di ruang kerjanya sempat kaget dan heran. Pasalnya menurut Habibah, masalah itu bukan urusannya lagi, melainkan urusan PPK. "Kalau untuk masalah itu bukan urusan saya, saya hanya perencanaan, yang mengetahui itu mereka (PPK) mas,” sanggah Habibah.

“Gak benar itu mas, kalau mereka (PPK) tidak tahu soal berita acara dan mengatakan tidak ada, itu tidak benar, itu semua ada sama PPK, bohong itu mas,” pungkasnya. (Gus)