DPRD Tangsel Dorong Recruitment 8 Dinas Dipercepat

TANGSEL, KORANTRANSAKSI.com – Delapan kursi kepala dinas di Pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sampai saat ini masih kosong dan belum juga terisi. Sementara poisisi kepala dinas-kepala dinas dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

Kedelapan dinas yang belum memiliki kepala dinas tersebut yaitu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPMPPA), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pariwisata.

Menyangkut hal tersebut ketika diminta tanggapan, menurut Wakil Walikota Benyamin Davnie “Mudah-mudahan akhir bulan ini sudah masuk tahapan pengumuman untuk lelang jabatan,” katanya minggu lalu.Diharapkan akan segera terbentuk dalam waktu dekat demi efisiensi dan kelangsungan tugas secara definitive. Sambil menunggu proses tersebut, otomatis 8 dinas masih tetap dijabat oleh plt, tentunya untuk waktu yang tidak terlalu lama.

Soal keterlambatan recruitment ASN Eselon II sebagai kepala dinas, di delapan dinas itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangsel, merangkap anggota Komisi I DPRD Kota Tangsel, Siti Chodijah mengatakan, soal keterlambatan tersebut tentunya memang jadi sorotan. Bahkan konon sudah ada teguran dari pihak Kementerian PAN untuk segera dilakukan proses pengangkatan pejabat definitive tersebut. “Harus secepatnya pansel terbentuk dan recruitment segera diselenggarakan,” kata Chodijah.

Pejabat yang hendak diangkat, terkait dengan dinas yang berhubungan dengan prioritas program pemerintahan Airin – Benyamin, yang menjadi bahan ‘jualan’ saat kampanye Pilwakot pada Desember 2015, yaitu pada sektor pendidikan dan kesehatan, sampah dan lingkungan hidup, “Orang yang menempati kepala dinasnya adalah orang yang mumpuni, yang bisa berfikir out of the box untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut,” tambah Siti Chodijah lagi.

Karena itu, diharapkan proses recruitmentnya harus dilakukan dengan cara open bidding, “Karenanya kami mendorong, yang penting ini memang serius untuk mencari yang terbaik, dan kami sangat mendukung dan berharap prosesnya transparan dan professional,” ujarnya.

Menurut pandangan aktivis Tangerang Selatan Transparency Watch, Andy Butan La-Tadampaly keterlambatan recruitment kepala dinas dari delapan dinas yang masih dijabat oleh pelaksana tugas akan berpengaruh pada efektifitas pelaksanakan program kerja di pemerintahan kota.

“Lambatnya recruitment tentunya akan berpengaruh pada pelaksanaan program kerja di dinas terkait, dan tentunya di pemerintahan kota, itu tidak akan efektif,” kata Andy.

Pastinya banyak pihak ikut mendorong pemerintah kota di bawah kepemimpinan Airin dan Benyamin Davnie untuk secepatnya membentuk pansel dan melakukan recruitment agar dinas terkait bias bekerja efektip. (Od/I-St)