 |
| Presiden Joko Widodo. |
JAKARTA, KORANTRANSAKSI.com - Presiden
Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk melakukan
langkah percepatan implementasi reformasi agraria. Kepala Negara meyakini bahwa
reformasi agraria dapat menjadi cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan
ketimpangan ekonomi, khususnya di perdesaan. Selain itu, reformasi agraria bisa
menjadi cara baru menyelesaikan sengketa-sengketa agraria antar masyarakat
dengan perusahaan maupun dengan pemerintah.
Jokowi
mengatakan, semangat reformasi agraria adalah terwujudnya keadilan dalam
penguasaan tanah, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, wilayah, dan
sumber daya alam. “Wujudkan kebijakan peta tunggal (one map policy).
Lakukan sinkronisasi sistem hukum dan semua peraturan sehingga tidak
menimbulkan dualisme, tidak menimbulkan multitafsir, dan mengakibatkan sengketa
agraria,” tegas Presiden di Kantor Presiden, kemarin.
Jokowi
menyampaikan laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa
kemiskinan di perdesaan perlu mendapatkan perhatian semua pihak. Untuk itu,
pemerintah akan konsentrasi untuk mengatasi kemiskinan di perdesaan dengan
menggunakan berbagai pendekatan-pendekatan, mulai dari percepatan infrastruktur
di perdesaan, optimalisasi Dana Desa untuk sektor-sektor produktif, maupun
memperluas akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Selain
itu, Presiden Jokowi memandang perlu dilakukan terobosan untuk menyelesaikan
akses terhadap tanah, serta persoalan ketimpangan penguasaan tanah di
perdesaan. Saat ini, sebagian besar petani di desa adalah buruh tani yang tidak
memiliki lahan dan petani gurem yang memiliki lahan kurang dari 0,3 hektare
(ha) per orang. Dua kategori petani itu mempunyai tingkat pendapatan yang
sangat rendah. ‘Tingkat pendapatan yang rendah inilah yang menjadikan para
buruh tani dan petani gurem paling rentan terhadap kenaikan harga bahan pangan
serta juga mendorong peningkatan urbanisasi ke kota-kota,” jelas Presiden.
Presiden
Jokowi memberi target kepada Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
(BPN) agar melakukan pensertifikatan tanah dalam jumlah besar-besaran dalam
rangka menjalankan program reformasi agraria. Untuk mempercepat realisasinya,
Presiden menyarankan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/ kota. “Fokus saja pada satu, dua, tiga provinsi. Tetapi setiap tahun
kita akan tambah, tambah, tambah. Kalau bisa mensertifikatkan 5 juta per tahun
itu sudah sesuatu yang lompatannya sangat besar,” kata Presiden.
Pada
kesempatan yang sama Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) dan Forum Kaprodi Geodesi
dan Geomatika se-Indonesia tengah menyiapkan usulan skenario penyelesaian
pemetaan kadaster untuk sertifikasi tanah yang dicanangkan Menteri
ATR/BPN, mencakup pemilihan teknologi dan penyediaan sumber daya manusia
yang kompeten.
“5 juta
bidang tanah itu lompatan yang besar dari sebelumnya yang hanya
1 juta bidang tanah setahun”, demikian respon Ketua Umum ISI Ir.Virgo
Eresta Jaya, M.Eng. “Anggota ISI jumlahnya 6000 orang, yang sudah mendapat
lisensi Surveyor dari BPN jumlahnya mencapai 151 orang ahli dan 2000 orang
asisten. Jumlah ini dalam waktu dekat akan menjadi dua kali lipat untuk
mendukung program Kementerian ATR/BPN.”, tambahnya.
“Pemetaan
seluruh persil desa demi desa dengan pendekatan sistematik harus dilakukan
untuk menjawab percepatan sertifikasi sekaligus mengurangi potensi konflik
lahan”, demikian imbuh Virgo, nama panggilan Ketua ISI. Untuk mensukseskan
program sertifikasi lahan ini, Virgo mengajak masyarakat luas untuk
memasang patok atau tanda batas bidang tanah yang dimiliki untuk
memudahkan petugas lapangan melakukan pengukuran dan pemetaan.
Presiden juga meminta
segera dilakukan implementasi program penyediaan akses tanah melalui
redistribusi tanah terutama Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang,
tanah-tanah telantar dan pelepasan, serta pemanfaatan kawasan hutan agar lebih
memberikan manfaat pada rakyat. Di sisi lain, perlu dilakukan penataan sektor
pertanahan melalui legalisasi sertifikat aset. (od/ww)***
.jpeg)
0 Komentar