DPC Gerindra Kota Bekasi Bantah Isu Pergantian Ketua

Ketua DPC Gerindra Kota Bekasi Ibnu Hajar Tanjung (tengah), Ketua PAC Bekasi Timur Nanang Suryadi dan H Epi DPRD Kota Bekasi saat menghadiri reses di Rantin Duren Jaya RW 16 RT 10, Keluarahan Duren Jaya.

BEKASI, KORANTRANSAKSI.com – Belakangan ini jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Bekasi yang dijabat Ibnu Hajar Tanjung diterjang isu akan digantikan. Namun, dengan tegas Ibnu Hajar Tanjung membantah isu pergantian pucuk pimpinan partai besutan Prabowo di Kota Patriot ini. Hal itu diakui oleh Tanjung sebagai bentuk adu domba untuk memecah belah persatuan dan kesatuan kader partai.

Tanjung menandaskan bahwa, isu yang menyebutkan adanya surat keputusan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Barat dengan Nomor: 04-061/A/DPD-Gerindra-JawaBarat/2017 mengusulkan Anggawira yang merupakan Ketua BPP HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Bidang Organisasi sebagai Ketua DPC Gerindra Kota Bekasi, adalah tidak benar.

“Saya sudah klarifikasi sama Ketua DPD Gerindra Jabar Pak Mulyadi. Beliau membantah sudah membuat surat usulan pergantian Ketua DPC Kota Bekasi,” jelas Ibnu Hajar Tanjung, Rabu (31/5/2017).

Ibnu Hajar Tanjung sangat menyayangkan adanya pihak-pihak yang akan mencoba menggulingkan dirinya. “Kalau untuk berkompetisi, lakukanlah secara fair dan melalui mekanisme yang benar,” tandasnya.

“Ini mungkin ada intrik mau mengadu domba saya dengan Ketua DPD Gerindra Jabar. Apalagi di dalam pencalonan Jabar 1, justru saya paling awal mendukung Mulyadi sebagai Calon Gubernur. Mungkin ini yang membuat pihak yang tidak senang memainkan langkah intrik adu domba,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Gerindra Jawa Barat H. Mulyadi juga membantah surat usulan pergantian Ketua DPC Gerindra Kota Bekasi Ibnu Hajar Tanjung dengan Anggawiria. “Surat itu tidak benar dan saya tidak pernah menyampaikan soal pergantian ketua DPC Gerindra Kota Bekasi pada media,” bantah Mulyadi.

Menurutnya, DPD Gerindra Jabar belum menerima Surat Keputusan (SK) yang dikirimkan oleh DPP, sebagai mekanisme pergantian Ibnu Hajar Tanjung. “Tidak ada itu, tidak benar. Saya juga kaget kenapa ada pemberitaan yang provokatif seperti itu?, sejauh ini DPD belum menerima SK dari DPP,” jelas Mulyadi.

Mulyadi menegaskan, bahwa pernyataan yang mengutip namanya di pemberitaan itu tidak pernah dilakukan dirinya. Bahkan, kabar adanya SK yang dikeluarkan dari DPD Jabar untuk pergantian Ibnu Hajar Tanjung ke Anggawira, dibantahnya keras.

“Saya juga tidak pernah di wawancarai atas hal itu. Saya terakhir di wawancarai di Resesnya Pak Nuroji, Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, di Rumah Makan Margajaya, pada 14 Mei 2017, itu juga membahas tentang seputar Pilkada Jabar,” tegasnya.

Disebutkan bahwa berdasarkan arahan dan permintaan dari Badan Seleksi dan Organisasi (BSO) DPP Partai Gerindra yang meminta adanya restrukturisasi guna mengoptimalkan kinerja partai. “Keputusan ini ditetapkan berdasarkan aturan dan rekomendasi dari Badan Seleksi dan Organisasi DPP Gerindra. Dari DPD sendiri sudah menandatangani surat usulan yang merupakan rekomendasi dari DPP,” ungkap Mulyadi.

Hanya saja, lanjut Mulyadi, pihaknya masih menunggu kelengkapan administrasi dari DPP Gerindra. Dirinya memastikan syarat kelengkapan tersebut akan terpenuhi dalam waktu dekat.

Berdasarkan fakta hukum (the facto and de jure), Ibnu Hajar Tanjung masih memimpin Gerindra di Kota Bekasi. Hal itu berani di pertanggungjawabkan oleh Mulyadi karena belum adanya perintah yang diputuskan oleh DPP Gerindra ke DPD Gerindra Jabar.

“DPD Gerindra Jabar hanya menjalankan perintah dari DPP, dan sampai hari ini belum ada perintah langsung dari DPP atau turunnya SK tersebut untuk pergantian Pak Tanjung,” ungkapnya. (SN)