Mafia pangan. Ilustrasi. |
JAKARTA,
KORANTRANSAKSI.com - Beberapa kalangan meminta agar penegak
hukum harus benar-benar tegas untuk menindak berbagai pihak yang melakukan
tindakan monopoli terhadap sejumlah komoditas pangan strategis karena hal itu
dinilai akan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Apalagi saat ini
menghadapi Lebaran, dikhawatirkan para spekulan memanfaatkan situasi mencari
keuntungan sebesar-besarnya.
Terkait
dengan hal itu, Wakil Ketua Bidang Pekerja Petani dan Nelayan DPP PKS, Riyono
di Jakarta, Jumat (2/6), menyatakan, tata kelola pangan nasional harus
menunjukkan keberanian penegak hukum kepada pengendali pangan strategis yang
cenderung dimonopoli para pemodal kuat yang tidak memihak rakyat kecil. Selain
itu, ujar Riyono, keberpihakan tata kelola pangan nasional juga harus dilakukan
terhadap kepentingan kesejahteraan rakyat dan fokus pada peningkatan produksi
berbasis lokal.
Menurutnya
sampai saat ini, Indonesia masih belum memiliki konsep pangan yang jelas yang
mengakibatkan pemerintah juga mengalami kebingungan dalam menentukan kebijakan
pangan untuk ke depannya. Beberapa pengamat mensinyalir kelompok mafia pangan
selama ini sudah cukup dominan berperan dengan segala cara, dalam era rezim
kapan saja.
“Permasalahan pangan
di Indonesia dipengaruhi oleh permasalahan produksi sehingga pemerintah juga
harus memberikan perhatian kepada para petani sebagai ujung tombak pertanian
Indonesia,” kata Riyono. (Odjie/Ak-AM)***
0 Komentar