KI Banten Imbau Pemohon Informasi Publik Harus Lengkapi Syarat

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten.

BANTEN, KORANTRANSAKSI.com - Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten mengimbau pemohon informasi kepada badan publik harus melengkapi persyaratan. Ini mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

“Bagi lembaga yang ingin mengajukan permohonan informasi, harus menyertakan dokumen-dokumen yang menjadi pendukung keabsahan dari lembaga tersebut,” kata Ketua KI Provinsi Banten, Maskur, belum lama ini.

Dokumen tersebut, menurut Maskur, antara lain akta notaris lembaga pemohon, surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan dokumen keabsahan lainnya.

“Kalau dokumen-dokumen pendukung terkait keabsahan lembaga pemohon tidak disertakan, maka badan publik berhak menolak permohonan informasi yang diajukan,” Maskur menambahkan.

Maskur juga mengatakan jika surat permohonan informasi publik tidak ditandatangani ataupun tidak ada stempel basah oleh lembaga pemohon, maka, badan publik berhak menolak permohonan lembaga tersebut.

“Dokumen-dokumen pendukung keabsahan tidak disertakan saja bisa ditolak apalagi surat permohonan tidak ditandatangi atau dibubuhi stempel basah. Artinya surat permohonan tersebut tidak sah,” katanya.

Terkait dengan permohonan informasi yang dilayangkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS), Maskur mengatakan surat permohonan LSM GMAKS yang dilayangkan ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dinyatakan tidak sah. Lantaran tidak dilengkapi dengan tandatangan dan stempel basah.

“Terus kalau tidak ada tandatangan dan stempel basah dari lembaga pemohon siapa yang mau bertanggungjawab? Badan publik berhak untuk tidak menindaklanjuti surat permohonan tersebut,” katanya. (Okta)